15 October 2019

Revisi UU KPK

PAN Hormati Keputusan Penundaan Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghormati keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Saya menghormati baik sebagai Ketua PAN maupun Ketua MPR mengenai keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK," ujar Zulkifli saat bertemu koalisi dari berbagai LSM di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Mengenai revisi UU KPK itu, Zulkifli menegaskan partainya akan mengikuti keputusan KPK. "Kalau saya dari awal jelas, revisi UU KPK itu kita ikut KPK. Kalau KPK keberatan, kami (PAN) keberatan," kata dia.

DPR Hapus Agenda Pembahasan Revisi UU KPK

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, DPR menghapus agenda pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Hal ini terjadi dalam proses pengambilan keputusan rencana revisi UU KPK itu, dalam rapat paripurna, Selasa.

"Pembahasan revisi UU KPK tidak akan masuk di paripurna," kata Zon, di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (23/2).

Senin kemarin (22/2), pemerintah bersama DPR sepakat menunda rencana revisi UU KPK.

IPB Surati Presiden Tolak Pelemahan KPK

Konfrontasi - Guru besar IPB beserta sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia beramai-ramai menandatangani surat pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo menolak pelemahan KPK melalui revisi UU KPK itu.

"Surat tersebut akan diterima sekretariat kepresidenan Selasa besok," kata guru besar IPB, Prof Hariadi Kartodihardjo, melalui siaran pers Humas IPB yang diterima di Bogor, Senin (22/2).

Dia mengatakan, KPK selama ini telah membenahi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

DPR Minta Pemerintah Tak Abaikan Sikap Ketua KPK

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah menyatakan dirinya akan mundur apabila  revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap dilanjutkan.

Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan sikap Agus dalam memutuskan revisi UU tersebut.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, ancaman mundur Agus Rahardjo itu menjadi salah satu hal yang akan disampaikan DPR ke Pemerintah nanti siang dalam‎ rapat konsultasi Presiden bersama DPR mengenai revisi Undang-undang KPK.

Revisi UU KPK, Tiga Pimpinan KPK Temui Jokowi

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo pagi ini menerima tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, dan Laode Muhamad Syarif. Ketiganya terlihat keluar dari Istana Merdeka sekitar pukul 10.05 WIB.

SBY Minta Pemerintah dan DPR Perkuat KPK

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo dan DPR RI harus bersikap rasional dalam merevisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara 'Kopi Darat' dengan 26 netizen di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Sabtu (20/2).

"Kalau kita bahas isu revisi UU KPK ini, kita harus lebih rasional, bukan irasional. Jangan lihat hitam putih dan terbelah. Ide untuk melakukan perubahan harus benar," tegas Presiden RI ke-6 ini.

Tolak Revisi UU KPK: Demokrat Kembali Ke Jalan Yang Benar

KONFRONTASI - Partai Gerindra menolak revisi Undang-Undang KPK. Menurut Desmond, kalau mau direvisi kenapa tidak menunggu hingga selesainya revisi KUHAP dan KUHP, sebab revisi UU KPK berkaitan dengan dua UU tersebut.

"Bicara SP3, penyadapan, dan bicara penyidik independen itu bagian dari hukum acara pidana. Kenapa tidak tunggu dulu undang-undang hukum acara pidana selesai baru UU KPK direvisi," kata politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa di Jakarta, Rabu (17/2).

KPK Akan Temui Presiden Jokowi Bahas Revisi

Konfrontasi - Pimpinan KPK sudah meminta waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Kami ini sudah minta waktu pada saat pelantikan gubernur kemarin. Kami dijadwalkan akan segera bertemu dengan presiden setelah pulang dari Amerika," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (16/2), usai menerima Koalisi Masyarakat Antikorupsi yang membunyikan kentungan di gedung KPK untuk menandai perlawanan terhadap revisi UU KPK.

Luhut Panjaitan Tantang Penolak Revisi UU KPK Debat

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Luhut Binsar Panjaitan menantang anggota DPR yang menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdebat.

Pasalnya menurut dia, pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut lewat revisi UU KPK.

"Pemerintah tak bermasud lemahkan KPK. 4 poin revisi UU KPK yang mana, yang lemahnya mana?" tanya Luhut dalam rapat kerja pemerintah bersama DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).

Publik Desak Jokowi Evaluasi Rencana Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Aksi penolakan dan pengecaman terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin meluas. Sementara itu, DPR akan segera menggelar sidang paripurna  untuk meputuskan apakah akan direvisi atau tidak.

Dari pandangan mini fraksi di Badan Legislasi (Baleg), hanya Partai Gerindra yang menolak revisi, karena dinilai melemahkan komisi antirasuah itu. Tetapi, belakangan banyak yang balik badan seperti Demokrat, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pages