22 September 2019

Revisi UU KPK

Fahri Hamzah: Usulan Revisi UU KPK Sudah Sejak 2010, Bukan Ujug-ujug

KONFRONTASI -   Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentahg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul begitu saja.

“Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” kata fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Tulus Abadi, Ketua YLKI Tolak Mentah Revisi UU KPK

KONFRONTASI -   Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut karena korban praktik korupsi adalah konsumen juga.

Mahfud: Jokowi Masih Bisa Menarik Diri dari Revisi UU KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019).

 

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengkritisi prosedur revisi UU KPK di DPR. Bahkan, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bisa menarik diri atau menunda pembahasan revisi UU KPK.

Mahfud Nilai Revisi UU KPK Berpotensi Dibatalkan MK

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, saat menemui awak media di Yogyakarta, Ahad (15/9).

 

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, tetap menyarankan revisi UU KPK dikembalikan kepada prosedur yang seharusnya. Mahfud mengingatkan, UU itu bisa dibatalkan MK jika tidak sesuai prosedur.

"Saya menganjurkan, sebagai rakyat, meminta agar itu dikembalikan ke prosedur yang ada," kata Mahfud di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Setuju Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji pada Dua Pilpres

KONFRONTASI - Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebutkan bahwa langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ingkar janji. "Menurut saya, langkah Presiden untuk menyetujui mulai membahas (revisi UU KPK), itu jelas-jelas ingkar janji di dua tempat," kata Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Revisi UU KPK Diduga Muncul untuk Hentikan Kasus Besar

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Revisi UU KPK, Masa Depan Lembaga Antikorupsi, dan Menagih Janji Kampanye Jokowi...

Joko Widodo(KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)

 

KONFRONTASI -   “Negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dosen UGM Penolak Revisi UU KPK Diteror

Prof Zainal Arifin Mochtar saat menjadi saksi dalam lanjutan sidang Gugatan Legalitas Hak Angket di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, 13 September 2017. MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti.

 

Siapa Aktor Intelektual Revisi UU KPK, Benarkah Pelemahan Atau Penguatan?

KONFRONTASI -  Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di balik rencana UU KPK yang hendak direvisi usai disepakati DPR RI bisa saja terbukti benar"Benarkah KPK itu mau dihabisi pelan-pelan? Now body knows, secara kasat mata indikasi yang mengarah kesana sih ada," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Kamis (12/9).

Duh, Pak Presiden Jokowi Kirim Surpres ke DPR, Setuju Revisi UU KPK

KONFRONTASI -    Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap setuju dengan pembahasan revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR, meski menuai polemik. Sikap Jokowi itu ditandai dengan terbitnya surat presiden (surpres) revisi UU KPK ke DPR.
ADVERTISEMENT
"Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR," ucap Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/9).

Pages