27 May 2017

Reklamasi

Panas, Menko Luhut dan Kubu Anies-Sandi Terus 'Berperang' Terkait Reklamasi. Siapa Membela Siapa?

KONFRONTASI-Rencana pembatalan reklamasi oleh Anies-Sandi terus menuai pro-kontra. Perang kata-kata antara kubu pemenang Pilgub DKI dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terus mewarnai pemberitaan akhir-akhir ini.

Terbaru, Luhut memastikan pengembang reklamasi akan menuntut Pemprov DKI Jakarta ke pengadilan jika tak mau membayar ganti rugi kepada pengembang.

"Ini kan negara hukum, pasti mereka (pengembang reklamasi) akan menuntut lah," kata Luhut, kepada wartawan, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Bahkan, kata Luhut, nantinya permasalahan ini tak akan berujung. Beberapa pengembang telah menyelesaikan pembangunan pulau reklamasi mereka. Bahkan, mereka telah membangun infrastruktur di atas pulau reklamasi.

Sejauh ini, pulau dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang diketahui sudah selesai dibangun adalah Pulau C, D, K, dan N. Satu pulau lagi, yakni G baru setengah jadi.

Pulau C dan D adalah pulau yang dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. Pulau K dibangun oleh PT Pembangunan Jaya dan direncanakan digunakan untuk depo MRT.

Pulau N dibangun oleh PT Pelindo II dan kini dimanfaatkan sebagai dermaga baru Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Pulau G dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land.

"Makanya (kalau pengembang tak diberi ganti rugi) berkelahi lah kita terus di pengadilan. Ya iyalah, mereka (pengembang) pasti menuntut (Pemprov DKI Jakarta) lah," kata Luhut.

Reklamasi Gate dan Ahok

Setidaknya ada dua pintu masuk untuk mengusut Dana Politik Reklamsi. Pertama, Dana Teman Ahok, 30 Miliar yg sdh mau di usut KPK tapi kemudian tidak terdengar lagi. Kedua adalah seperti yang di tulis oleh Indonesiapolicy.com. Media online ini menulis dugaan dana yang masuk Ahok sebesar Rp 12 Triliun. Diberikan kepada Ketum PDIP Rp 10 Triliun dan Ahok sendiri kebagian Rp 2 Triliun.

Harus Diusut, Dugaan Aliran Dana Reklamasi kepada Ahok

JAKARTA-  Presiden Joko Widodo diminta untuk memerintahkan aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana triliunan rupiah terkait transaksi politik calon petahana Pilgub DKI  (Ahok) dari pengembang reklamasi teluk Jakarta.

"Presiden Jokowi perlu memerintahkan kepolisian dan kejaksaan mengusut aliran dana tersebut demi membersihkan diri dari kecurigaan publik terhadap adanya peran Istana," kata pengamat politik sekaligus Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) Muslim Arbi kepada redaksi melalui pesan elektronik, Minggu (21/5).

Reklamasi, Dana Politik dan SInyal Istana

KONFRONTASI- Hampir dapat di pastikan bahwa Reklamsi Teluk Jakarta (Reklamasi) menyimpan misteri kuat yang perlu di bongkar tuntas ke Publik. Ada dugaan kuat bahwa dalam Reklamasi itu pasti terkait dengan pedanaan dalam transaksi politik dan kekuasaan.

Langgar UU dan Aturan, Reklamasi untuk Siapa?

KONFRONTASI- TIM Sudirman Said Tantang Luhut Buka Kajian Rizal Ramli Soal Reklamasi Jakarta. Begitu judul berita satu media online yang dirilis pada  Kamis, 18 Mei 2017 pukul 04:38:00 WIB. Isinya, Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dipimpinan Sudirman Said meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membeberkan kajian yang pernah dibuat pendahulunya Rizal Ramli

Terbukti Benar, Kebijakan Rizal Ramli Hentikan Reklamasi

KONFRONTASI-  Rakyat bergerak membela kebenaran dan keadilan yang diperjuangkan Rizal Ramli, seorang tokoh nasional dan ekonom senior. Sampai kini, kisruh menyangkut megaproyek reklamasi pantai utara (Pantura) terus bergulir. Gerakan untuk menolak proyek bernilai ratusan triliun itu terus dilancarkan berbagai kalangan masyarakat nelayan, politisi, tokoh ormas,LSM, dan lainnya.  

Amien Rais: Reklamasi hanya untuk Kepentingan Pengembang dan China. Efeknya Kerusakan Lingkungan lebih Parah.

KONFRONTASI- Mantan Ketua MPR Amien Rais secara terbuka menantang Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan debat dan adu data soal reklamasi Teluk Jakarta. Jika reklamasi terbukti bermanfaat untuk masyarakat, maka politisi senior PAN itu siap mengaku kalah.

Amien Rais Ajak Luhut Panjaitan Adu Data dan Fakta Tentang Reklamasi

KONFRONTASI - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan adu data dan fakta tentang pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Amien tak sepakat dengan pendapat Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa tanah Jakarta akan tenggelam 8-23 cm apabila proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa tidak dilaksanakan.

Amien menentang kebijakan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

PTUN Ternyata Telah Cabut Izin Reklamasi untuk Tiga Pulau

KONFRONTASI-Tanpa banyak diketahui orang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan mencabut ijin reklamasi 3 (tiga pulau) yaitu pulau F, I dan K di teluk Jakarta

Hakim ketua untuk perkara Pulau F, Baiq Yuliani menyatakan izin pulau F cacat hukum sehingga harus dicabut.

“Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015,” kata Baiq saat membacakan putusan.

Tags: 

Pemerintah Jangan Paksakan Reklamasi Dong!, Sebut Hafid Abbas

Oleh: Hafid Abbas

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

 

Pages