13 December 2019

Reklamasi

Pemprov DKI Menangkan Gugatan atas Pulau Mf

KONFRONTASI-Pemprov DKI Jakarta dinyatakan menang dalam sidang gugatan terkait pencabutan izin reklamasi Pulau M, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan menolak gugatan yang dilayangkan PT Manggala Krida Yudha pada Selasa (17/9).

Kendati demikian, pihak Pemprov DKI Jakarta, melalui Biro Hukumnya, masih harus menyelesaikan sengketa yang sama di Pulau I dan F dan banding mereka atas Pulau H.

Gubernur Anies: Saya Bisa Bongkar Seluruh Bangunan di Lahan Reklamasi

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya bisa saja membuat aturan baru untuk melarang pembangunan di Pulau D atau Pantai Maju di lahan reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi cuma ingin melakukan pencitraan politik kepada publik.

Akan tetapi, hal tersebut tidak dijalankannya karena Anies terikat Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat pendahulunya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Drama Turgi Pulau Reklamasi dan Penerbitan IMB

Drama turgi politik pulau reklamasi & penerbitan IMB tampaknya semakin seru karena semakin banyak pihak yang melibatkan diri berkomentar meskipun hanya mempunyai pemahaman yang parsial. 

Padahal yang diperlukan adalah pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh proses & aturan yang mendasarinya. 

Saya sebut sebagai "Drama Turgi Politik" karena sudut pandang yang dikemukakan cenderung bersifat politik yaitu suka atau tidak suka terhadap pemegang kekuasaan yang menerbitkan IMB atau kepentingan politik lainnya.*

IMB Reklamasi Keluar, Pemprov DKI: Sudah Bayar Denda

Konfrontasi - Pemprov DKI Jakarta telah mengenakan denda kepada PT Kapuk Naga Indah (KNI) sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau D atau Kawasan Pantai Maju diterbitkan.

Untuk diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan IMB atas 932 bangunan di atas lahan reklamasi tersebut.

Di Kawasan Pantai Maju, terdapat 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan), sedangkan 311 bangunan sisanya masih belum selesai dibangun.

Ramli, Perwakilan Nelayan Muara Angke: Luhut Bohong Soal Reklamasi Tak Rugikan Kami, Kami Rugi Banyak…

KONFRONTASI -  Ramli, perwakilan nelayan Muara Angke menilai Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan telah membohongi publik dengan mengatakan reklamasi Pulau G di Jakarta tak merugikan para nelayan. Sebab fakta di lapangan tidak demikian.

Anies Jadikan Pulau Reklamasi Sebagai 'Public Area'

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membuka pulau reklamasi kepada masyarakat. Kawasan pulau C, D, dan G nantinya bisa diakses publik secara gratis.

“Nanti kita akan buka akses seluas-luasnya untuk publik. Karena secara teknis, pantai tidak bisa dimiliki oleh perorangan,” kata Anies di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 24 November 2018. 

Pengamat Pertanyakan Langkah KPK Usut Proyek Meikarta, Kereta Api Cepat, dan Reklamasi

Oleh:  Muchtar Effendi Harahap*

 

 

Kegiatan seminar berthema  'Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara',  rencananya akan  diselenggarakan di Ruang Rapat  GBHN Nusantara V DPR RI. Tetapi, tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Akibatnya, peserta aksi seminar mengelar diskusi di depan ruang GBHN.

Ketika Anies Nekat Membunuh Naga

Oleh : Hersubeno Arief

Sikap Anies ini benar-benar menantang arus. Di saat para kepala daerah ramai-ramai menyatakan kebulatan tekad mendukung inkumben, dia malah "mencari" gara-gara dengan teman dekat para penguasa. Selain masalah hukum, Anies juga pasti akan menghadapi perlawanan politik.

Anies Tutup Reklamasi, Apa Mau Loe?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

Ingat reklamasi, ingat Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Saat Anies-Sandi di ditetapkan menang di Pilgub DKI, LBP sering bicara reklamasi di media. Apa pasalnya? Karena salah satu janji politik Anies-Sandi adalah menutup pulau reklamasi.

KPK Pastikan Pengusutan Kasus Suap Reklamasi Jalan Terus

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyelidikan kasus reklamasi Jakarta tetap berjalan. Meski reklamasi teluk Jakarta telah dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kewenangan instansi berbeda-beda. Kami akan berjalan di koridor hukum saja. Itu sesuatu yang berbeda antara kewenangan kepala daerah dengan penegakan hukum di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi awak media, Jumat, 28 September 2018.

Pages