Rini Soemarno

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan Presiden Joko Widodo harus segera mencopot beberapa menteri kabinet kerja yang tidak becus bekerja sebelum dilantik untuk periode kedua bersama pasangannya Maruf Amin pada 20 Oktober nanti.

Ia menyebut salah satu menteri yang harus segera dicopot adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Copot saja tanpa kompromi apapun judulnya (alasannya)," ujar Adi Senin (5/8).

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Konfrontasi - Meski telah cukup banyak pilihan pembayaran non-tunai, namun dukungan terhadap fasilitas itu belum tersebar merata. Misalnya, saat membayar parkir, ada kartu elektronik yang diterima, ada yang tidak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah resmi meluncurkan layanan keuangan berbasis elektronik, LinkAja.

Layanan ini resmi diluncurkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Minggu 30 Juni 2019, di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

KONFRONTASI   - - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan pihaknya tak memiliki wewenang langsung untuk memeriksa terlalu dalam mengenai persoalan Garuda Indonesia. Berbeda jika persoalan ini menimpa perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan.

"Dalam hal emiten yang tercatat kami akan meminta BEI untuk melakukan verifikasi kebenaran-kebenaran atau perbedaan-perbedaan terkait pendapat dalam laporan keuangan itu," ucap Wimboh, Kamis (2/5).

Konfrontasi - Upaya pemerintah era Jokowi-JK dalam membentuk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam proses. Delapan Holding BUMN ditargetkan rampung di tahun 2019 ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan delapan holding BUMN tersebut yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

KONFRONTASI- BUMN dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sorotan sinisme masyarakat. BUMN dicurigai  dijadikan sapi perah untuk kepentingan politik rezim Jokowi. Dalam hal ini, tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengingatkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno  sudah ditolak DPR dua tahun lebih, namun malah dipertahankan Presiden Joko widodo. ‘’Di seluruh dunia, menteri semacam ini pasti dipecat karena diboikot DPR. Bahkan Mantan Presiden Megawati  Soekarnoputeri minta Rini dipecat,  tapi ditolak Pak Joko widodo,’’ kata RR, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur.

Konfrontasi - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membuat BUMN baru. BUMN ini nantinya jadi holding sejumlah perusahaan pelat merah di sektor penerbangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, nantinya BUMN tersebut akan berlaku sebagai holding PT Angkasa Pura (AP) I, PT AP II, serta PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

KONFRONTASI-Ekonom Senior Anwar Nasution mengusulkan Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kinerja keduanya dinilai tak mumpuni sehigga tak banyak membantu di tengah kebutuhan negara menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 

"Menteri Keuangan saat ini tidak bisa menarik pajak. Jadi Indonesia terus berutang. Yang membeli asing, tak heran kalau bunga AS naik, nilai tukar rupiah terganggu," ujar Anwar, Jumat (14/9). 

KONFRONTASI-Sektor pertambangan didorong untuk melakukan hilirasi produk pertambangan. Beragam aturan pun telah dilahirkan oleh pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Namun hingga hari ini hilirisasi produk pertambangan Indonesia belum maksimal. Masih banyak produk tambang mentah yang diekspor, lalu produk akhirnya kembali diimpor dalam bentuk barang jadi.

Oleh Edy Mulyadi*
Lama tak muncul di publik, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution yang juga guru besar FE-UI  tiba-tiba bersuara nyaring. Tidak tanggung-tanggung, bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini minta Presiden Jokowi memecat Menteri Meuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Alasannya, kedua menteri itu tidak becus kerja.