24 January 2018

Reni Marlinawati

Fraksi PPP Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Impor Garam

KONFRONTASI - Rencana pemerintah akan mengimpor garam industri sebesar 3,7 juta ton perlu ditinjau ulang dari sisi besaran jumlah. Perbedaan data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian soal besaran kebutuhan garam impor harus didudukkan terlebih dahulu. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut rencana besaran angka 3,7 juta ton terlalu besar, karena menurut data KKP hanya membutuhkan 2,1 juta ton garam impor. Perbedaan data antarkementerian ini harus terlebih dahulu clear di level pemerintah.

Reni Marlinawati: Penegak Hukum Harus Usut Isi Buku Ajar SD Berisi Yerusalem Ibukota Israel

KONFRONTASI - Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mengatakan materi buku ajar yang berisi soal informasi ibukota Israel adalah Yerusalem merupakan tindakan yang fatal dan ceroboh. Penjelasan penerbit buku soal tersebut sama sekali tidak menjernihkan masalah justru membuat masalah baru. Ada kesan penerbit cuci tangan atas masalah tersebut. Harusnya tidak sekadar merevisi materi buku ajar tersebut, namun menarik seluruh buku yang beredar di pasaran dengan mengganti buku baru hasil revisi.

Politikus PPP Ini Serukan Boikot Produk AS

KONFRONTASI-Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/12), diwarnai interupsi sejumlah fraksi menyikapi rencana Amerika Serikat memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengatakan peristiwa ini sangat menyakitkan bagi Indonesia. Dia menambahkan, Trump nyata-nyata melanggar keputusan dan resolusi PBB mengenai Palestina.

"Kami menentang secara tegas rencana pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds)," kata Reni dalam paripurna.

DPR Dipimpin Tersangka, Fraksi PPP: Prihatin

Konfrontasi - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya proses etika Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyebutkan, di dewan ada mekanisme di MKD untuk menilai masalah etika kelembagaan ketika seorang pimpinan dewan berstatus tersangka.

"MKD-lah yang bisa menentukan batas-batasan mana yang harus ditindaklanjuti," ucap Reni, Minggu (19/11/2017).

Fraksi PPP Pertanyakan Anggaran Penguatan Pendidikan Karakter

KONFRONTASI -  Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI, Reni Marlinawati menyambut baik Kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penguatan karakter, baik di lembaga formal maupun non formal. "Saya kira ini sesuatu yang membahagiakan," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Hardiknas, Reni Marlinawati Soroti Berbagai Persoalan di Dunia Pendidikan

KONFRONTASI-Berkaitan dengan hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas guna membangun sumber daya manusia (SDM). Pendidikan, menurutnya, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bersaing di dunia global. Oleh karenanya, amanat kontitusi soal politik anggaran di dunia pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun, penggunaan terhadap anggaran tersebut harus dipastikan sesuai dan tidak ada penyimpangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

" Persoalan pendidikan tidak hanya domain pemerintah pusat. Andil pemerintah daerah cukup signifikan dalam operasional pendidikan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU Jo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, Politik pendidikan kepala daerah harus berorientasi pada penguatan karakter anak didik dan mendorong pembentukan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi," papar Reni dalam pers rilisnya, Selasa (2/5).

Lebih lanjut Ketua Fraksi PPP DPR RI ini memaparkan dunia pendidikan saat ini masih mengalami pelbagai peroalan yang belum tuntas, seperti kekerasan di lingkungan pendidikan, komersialsiasi pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang tidak merata.

Karenanya, Ia pun meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector di pendidikan nasional dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.

"Koordinasi antarinstansi dapat lebih memudahkan untuk mengurai persoalan yang muncul," ungkapnya.

Ia pun menyoroti pelaksanaan sejumlah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 ini, termasuk yang dilakukan hari ini di tingkat SMP. Reni melihat masih terjadi sejumlah masalah laten. Seperti soal ketersediaan komputer, jaringan server yang bermasalah, pasokan listrik serta kebocoran soal membuktikan masih belum tuntasnya koordinasi baik di level pemerintah pusat dan daerah maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

"Setelah reses kami akan panggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk evaluasi pelaksanaan UNBK serta menyoroti sejumlah masalah yang menyita perhatian publik seperti aksi bunuh diri seorang siswa di Riau lantaran diteror karena mengetahui praktik kebocoran soal UN," paparnya.

Alhamdulillah, Buku Agama Masuk dalam Sistem Perbukuan Nasional

Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati

KONFRONTASI-Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati, mengaku pihaknya merasa bersyukur telah berhasil memperjuangkan Buku Agama masuk dalam Sistem Perbukuan Nasional

"Alhamdulillah, puji syukur UU Sistem Perbukuan baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya pada Konfrontasi.com, Kamis (27/4/2017).

Pengesahan ini dilakukan setelah sebelumnya Fraksi PPP meminta penundaan pengesahan RUU Sistem Perbukuan karena dalam draft RUU Sistem Perbukuan sebelumnya tidak ada norma tentang buku agama dan tidak ada kewenangan Kementerian Agama untuk mengurus buku agama, khususnya buku teks agama di sekolah.

Setelah melalui perdebatan yang dinamis, menurut Reni, akhirnya norma tentang buku agama diatur khusus dalan UU Sistem Perbukuan dan memberi kewenangan kepada Kementerian Agama untuk bertanggungjawab terhadpa konten buku agama baik untuk buku teks  di pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, SMK maupun MI, MTs, MA maupun di pendidikan keagamaan  seperti TPA, Paud, Ponpes, dan lain-lain

Ketentuan tentang pengaturan soal buku agama dan pemberian kewenangan terhadap Kementerian Agama ini telah tertuang dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (9). Usulan tersebut murni bersal dari Kelompok Fraksi (Poksi) Fraksi PPP di Panitia Kerja RUU Sistem Perbukuan. Upaya ini semata-mata wujud komitmen PPP dalam menegakkan nilai-nilai agama khususnya di jalur pendidikan melalui ketersediaan buku yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Catatan Reni Marlinawati atas Rencana Kenaikan Tarif Taksi Online

KONFRONTASI - Rencana perubahan Permenhub No 32 Tahun 2016 yang salah satu isinya terkait dengan penyesuaian tarif taksi online, akan memberi dampak signifikan terhadap keberadaan taksi berbasis aplikasi. Dengan tarif yang disesuaikan,  secara logis akan memengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Dengan kata lain, pendapatan pengemudi taksi online besar kemungkinan akan mengalami penurunan.

Pelaku Pedofil Harus Dijerat Pasal Berlapis

KONFRONTASI - Mengutuk keras praktik pedofil yang dilakukan melalui online grup Facebook Loly Candy's yang menyasar korban anak-anak di usia 2-8 tahun. Saya meminta aparat penegak hukum menjerat maksimal pelaku pedofil dengan pasal berlapis dengan dijerat  UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak. Negara harus tegas dan tidak boleh lembek dalam melawan kejahatan ini.

Kiai Hasyim Muzadi Ulama Cum Negarawan

KONFRONTASI -  Kami manyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya KH Hasyim Muzadi, kami memanggil beliau Abah. Umat Islam dan masyarakat Indonesia kehilangan ulama perekat umat, yang mengayomi semua lapisan masyarakat.

Pages