25 May 2019

Rizal Ramli

Ini Prediksi Rizal Ramli Terkait Ekonomi Jika Jokowi atau Prabowo yang Menang

KONFRONTASI-Jelang Pemilu 2019, Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, mencoba menganalisa gambaran ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Menurutnya prediksi dari dua calon presiden (capres) yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang salah satunya pasti akan terpilih setelah 17 April 2019 mendatang.

Kepada wartawan saat berbincang santai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (27/3), Rizal mengatakan bahwa secara makro kebijakan ekonomi Presiden Widodo tidak akan jauh berbeda daripada periode pertama kepemimpinannya.

Agar Pemilu Lebih Kredibel, Rizal Ramli Sarankan KPU Undang Carter Center

KONFRONTASI-Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengundang lembaga independen internasional, Carter Center, untuk ikut mengamati proses pemilihan presiden pertengahan April mendatang.

“Undang Carter Center, lebih kredibel untuk awasi pilpres di banyak negara,” cuit Rizal dalam akun twitternya @RamliRizal, Selasa (26/3).

Menurutnya, jika KPU sekedar mengundang pengawas pemilu dari negara-negara lain hasilnya hanya akan lebih banyak basa-basi ketimbang bekerja secara tegas dan independen.

Rizal Ramli Sampaikan 5 Alasan Mengapa Jokowi Sulit Terpilih

KONFRONTASI -  Pemerintah dinilai tak mampu dalam melakukan perbaikan di sejumlah sektor. Terlihat dari beberapa masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di era presiden Joko Widodo.

Lapangan Pekerjaan

Rizal Ramli Yakin Pemerintah yang Baru Mampu Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Ekonom Senior, Rizal Ramli mengatakan strategi pengelolaan yang diterapkan BPJS Kesehatan di era Joko Widodo (Jokowi) kurang profesional, sehingga terus mengalami defisit keuangan.Selain itu, solusi yang digunakan pemerintah Jokowi melalui pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,999 rriliun untuk Badan BPJS Kesehatan hanyalah solusi yang bersifat sementara.

Rizal Ramli Yakin Pemerintah yang Baru Mampu Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Ekonom Senior, Rizal Ramli mengatakan strategi pengelolaan yang diterapkan BPJS Kesehatan di era Joko Widodo (Jokowi) kurang profesional, sehingga terus mengalami defisit keuangan.Selain itu, solusi yang digunakan pemerintah Jokowi melalui pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,999 rriliun untuk Badan BPJS Kesehatan hanyalah solusi yang bersifat sementara.

Rizal Ramli Dorong Pemilihan Rektor Dikembalikan ke Senat Guru Besar

KONFRONTASI -  Untuk membenahi kualitas dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi, tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli mendorong agar sistem pemilihan rektor dikembalikan seperti semula. sepenuhnya berada di pihak kampus.

"Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi. Pemilihan rektor harus dikembalikan ke Senat Guru Besar lagi agar tidak terjadi campur tangan politik dan permainan uang," kata Rizal Ramli dalam sebuah acara di stasiun Televisi Swasta, Rabu (20/03/2019).

Rizal Ramli dan Erwin Aksa Ikut Hadiri Deklarasi Apnas untuk Prabowo

KONFRONTASI-Pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional berkumpul di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Mereka akan menyatakan dukungan kepada calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Dalam acara itu, hadir pula pengusaha asal Sulawesi Selatan yang juga keponakan Jusuf Kalla, Erwin Aksa dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardana juga menghadiri acara tersebut.

Rizal Ramli Sarankan Ini Setelah Tom Lembong ‘Dibodoh-bodohi’ Jokowi

KONFRONTASI -  Ekonom senior Rizal Ramli mencoba memberikan support kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang kena tegur keras oleh presiden Joko Widodo. Dimana memang, Jokowi mengatakan ‘bodoh’ sehingga membuat mantan Menteri Perdagangan ini kesal.

Rizal Ramli Minta Pengelolaan Pelabuhan Strategis Jangan Diserahkan Pada Asing

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli ingatkan pemerintah agar pelabuhan di Indonesia, terutama berada di jalur strategis tidak diserahkan ke asing seutuhnya.

Menurutnya, pelabuhan yang dimiliki harus bisa dikelola dan dibangun sendiri untuk mewujudkan kedaulatan bangsa. Hal itu juga telah dilakukannya semasa menjabat menteri.

Rizal Ramli Nilai Pemerintahan Jokowi Makin Condong ke China

KONFRONTASI-Ekonom senior Rizal Ramli menilai kebijakan pemerintahan era Joko Widodo saat ini makin lama makin condong ke China. Menurutnya, ini tak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, kata dia, Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

"Mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China (Tiongkok)," katanya usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jateng Periode 2018-2020, di Universitas Muhammadiyah, Semarang, Jumat (15/3).

Rizal Ramli mengamini jika Indonesia perlu bersahabat dengan China sebagai negara besar. Namun, hal itu jangan sampai berpengaruh pada kebijakan yang saat ini dinilai sangat condong untuk China.

Pakar Ekonomi Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperiti," tegas pria yang pernah diangkat Presiden Jokowi sebagai menteri ini.

Namun, Ramli tak membeberkan kebijakan yang dimaksud condong ke China itu.

Dia malah mencontohkan potensi akibat dari tindakan pemerintah. Ramli khawatir kedekatan dengan China berkaitan dengan kerja sama proyek, dalam hal ini nilai proyeknya yang terlalu mahal.

Sebagai contoh, Ramli menyebutkan negara Sri Lanka. Pada tahun 2017 silam, negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia itu harus merelakan pelabuhannya, Hambantota, dikelola Tiongkok.

Hal ini berawal dari pembangunan pelabuhan yang dilakukan dengan dana utang ke China dan tidak bisa membayar utangnya.

"(Dikelola selama) lebih dari 99 atau 100 tahun. Akhirnya itu kan kaya (pelabuhan) di Hong Kong lama-lama," katanya.

Rizal Ramli menegaskan, Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Misalnya, tak memberikan sedikit pun kesempatan pada para negara adidaya untuk menguasai jalur strategis maritim Indonesia.

Pages