25 March 2019

Said Salahudin

Polri Gerak Cepat, Kenapa Jokowi Masih Turuh Tangan?

KONFRONTASI - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, sebagai bawahan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden.

Ia mengatakan itu terkait dengan Perintah Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU perlu disikapi secara hati-hati oleh kepolisian.

Jokowi Lengah, Impeachment Mungkin Bisa Terjadi

KONFRONTASI -   Pengamat Politik Sigma Said Salahudin mengatakan jika Keputusan Presiden (Kepres) soal pemberhentian Puan Maharani, Tjahyo Kumolo dan Pramono Anung sebagai anggota DPR tidak ada. Maka, dipastikan mereka merangkap jabatan.

Said Salahudin: KPU tidak Bisa Mengatur Lembaga Lain

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengatur lembaga lain dalam peraturannya, termasuk terhadap Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi sengketa partai.

"Itu di luar yurisdiksi KPU. Dengan mengatur menteri, maka sama saja KPU sedang mengatur Presiden. Sebab menteri adalah pelaksana kekuasaan Presiden," kata Said Salahudin melalui surat elektronik diterima di Jakarta, Rabu (27/5).

Sigma: Menkumham Miliki Agenda Bila Banding PTUN

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan bila kepentingan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan tampak jelas bila mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sengketa Partai Golkar.

"Banding itu pada hakikatnya dilakukan oleh pihak yang kalah karena merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan pengadilan. Dalam hal ini, kerugian apa yang diperoleh Menkumham?" kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Selasa (19/5).

Said Salahudin: Ada Beberapa Nama yang Layak Masuk Kabinet

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyebut ada beberapa nama yang layak masuk dalam Kabinet Kerja bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

"Ada beberapa nama seperti Ichsanuddin Noorsy, Imam Prasodjo, Yudi Latief, Jimly Asshiddiqie, Faisal Basri, Busro Muqoddas atau Saldi Isra yang layak masuk dalam kabinet," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5).

Said Salahudin: Ada Beberapa Menteri yang Perlu Direposisi

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan ada beberapa menteri yang perlu direposisi bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle".

"Ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kredibilitas, tetapi tidak optimal karena menempati posisi yang kurang tepat," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5).

Sigma Sayangkan Pernyataan Wapres Soal Perombakan Kabinet

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai perombakan kabinet yang dinilai telah mendahului pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Dalam sebuah acara dialog di salah satu stasiun televisi swasta pagi ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung agenda 'reshuffle' kepada Wapres JK," kata Said kepada Antara di Jakarta, Selasa (12/5).

Said Salahudin: Gedung Baru DPR Simbol Ketimpangan Sosial

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin mengatakan rencana pembangunan gedung baru untuk DPR merupakan simbol ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang dirasakan rakyat.

"Penolakan masyarakat atas rencana pembangunan gedung baru DPR adalah hal wajar. Bukan rakyat tidak mau mendukung kelancaran tugas para wakil rakyat, melainkan karena mereka merasa ada ketidakadilan," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Rabu (29/4).

Said: Puan Sebaiknya Pilih Salah Satu Jabatan

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyarankan kepada Puan Maharani untuk memilih salah satu dari jabatan di kabinet atau Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

"Bila Puan bersedia memilih salah satu dari jabatan tersebut, itu akan lebih positif di mata publik baik untuk dirinya maupun untuk PDI Perjuangan," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Kenaikan Harga BBM Telah Picu Multi Player Efek, DPR Harus Lanjutkan Interpelasi

KONFRONTASI-DPR tidak boleh menghentikan niatnya menggunakan hak interpelasi yang sudah digalang untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Demikian disampaikan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin menyikapi adanya anggapan bahwa interpelasi sudah tidak penting lagi karena pemerintah sudah menurunkan harga BBM per 1 Januari 2015. Selain itu penggunaan interpelasi juga hanya memperkeruh situasi politik nasional.