24 August 2019

Romahurmuziy

Romahurmuziy Kembali 'Nginap' di KPK Selama 30 Hari

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan ‎tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), M Romahurmuziy (Romi). Mantan Ketum PPP tersebut diperpanjang masa penahanannya untuk 30 hari ke depan.

"Terhadap RMY, anggota DPR RI dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2019).

Tersangka Korupsi Ini Keluhkan Dispenser Rutan KPK yang Kotor

KONFRONTASI - Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romi kembali mengeluh. Kali ini, Romi mengeluhkan kondisi Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengklaim, ketidaknyamanan tersebut bukan hanya dari dirinya, namun juga merupakan keluhan dari sejumlah tahanan di Rutan K-4 (Gedung Merah Putih KPK).

Rommy 'Temukan' Penyebab Dirinya Alami Diare: Dispenser KPK Penyebabnya

Konfrontasi - Tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 Romahurmuziy alias Rommy mengeluh soal air dispenser yang berada di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Minumnya yang kemarin saya minta karena beberapa teman itu bergiliran diare di sana. Jadi, kita minta itu kayanya dispensernya sudah sejak didirikan KPK belum pernah dikuras. Jadi kita minta supaya dikuras lah atau diganti dispensernya,” kata Rommy di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

KPK pada Jumat (24/5) memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap jabatan tersebut.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah dibantarkan penahanannya sebanyak dua kali di RS Polri Jakarta Timur karena sakit.

Terkait hal itu, Rommy mengaku bahwa penyakitnya itu memang kambuhan. “Penyakitnya kan memang kambuhan ya, moga-moga doakan saja sehat,” ucap Rommy.

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait penyakit kambuhan apa yang dialaminya tersebut. “Itu rahasia pasien itu,” kata dia.

Pengacara Sebut Romahurmuziy Cabut Praperadilan Mendadak

KONFRONTASI -  Pengacara Romahurmuziy (Rommy), Maqdir Ismail mengaku tidak tahu alasan mendasar kliennya, Rommy mencabut gugatan permohonan praperadilan. Dia mengaku Rommy tiba-tiba menghubunginya dan menyerahkan kuasa terkait pencabutan praperadilan itu.

"Pokoknya dia bilang saya mau cabut, saya ingin konsentrasi menghadapi perkara ini, nanti di perkara pokok. Mana saya tahu (alasannya) pokoknya saya baru dapat perintah itu hari ini," ujar Maqdir usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (14/5/2019).


 

KPK Periksa Menag Sebagai Saksi Untuk Romahurmuziy

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memeriksa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Saya hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan dari KPK yang ingin meminta keterangan saya sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani saat ini oleh KPK,” kata Lukman saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5). 

Menag diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY).

KPK Perpanjang Masa Penahanan Romi

Konfrontasi - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) itu bakal kembali mendekam di bui selama 40 hari ke depan.

"Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahan pertama selama 40 hari ke depan untuk tersangka RMY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Rommy PPP kembali Dijebloskan ke Penjara

KONFRONTASI - Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy kembali dijebloskan ke penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status pembantaran terhadap Rommy. 

Kini, Rommy dikabarkan telah dibawa kembali ke rumah tahanan oleh tim penyidik KPK. "Iya, setelah dokter atau pihak RS simpulkan tidak perlu rawat inap lagi, pembantaran dicabut. KPK kemudian membawa RMY (Rommy) kembali ke rutan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi awak media, Jumat, 3 Mei 2019. 

Bongkar Dana Kampanye Jokowi, Romi PPP dapat Dukungan Benteng Prabowo

KONFRONTASI - Romahurmuziy alias Romi diminta untuk buka-bukaan tentang dana kampanye Paslon 01, Joko Widodo-Maruf Amin. Mantan Ketua Umum PPP ini kini menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat mengaku sangat mendukung jika pria yang akrab disapa Romi itu mau jujur tentang dana Pilpres dari kubu 01.

"Mendukung Romi membuka dana pilpres 01 demi kejujuran dan keadilan," katanya, Jumat (26/4).

KPK Bantarkan Romi, Tahanan Lain Cemburu

KONFRONTASI-Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pembantaran eks Ketum PPP Romahurmuziy alis Romi, mulai menimbulkan kecemburuan di kalangan tahanan KPK.

Mereka berharap KPK memberikan keringanan yang sama kepada para tahanan, terutama yang tengah sakit.

Pengacara tersangka Muafaq Wirahadi, Hariadi mengatakan pemberian pembantaran Rommy oleh KPK memang tidak mengganggu proses penyidikan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) secara langsung. Namun, pembantaran itu memberi dampak psikologis terhadap tahanan-tahanan KPK, termasuk kliennya.

”Wajar saja kalau ada yang iri. Tentunya kami ingin meminta hak seringan mungkin, apalagi tahanan KPK. Secara psikis, siapa yang nggak down kalau ditahan KPK,” ujarnya kepada Jawa Pos, Selasa (23/4).

Hariadi mengakui, memang tidak sembarang tahanan mendapat keringanan seperti Romi. Dia mencontohkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang susah mendapat izin berobat di luar rutan ketika menjadi tahanan KPK. Kala itu, Hariadi merupakan salah satu advokat yang mendampingi Fredrich selama proses hukum di KPK.

Sudah Jadi Tersangka, Rommy Masih Terima Gaji

KONFRONTASI-Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa anggota Komisi XI DPR RI Romahurmuziy alias Rommy masih menerima gaji pokok.

"Jadi, tetap bahwa basis kami di Sekretariat Jenderal itu pemberian gaji atau penghasilan anggota itu basisnya dalah Keppres. Sejauh belum ada Keppres pemberhentian untuk gaji pokoknya tetep akan diberikan," kata Indra usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Pages