23 January 2020

reformasi

Bambang Widjojanto Klaim Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Ini Penyebabnya

Konfrontasi - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, Pemilu 2019 adalah terburuk pasca reformasi. Dia khawatir, yang keluar sebagai presiden tak sesuai dengan hasil pemenang Pilpres sesungguhnya akibat kecurangan.

PDIP Terus Melakukan Reformasi Terhadap TNI. Jokowi Akan Memberikan Porsi Kepada POLRI Terdepan Dan Teratas Dalam Menjaga Keamanan Nasional Negara

Oleh: Tommy Wibowo

 

 

POLRI di beri porsi terdepan dan teratas dalam menjaga Keamanan Nasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan ini adalah Konsep "Demokratik policing" adalah konsep yang bagus dalam iklim demokrasi saat ini. Sangat baik bagi POLRI guna menciptakan sistem keamanan nasional bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Democratic Policing Karya Prof. Tito Karnavian "Wujud Pradigma Polri Di Era Demokratis." 

Antara Era Megawati, SBY dan Sekarang, Rizal Ramli: Bayar Buzzer untuk Bully yang Tidak Sepaham!

KONFRONTASI- Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengungkapkan posisinya sebagai sosok yang kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Hal ini ia lakukan kepada setiap pemerintahan, tanpa terkecuali.

Reformasi Belum Tuntas, Ratusan Aktivis Turun Gunung

KONFRONTASI -   Sekitar 300 aktivis yang tergabung dalam Jaringan Progresif 98 Bandung ‘turun gunung’ dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan saat ini yang dinilai megabaikan banyak agenda ataupun cita-cita reformasi.

Melihat kondisi Indonesia saat ini secara sosial, politik dan ekonomi, para aktivis tersebut tergerak untuk ‘turun gunung’ dengan menggelar Ikrar Kebangsaan dan Diskusi Publik Jelang Pemilu 2019 di Kafe Dacosta, Jalan Sawunggaling, Kota Bandung, Senin 10 September 2018.

Penumpang Gelap Reformasi Penyebab Pribumi Kehilangan Kedaulatan

Oleh:  Bastian P. Simanjuntak

 

 

  KELUARNYA Inpres Nomor 26 tahun 1998 yang ditandatangani Presiden BJ Habibie tentang Larangan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keputusan liar sebab Inpres tersebut tidak tertulis dalam enam tuntutan reformasi yang digadang-gadang oleh mahasiswa.

Tidak Pernah ada Reformasi di Indonesia

KONFRONTASI -  "Krisis ekonomi 1998 memang dirancang untuk menjatuhkan Pak Harto. Jika Pak Harto tidak jatuh, Indonesia akan jadi Negara maju.."
Lee Kuan Yew: "Pak Harto pemimpin luar biasa. Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia ..."
Sultan Bolkiah: "Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu. Pemerintahan stabil, ekonomi maju sangat pesat. Sangat disayangkan beliau dijatuhkan"
Baca juga : 2019, Pertarungan yang Kedua Pro Reformasi Melawan Pro Orde Baru

20 Tahun Reformasi Dalam Sorotan Komnas Perempuan

KONFRONTASI-Komisi Nasional Perempuan menilai usia reformasi Indonesia yang menginjak tahun ke-20 belum memperlihatkan adanya Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian.

Komisioner Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifahdi di Jakarta, Rabu, menyebut, meski memperlihatkan adanya perubahan dalam kebijakan untuk penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia, tetapi kemajuan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya korban konflik dan untuk membangun perdamaian yang sejati.

"Hal ini disebabkan karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, termasuk memulihkan hak-hak perempuan korban," kata Yuniyati Chuzaifah.

Menurut dia, kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan politik identitas yang mempertebal intoleransi.

Di samping itu, model pembangunan yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakat lain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif.

"Situasi ini diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni," kata dia.

Dia menyebut, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Euforia Reformasi Sering Disalahgunakan untuk Sebar Hoax

KONFRONTASI-Menelaah perjalanan 20 tahun setelah reformasi, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melihat banyak hal yang positif yang telah dicapai negeri ini, diantaranya adalah kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

20 Tahun Reformasi, Keadilan Masih Jadi Barang Langka

KONFRONTASI-Orde Reformasi sebagai pengganti Orde Baru memang sudah berjalan 20 tahun, tetapi bidang hukum belum mampu mewujudkan keadilan lantaran para praktisi hukum, khususnya para hakim di pengadilan masih bersikap koruptif.

Sebagian masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan khususnya di pengadilan karena para hakim belum dapat meninggalkan sikap koruptif-nya, sehingga banyak putusan yang disampaikannya tidak kredibel atau terkesan kurang mempunyai landasan hukum, kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr Laksanto Utomo.

Hal itu dikemukakan Laksanto Utomo usai menyerahkan hasil eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi DKI,kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Selasa.

Reformasi mental belum dapat diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun, karena ketika rakyat dan para pemimpinnya melaksanakan perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tidak disiapkan dulu dasar-dasarnya secara baik, sehingga pelaksanaan hukum justru tambah "amburadul" dibanding saat Orde Baru dulu, kata pakar hukum Laksanto.

Menurut Laksanto, APPTHI menyerahkan dokumen hasil eksaminasi atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI ke Wantimpres, agar dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat luas masih menilai sulit mencari keadilan meskipun reformasi sudah berjalan lebih dari dua windu.

"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum.

"Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena betapa sulitnya memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum," kata Laksanto.

20 Tahun Reformasi, Habibie: Sasarannya Masih Jauh

KONFRONTASI-Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi 20 tahun yang lalu berjalan sesuai rencana, tetapi untuk mencapai sasarannya sebagai peradaban, ia menilai masih jauh.

"Apakah jalannya reformasi sesuai dengan rencana yang saya dan kawan-kawan persiapkan? Apakah sampai sasarannya? Saya sampaikan jalannya sesuai rencana, sasarannya masih jauh," ujarnya dalam acara "Memperingati 20 Tahun Reformasi" di Jakarta, Senin.

Pages