16 October 2019

Revisi UU KPK

Siapa Aktor Intelektual Revisi UU KPK, Benarkah Pelemahan Atau Penguatan?

KONFRONTASI -  Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di balik rencana UU KPK yang hendak direvisi usai disepakati DPR RI bisa saja terbukti benar"Benarkah KPK itu mau dihabisi pelan-pelan? Now body knows, secara kasat mata indikasi yang mengarah kesana sih ada," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Kamis (12/9).

Duh, Pak Presiden Jokowi Kirim Surpres ke DPR, Setuju Revisi UU KPK

KONFRONTASI -    Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap setuju dengan pembahasan revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR, meski menuai polemik. Sikap Jokowi itu ditandai dengan terbitnya surat presiden (surpres) revisi UU KPK ke DPR.
ADVERTISEMENT
"Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR," ucap Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/9).

Capim KPK Nawawi Setuju Revisi UU KPK soal SP3

    KONFRONTASI -  Capim KPK Nawawi Pomolango menyatakan setuju dengan rencana revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Tapi revisi ini disebut Nawawi tidak harus dilakukan seluruhnya.

"Setuju tidak keseluruhan. SP3 saya setuju, it's OK" kata Nawawi dalam fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Tapi untuk revisi mengenai poin koordinasi KPK ke Kejagung dalam penuntutan, Nawawi menolaknya. Koordinasi penuntutan ini disebut Nawawi membuat posisi KPK tidak independen.

Tokoh Lintas Agama Ajak Umat Tolak Revisi UU KPK

KONFRONTASI - Tokoh lintas agama menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Selanjutnya, para pemuka agama yang terdiri dari perwakilan agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, akan menyerukan kepada umat agamanya masing-masing untuk menolak revisi UU KPK.

Sejarah KPK: Dilahirkan Megawati, Kini akan 'Mati' di Tangan 'Anak Megawati'

Konfrontasi - Sejarah mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun lembaga antirasuah ini bakal mati di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. KPK akan ‘dibunuh’ oleh lembaga terkorup melalui revisi UU KPK.

Revisi UU KPK ini digulirkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna dan disetujui oleh semua fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Fickar: Jokowi Bisa Batalkan Revisi UU KPK Lewat 2 Cara Ini

KONFRONTASI -  Revisi Undang-Undang KPK tengah dibahas di DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membatalkan pembahasan tersebut.

Laode M Syarif: Revisi UU KPK Tertutup Contoh Yang Tidak Baik, Sebaiknya Tansparan Saja

KONFRONTASI -   Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lebih transparan.

Laode menambahkan, proses revisi Undang-Undang KPK yang selama ini tertutup, dinilai memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya, transparansi terjaga pada saat pembahasan revisi UU tersebut.

Arsul Sani Sebut ada 6 Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK, Masinton Membenarkan

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut ada enam anggota Dewan yang mengusulkan revisi UU KPK. Menurut Arsul, enam orang tersebut berasal dari lintas fraksi.

"Setahu saya ada sekitar enam orang, yang jelas lintas fraksi. Fraksi itu kan ada 10, kalau pengusulnya ada enam, berarti maksimal ada enam fraksi, kan gitu," kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Revisi UU KPK Inisiatif Dinilai Penuh Kejanggalan

Konfrontasi - Revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) inisiatif DPR RI dianggap penuh kejanggalan. Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengkritik keputusan DPR tersebut. Menurutnya, keputusan itu melanggar hukum.

"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah," kata Fajri dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).

Zulkifli Hasan Hormati Keputusan Penundaan Revisi UU KPK

Konfrontasi - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghormati keputusan pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Saya menghormati baik sebagai Ketua PAN maupun Ketua MPR mengenai keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK," ujar Zulkifli saat bertemu koalisi dari berbagai LSM di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2).

Pages