24 October 2019

Revisi UU KPK

Publik Desak Jokowi Evaluasi Rencana Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Aksi penolakan dan pengecaman terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meluas. Sementara itu, DPR akan segera menggelar sidang paripurna  untuk meputuskan apakah akan direvisi atau tidak.

Dari pandangan mini fraksi di Badan Legislasi (Baleg), hanya Partai Gerindra yang menolak revisi, karena dinilai melemahkan komisi antirasuah itu. Tetapi, belakangan banyak yang balik badan seperti Demokrat, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Demokrat Ungkap Alasan Tolak Revisi UU KPK

Konfrontasi - Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perintah Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ketua umum (ketum) kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyonono menyampaikan bahwa negara ini masih butuh kinerja dan kerja KPK,” kata Sekretaris FPD Didik Mukrianto, di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Gerindra Minta Revisi UU KPK Dihentikan

KONFRONTASI - Politisi Gerindra Aryo Djojohadikusumo memastikan Fraksi Gerindra menolak revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Fraksi Gerindra dengan ini menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Munculnya keinginan pemerintah merevisi UU KPK dari Juni 2016 hingga saat ini," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2).

PDI Perjuangan Ingin Tutupi Skandal BLBI, Tolak Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan sikap ngotot Fraksi PDI Perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rachmawati Soekarnoputri menengarai adanya agenda besar yang ingin disembunyikan PDIP dalam andil melemahkan keberadaan KPK sebagai lembaga yang bersifat lex specialis.

Prabowo Tolak Revisi UU KPK: Jokowi Diminta Tarik Diri Bila Melemahkan KPK

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Adi Agtas mengatakan, alasan penolakan karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

"Bagi Gerindra, kejahatan korupsi sama dengan kejahatan kemanusiaan," kata Adi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.

KPK Tolak Hadiri Rapat dengan DPR

KONFRONTASI - Komisioner KPK tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jubir KPK Yuyuk Andriati, menyatakan ketidakhadiran Komisioner KPK dalam tersebut dilandasi oleh penolakan mereka atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Dan penolakan ini juga sudah disampaikan oleh komisioner KPK dalam konferensi pers di KPK kemarin. Selain itu, komisioner juga ada agenda lain pada hari ini," ujar Yuyuk seusai rapat dengan Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Februari 2016.

Ketum PAN Tolak Revisi UU KPK: Pencitraan?

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepentingan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada lembaga pimpinan Agus Raharjo itu.

Agus dan kawan-kawan telah menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK, Zulkifli Hasan memilih ikut dengan sikap lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, yang akan menggunakan UU itu adalah KPK.

Busyro Muqaddas: Revisi UU Tidak Menguatkan KPK

KONFRONTASI - Mantan Ketua KPK Busyro Muqaddas menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melemahkan komisi anti rasuah.

Menurutnya draf revisi tersebut tidak mencerminkan nalar dan itikad baik terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Pendapat bahwa revisi itu untuk menguatkan pembarantasan korupsi tidak cukup alasan untuk dipercaya," kata dia kepada wartawan, Selasa (2/2).

PDI Perjuangan Ajukan Draf Baru Revisi UU KPK, Ini Reaksi Baleg DPR

KONFRONTASI - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan ini untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Undangan ini dilayangkan karena pengusul revisi, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengajukan draf baru yang belum diketahui oleh KPK.

"Kami akan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan pimpinan KPK. Sebagai lembaga yang undang-undangnya akan dilakukan revisi," kata Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas, Senin, 1 Februari 2016.

ICW Siap jadi Mitra Kritis KPK

Konfrontasi - Peneliti Indonesian Corrution Watch (ICW), Tama S Langkun, menegaskan pihaknya akan terus menjadi mitra kritis dalam mengawal lembaga KPK menjadi lebih baik.

Tama mengatakan tidak ada satupun rekam jejak kelima pimpinan KPK yang tanpa cacat. Menurutnya, dukungan berupa pengawalan tetap harus diberikan karena masa depan KPK dan pemberantasan korupsi setuju atau tidak akan tetap berada di tangan mereka.

Pages