23 April 2018

Salamuddin Daeng

Pelapor Ekonom Salamuddin Daeng Ditantang Debat Terbuka Soal Freeport

KONFRONTASI - Pada hari Jumat, 2 Februari 2018, sahabat seperjuangan kami, Salamuddin Daeng, memenuhi panggilan Bareskrim Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan terkait tulisannya tentang Freeport yang beredar luas media sosial. Salamuddin Daeng dimintai keterangan selama 12 jam oleh penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya.

Salamuddin Daeng Dikriminalisasi dengan Menggunakan Pasal UU ITE Terkait Tulisannya Soal Freeport

KONFRONTASI - Pada hari Jumat, 2 Februari 2018, sahabat seperjuangan kami, Salamuddin Daeng, memenuhi panggilan Bareskrim Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan terkait tulisannya tentang Freeport yang beredar luas media sosial. Salamuddin Daeng dimintai keterangan selama 12 jam oleh penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya.

 

Harga Acuan Batubara untuk Pembangkit Listrik: Korupsi Sempurna Zaman Now?

Oleh: Salamuddin Daeng

Sejak november 2016 Harga Acuan Batubara (HBA) langsung naik setinggi langit.

HBA merupakan dasar dalam menetukan tarif listrik yang dihasilkan oleh swasta yang wajib dibeli oleh PLN.

Menteri ESDM yang baru Ignatius Jonan diangkat sebagai menteri Oktober 2016. Harga rata rata  batubara saat itu di pasaran hanya 40 USD

Kebijakan Menteri ESDM Tentang Harga Acuan Batubara untuk Pembangkit Listrik Super Ngeruk dan Hancur

“Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2018 ditetapkan USD 95,54/ton. Ini batubara belinya dari planet mars ?”

Oleh : Salamuddin Daeng

Pantas saja listrik Indonesia ini super mahal dan mencekik rakyat. Ternyata ini bersumber dari kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA).

Hoax Terbesar di Era Milenial: Pertanian Indonesia Makin Berjaya

Oleh: Salamuddin Daeng

LUAR BIASA era reformasi ini, dengan Undang Undang yang tumpang tindih, birokrasi kocar kacir, peraturan yang acak acakan, tapi pertaniannya maju pesat.

Bayangkan jumlah produksi padi indonesia mencapai 79,1 juta ton, meningkat 52 % dibandingkan dengan produksi padi pada akhir orde baru 1998 sebanyak produksi padi 51,8 juta ton.

Kenapa DPR Diam Menyaksikan Skandal Kelas Kadal Pembelian Saham Rio Tinto di Freeport?

Oleh: Salamuddin Daeng

Tidak mungkin anggota DPR sudah disumpal mulutnya semua sehingga serempak melakukan aksi diam soal pembelian participating interest (PI) Rio Tinto di Freepoort Indonesia (PT.PI). Padahal itu jelas skandal besar.

Daeng: Ginandjar Kartasasmita Biang Skandal Freeport

KONFRONTASI - “Masalah saham Freeport yang melilit Indonesia saat ini tentu tak bisa dilepaskan dari asal-usul kesepakatan sebelumnya, yakni Kontrak Karya di tahun 1991. Bung Karno menyebutnya ‘Jasmerah,’ yakni jangan sekali kali meninggalkan sejarah. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat saja dari sebab yang diciptakan di masa lalu,” ujar peneliti ekonomi politik pertambangan, Salamuddin Daeng kepada media menyikapi perkembangan negosiasi Pemerintah RI dengan PT Freeport McMoran, Rabu (3/1/2018).

Proyek Bancakan Penguasa

Oleh: Salamuddin Daeng*

Menggelikan. Untuk pertama kali tujuan negara diubah pemerintah Jokowi menjadi sekedar suatu proyek semata. Bayangkan tujuan negara dalam RAPBN adalah; mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas".

Tujuan negara yang seharusnya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat menjadi sekedar proyek bancakan penguasa.

Tanpa panjang lebar RAPBN 2014 langsung membahas proyek proyek bancakan penguasa. Beberapa megaproyek tersebut yakni :

Ekonomi Indonesia Merosot: Jokowi Keok di ASEAN, Tertinggal Jauh dari Vietnam dan Philipina

Oleh : Salamuddin Daeng

Kondisi Obyektif
Pertumbuhan di subregional (ASEAN) sekarang diperkirakan 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen pada 2017 dipastikan berada dibawah rata rata ASEAN. Indonesia tertinggal jauh di bawah Philipina yang tumbuh 6,9% dan Vietnam 6,4%.

Arti Holding 4 BUMN Pertambangan

Oleh: Salamuddin Daeng

Pemerintah secara resmi menetapkan PT Inalum sebagai holding BUMN tambang dengan anggota holding meliputi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Terdengar hebat, besar, mantap. Pemerintah melakukan langkah besar. Benarkah demikian ? Apa arti sesungguhnya dari holding ini?

1. Proses holding tanpa studi yang baik, audit yang memadai, dengan demikian menjadi lahan yang paling empuk untuk manipulasi dan maling.

Pages