22 January 2018

Salamuddin Daeng

Kenapa DPR Diam Menyaksikan Skandal Kelas Kadal Pembelian Saham Rio Tinto di Freeport?

Oleh: Salamuddin Daeng

Tidak mungkin anggota DPR sudah disumpal mulutnya semua sehingga serempak melakukan aksi diam soal pembelian participating interest (PI) Rio Tinto di Freepoort Indonesia (PT.PI). Padahal itu jelas skandal besar.

Daeng: Ginandjar Kartasasmita Biang Skandal Freeport

KONFRONTASI - “Masalah saham Freeport yang melilit Indonesia saat ini tentu tak bisa dilepaskan dari asal-usul kesepakatan sebelumnya, yakni Kontrak Karya di tahun 1991. Bung Karno menyebutnya ‘Jasmerah,’ yakni jangan sekali kali meninggalkan sejarah. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat saja dari sebab yang diciptakan di masa lalu,” ujar peneliti ekonomi politik pertambangan, Salamuddin Daeng kepada media menyikapi perkembangan negosiasi Pemerintah RI dengan PT Freeport McMoran, Rabu (3/1/2018).

Proyek Bancakan Penguasa

Oleh: Salamuddin Daeng*

Menggelikan. Untuk pertama kali tujuan negara diubah pemerintah Jokowi menjadi sekedar suatu proyek semata. Bayangkan tujuan negara dalam RAPBN adalah; mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas".

Tujuan negara yang seharusnya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat menjadi sekedar proyek bancakan penguasa.

Tanpa panjang lebar RAPBN 2014 langsung membahas proyek proyek bancakan penguasa. Beberapa megaproyek tersebut yakni :

Ekonomi Indonesia Merosot: Jokowi Keok di ASEAN, Tertinggal Jauh dari Vietnam dan Philipina

Oleh : Salamuddin Daeng

Kondisi Obyektif
Pertumbuhan di subregional (ASEAN) sekarang diperkirakan 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen pada 2017 dipastikan berada dibawah rata rata ASEAN. Indonesia tertinggal jauh di bawah Philipina yang tumbuh 6,9% dan Vietnam 6,4%.

Arti Holding 4 BUMN Pertambangan

Oleh: Salamuddin Daeng

Pemerintah secara resmi menetapkan PT Inalum sebagai holding BUMN tambang dengan anggota holding meliputi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Terdengar hebat, besar, mantap. Pemerintah melakukan langkah besar. Benarkah demikian ? Apa arti sesungguhnya dari holding ini?

1. Proses holding tanpa studi yang baik, audit yang memadai, dengan demikian menjadi lahan yang paling empuk untuk manipulasi dan maling.

Kenaikan Tarif Listrik untuk Menyelamatkan Mega Projek Komplotan Neo-Koruptor

Oleh: Salamuddin Daeng
Pengamat Ekonomi Politik

BAGAIMANA MUNGKIN? KOK BISA? Di saat harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun. Namun anehnya harga listrik di Indonesia membumbung setinggi langit.

Rakyat menjerit, industri merintih, perusahaan kecil menengah sekarat karena tak mampu menahan beban kenaikan harga listrik.

Listrik Tak Lagi Dikuasai Negara, Dibajak Komplotan Neo-Koruptor

Oleh: Salamuddin Daeng
Peneliti Ekonomi Politik

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan filosofi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Seluruh aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah diatur di dalam Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945.

Dengan demikian makan dalam menjalankan ketenagalistrikan nasional, pemeritahan Jokowi –JK seharusnya berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 telah ditegaskan bahwa :

Pemerintahan Jokowi Bohong: Dana Haji Sudah Digunakan untuk Infrastruktur

OLEH: SALAMUDDIN DAENG

Mengagetkan! Presiden Jokowi menginstruksikan agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur. 

Apa maksud pernyataan Presiden ini? bagiaman mungkin seorang presiden dapat berkata demikian ? 

Apakah Presiden tidak tahu bahwa selama ini dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur? atau presiden tidak diberitahu oleh para pembantunya bahwa sejak pemerintahan Jokowi dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur? 

Tiga Tahun Jokowi Berkuasa: Ekonomi Indonesia Morat Marit, Tersandera Debt Collector dan Oligarki Korup

Oleh : Salamuddin Daeng

Sebelum menilai pencapaian pemerintahan Jokowi selama perode tiga tahun anggaran, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami kondisi internasional dan arah perekonomian global dewasa ini dan jebakan krisis yang tengah dihadapi oleh dunia.  Analisis interasional akan membantu kita dalam memahami apa dan siapa dibalik seluruh agenda yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)


BERBURU PASAR UTANG

Sesat Pikir Pemerintahan Jokowi: Tumpuk Utang dan Jual Seluruh Aset

Oleh : Salamuddin Daeng 

Pages