21 November 2017

Salamuddin Daeng

Kelicikan Pemerintahan Jokowi Terkait Tarif Listrik

Oleh: Salamuddin Daeng

Dalam situasi ekonomi masyarakat yang tengah dilanda paceklik yang ditandai dengan industry bangkrut, PHK merajalela, upah murah, pendapatan masyarakat merosot, dan lain sebagainya, Pemerintah Jokowi justru mencari gara gara dengan menaikkan tariff barang/jasa publik.

Daeng: Daya Beli Pejabat Sedang Menguat Bisa Jadi Faktor Pendorong Pertumubuhan Ekonomi

Oleh: Salamuddin Daeng

BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kwartal ketiga 2017 hanya mencapai 5,06 %. Jangan terkecoh dengan point 06 di belakang. Jangan dikira 5,6 % ya.

Lemahnya daya beli masyarakat merupakan faktor utama penyebab pertumbuhan ekonomi yang rendah. Itu dikatakan oleh berbagai lembaga penelitian yang kredibel.

Mengapa? Karena 55 % sampai 60 % pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ketika daya beli rumah tangga melemah, maka melemahlah pertumbuhan ekonomi.

Daeng: Pesta Pora Belum Berakhir

Oleh : Salamuddin Daeng

MEMASUKI TAHUN PEMILU 2018, adalah momentum pesta pora oligarki pemerintahan Jokowi. Pesta pora yang sesunguhnya dan sangat mewah. Pesta di atas timbunan uang hasil bancakan terhadap harta dan kekayaan negara.

Ekonom Muda AEPI: RUU PNBP Itu Skandal, Menkeu Sri Mulyani Harusnya Malu !

KONFRONTASI-Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus malu dengan kebijakannya yang mendorong revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan secara filosofis, masyarakat membayar pajak agar negara melayani dengan sebaik-baiknya dalam segala urusan. Bukan menambah beban masyarakat dengan adanya PNBP.

Apa Prestasi Sri Mulyani? Bahasa Inggrisnya Bagus...

Oleh : Salamuddin Daeng

Bahasa Inggrisnya bagus. Selain itu saya kira tidak ada paling tidak selama masa pemerintahan Jokowi. Pada era SBY dia diduga terlibat skandal bank century yang sampai sekrang ini tidak jelas urusannya.

Jokowi dalam Ikatan Perjanjian dengan Kuasa Kegelapan: Infrastruktur sebagai '''Agama Baru''

Oleh : Salamuddin Daeng


INFRASTRUKTUR SEBAGAI "AGAMA BARU"

Penguasa global sekarang ini kemana mana selalu biacara infrastruktur, seolah olah dunia tidak memikiki sisi kehidupan lain. Mereka merancang berbagai mega proyek Infrastruktur untuk memperbesar pasar, perdagangan dan keuangan. Mereka tidak peduli nasib dan kebutuham umat manusia. Semua harus percaya "agama baru" infrastruktur. Meniru para pendahulu mereka Raja Namrud dan Kaum Ad.

Apa Prestasi Sri Mulyani?

Oleh: Salamuddin Daeng

Apa prestasi Sri Mulyani? Bahasa Inggrisnya bagus. Selain itu saya kira tidak ada paling tidak selama masa pemerintahan Jokowi. Pada era SBY dia diduga terlibat skandal bank century yang sampai sekrang ini tidak jelas urusannya.

Soal IUPK Freeport: Pengkhianatan Pemerintahan Jokowi dan Manipulasi Perijinan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan

Oleh: Salamuddin Daeng

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) adalah manipulasi terbesar terhadap Konstitusi dan UU sepanjang Era Reformasi. Pemberian IUPK ini dilakukan melalui PP  No 1 tahun 2017 dan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bagaimana mungkin Freeport diberikan perlakuan khusus, sementara perusahaan ini melakukan kegiatan pertambangan emas perak dan tembaga yang sama seperti perusahaan pertambangan lainnya di Indonesia.

Miskin Prestasi, Akhirnya Kementerian ESDM Jadi Sales/Marketing Perusahaan Ritel Minyak Asing?

Oleh : Salamuddin Daeng 

Baru baru ini Menteri ESDM dan jajarannya meresmikan perusahaan ritel minyak asing. Vivo Energy adalah perusahaan di balik merek Shell di Afrika dan dimiliki bersama oleh Vitol, Helios Investment Partners dan Shell. Katanya perusahaan ini akan menjadi pesaing utama Pertamina karena mampu menjual premium RON 88/89 pada tingkat harga dibawah Pertamina.

Bangsa Indonesia Terperosok dalam Kuasa Kegelapan: Mau Kemana Jokowi-JK?

Oleh: Salamuddin Daeng

Setelah era reformasi, tidak ada lagi tujuan pembangunan sebagaimana yang kita temukan dalam era pemerintahan Sukarno maupun Seoeharto.  Pemerintahan era reformasi hanya merancang proyek proyek yang kemudian disimpulkanya sebagai pembangunan. Seringkali maksud dari pembangunan itu hanya membuat bangunan jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangit listrik dan lain sebagainya, tanpa visi.

Pages