22 September 2019

PUAN

Aduh, Menteri Puan Bilang Iuran BPJS Naik Dua Kali Lipat per 1 September

KONFRONTASI-  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 

PDIP Singgung AHY, Demokrat Sebut Puan Tak Layak Jadi Menteri

KONFRONTASI -   Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kegagalan Partai Demokrat berkoalisi dengan Jokowi karena faktor SBY yang hanya fokus mengusung anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (

Kemungkinan Duet Jokowi-Puan Maharani dan Prabowo-AHY Harus Dihormati dan Dihargai, kata Analis

KONFRONTASI- Sekiranya Capres Prabowo Subianto (Ketua Umum DPP Partai Gerindra) menerima Agus Harimuri Yudhoyono (AHY) sebagai Calon Wapresnya menuju 2019, maka hal  itu menunjukkan secara benderang ‘’kebesaran jiwa, kenegarawanan dan ketulusan  Prabowo serta penghormatannya’’ kepada Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjaga harkat martabat SBY/Demokrat dan Gerindra.

Pertemuan Prabowo-Puan Maharani, Ada Apa?

KONFRONTASI-Anggota badan komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, menilai rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan sinyal positif.

Andre menilai, pertemuan keduanya menunjukkan Prabowo mempunyai hubungan baik dengan semua pihak.

"Ya ini bukti kalau Pak Prabowo tidak ada masalah dengan siapapun," kata Andre saat dihubungi INILAHCOM, Minggu (10/6/2018).

Telusuri Bukti Puan dan Pramono soal korupsi e-KTP, KPK Sambut Pernyataan Jokowi

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif pernyataan Presiden Joko Widodo, yang mempersilakan penegak hukum tetap memproses menteri kabinetnya, jika memang terlibat dalam skandal korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Seperti yang dituduhkan kepada dua menteri Jokowi, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Benar Atau Tidak, KPK Harus Buktikan Dengan Memanggil Puan Dan Pramono

KONFRONTASI - Desakan agar KPK memeriksa dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung kembali didengungkan. Kali ini datang dari Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem).

Puan dan Pramono Harus Dipanggil Dulu Oleh KPK, Benar atau Tidak Itu Urusan Nanti

KONFRONTASI -  Desakan agar KPK memeriksa dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung kembali didengungkan. Kali ini datang dari Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem). Ketua Fokdem Ismadani Rofiul Ulya meminta KPK memanggil Puan dan Pramono terkait keterangan terdakwa Setya Novanto.

Mantan ketum Golkar itu menyebutkan dua pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja Puan dan Pramono juga diduga terlibat dalam kasus yang menjeratnya, kasus proyek pengadaan KTP elektronik.

Dewan Pakar ICMI: KPK Wajib Usut Puan, Ganjar, dan Pramono

KONFRONTASI - Eramuslim.com – Sidang tindak pidana korupsi KTP Elektronik (KTP-el) terhadap tersangka Setya Novanto kemarin dinilai antik-klimaks.

Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo, dalam keterangannya kepada redaksi menilai, KPK kini tidak memiliki alasan apapun untuk tidak sesegera mungkin memeriksa ketiga nama yang disebur Novanto tersebut.

“UUD 1945 pasal. 1 tegas, Indonesia negara hukum berarti NKRI ini dibangun berdiri tegak diatas hukum dengan supreme of law, equality before the law, dan process of law,” sebutnya.

Presiden Jokowi Mempersilahkan KPK Proses Puan dan Pramono

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan dua anak buahnya yang namanya disebut dalam persidangan korupsi KTP elektronik (e-KTP) kemarin.

"Diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab," kata Jokowi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3).

Terdakwa Setya Novanto kemarin menyebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima fee proyek e-KTP masing-masing S$500 ribu.

Lihat juga:

Wah, Lumayan Berat Tugas KPK Bongkar Jatah Puan di KTP-El

KONFRONTASI -  Terdakwa korupsi KTP elektronik Setya Novanto buka suara. Di dalam persidangan Novanto menyebut ada aliran duit KTP el ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing 500 ribu dolar AS. KPK pun diminta mendalami pengakuan Novanto."KPK harus segera menindaklanjuti keterangan yang disampaikan Setya Novanto itu," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).

Pages