23 May 2019

RS Sumber Waras

Mengejar WTP BPK, Anies Diminta Serius Bongkar Kasus RS Sumber Waras

KONFRONTASI -  Sejumlah aktivis Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan membongkar sengkarut pengadaan lahan RS Sumber Waras. Selain untuk mewujudkan predikat laporan keuangan WTP, penyelesaian temuan yang merugikan keuangan negara dalam kasus ini sudah menjadi rekomendasi BPK. 

DPR Minta KPK Tak Melempem Usut Skandal RS Sumber Waras

Konfrontasi - Hingga kini pengungkapan dugaan korupsi soal skandal pembelian lahan RS Sumber Waras oleh KPK belum ada kejelasan. Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i meminta lembaga antirasuah itu bergerak cepat mengusut kasus tersebut.  

Jadi, kata dia, sangat wajar jika Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno meminta kepastian status hukum soal skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras, lantaran sampai saat ini masih bias.

KPK Isyaratkan Bahwa Kasus RS Sumber Waras Terkait Ahok Jalan Terus

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, masih dalam proses penyelidikan. Kasus dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras muncul saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo perihal kelanjutan kasus tersebut.

Kasus Sumber Waras, Akbar Faisal Nilai Tindakan DPR Agak Berlebihan

KONFRONTASI - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, menilai tindakan yang dilakukan DPR terhadap kasus RS Sumber Waras (SW) sebaiknya tidak terlalu berlebihan.

"Yang sekarang ini terlalu jauh menurut saya," kata Akbar Faisal, Kamis (21/4).

Akbar mengatakan DPR memang memiliki salah satu fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, sehingga memiliki hak menelusuri apa saja. Namun, seharusnya ada batas-batas tertentu yang dipegang.

KPK Tak Terpengaruh Rencana Fadli Zon Bikin Pansus RS Sumber Waras

KONFRONTASI - Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terus bergulir pada tahap penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak terpengaruh dengan kritikan yang mengatakan KPK berlarut larut dalam kasus Sumber Waras ini. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan tidak mempermasalahkan dengan cibiran yang menganggap KPK lamban dalam menangani kasus sumber waras.

KPK Harus Tuntas Usut Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras

KONFRONTASI - Kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras diharapkan dapat diusut hingga tuntas. Sejumlah lembaga penegak hukum pun disarankan untuk duduk bersama membahas persoalan dugaan korupsi tersebut.

Pengamat perkotaan dan kebijakan publik dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, kunci kasus RS Sumber Waras saat ini berada di KPK. Sebaiknya, KPK kembali duduk bersama dengan BPK untuk menyamakan pandangan terkait kasus tersebut.

Bantah BPK, Dirut RS Sumber Waras: Pembayaran Pembelian Lahan Ditransfer Melalui Bank DKI

JAKARTA-Direktur utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan bahwa pembayaran pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras dilakukan melalui transfer ke rekening Bank DKI. Ia membantah jika pembayaran itu dilakukan tunai dengan uang cash.

"Yang benar pembayarannya itu kami terima di Bank DKI rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

Hasil Audit Lahan RS Sumber Waras Ditemukan Adanya Perbedaan Lokasi Dan Letak Tanah

KONFRONTASI -  Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan salinan HGB lahan RS Sumber Waras ditemukan adanya perbedaan lokasi dan letak tanah.
Dari hasil audit, disebutkan bahwa lokasi Sumber Waras berada di Jalan Tomang Utara, sedangkan di salinan HGB tertulis Jalan Kyai Tapa perbedaan tersebut tentu saja mempengaruhi nilai jual objek pajak (NJOP) yang dipakai saat jual beli.

BPK: Jelas Terjadi Penyimpangan dan Kerugian Negara dalam Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan telah melaksanakan audit terhadap proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai standar pedoman yang berlaku.

BPK menyatakan, bahkan audit dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014, dan pemeriksaan investigatif atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pada 6 Agustus 2015.

Ahok Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"(Saya bawa dokumen) persis seperti yang kita bawa untuk BPK, BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi Itu saja," kata Basuki yang biasa dipanggil Ahok itu saat datang ke gedung KPK Jakarta pada pukul 09.05 WIB, Selasa (12/4).

Pages