22 January 2017

Presidential Threshold

Culas, Presidential Threshold Hanya demi Perkuat Dinasti Politik

JAKARTA-Ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) disebut berdampak pada menguatnya dinasti dan oligarki politik. Hal itu dikatakan pengamat politik Ray Rangkuti.

Hal itu, menurut Ray, menghambat sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di Indonesia. "Adanya Presidential Threshold akan menguntungkan partai-partai besar dan dari mereka saja calon pemimpinnya dan itu-itu saja sehingga melanggengkan dinasti politik dan oligarki," ujar Ray di Jakarta.

Pengamat: Presidential Threshold Bertentangan dengan Kemajemukan Bangsa

KONFRONTASI-Pengamat politik Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Pasalnya, semua warga negara berhak berpartisipasi di pemilu presiden.
 
"Presidential threshold bertentangan dengan kemajemukan. Ini bukan menang atau kalah, tapi sistem harus membuka kemungkinan semua masyarakat terfasilitasi," katanya di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
 

Mahfud: Pileg dan Pilpres Serentak, Presidential Threshold Tak Diperlukan Lagi

KONFRONTASI-Pembahasan presidential threshold tidak diperlukan pasalnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden akan diselenggarakan secara bersamaan. Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

”Alternatif utama dalam pemilihan presiden tidak usah ada threshold, ini bukan keharusan,” jelas Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Soal RUU Pemilu: Presidential Threshold Dinilai Inkonstitusional

KONFRONTASI-Keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah dinilai inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak.

Ahli Hukum Tata Negara Tantang Mendagri Tjahjo: Presidential Threshold Tanpa Dasar Hukum?

KONFRONTASI - Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo terkait dasar hukum ambang batas capres atau presidential threshold.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan pemerintah tidak ingin membuat ambang batas capres atau presidential threshold menjadi 0 persen. Justru pemerintah ingin terus menyempurnakannya.

"Kalau tidak (naik), ya bertahan. Jangan malah mundur," jelas Tjahjo di Jakarta, Selasa kemarin (17/1).

Demokrasi Hoax: Presidential Threshold Hanya Lahirkan Presiden Parpol, Bukan Kepala Negara

KONFRONTASI - Pertarungan politik 2019 akan segera tiba. Dan sebagai awal persiapannya, ada draf RUU Pemilu yang kini mulai dibahas di DPR untuk dijadikan “aturan mainnya”.

Dan rakyat Indonesia sebaiknya jangan hanya sebatas tahu, tetapi hendaknya rakyat juga harus sebisa mungkin mengawal dan mengawasi proses penggodokan RUU Pemilu tersebut. Sebab sangat boleh  jadi ada terselip ayat-ayat dan pasal-pasal “titipan” untuk kepentingan kelompok tertentu.

Demokrasi Munafik itu berkedok "Presidential Threshold"

KONFRONTASI- Demokrasi Munafik itu berkedok "Presidential Threshold", dimana hak-hak rakyat memilih pemimpin dikebiri kepentingan oligarki politik. Jangan lupa, kemerdekaan milik kita rakyat indonesia, bukan para pencuri dan para pengkhianat yang memaksakan "Presidential Threshold" itu.

Oleh sebab itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen. Jika itu terjadi, setiap parpol dapat mengusung calon pada Pilpres 2019.

Gerindra: Presidential Threshold Nol Persen Sesuai Putusan MK

KONFRONTASI-Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto menghendaki menghendaki ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) nol persen. Kebijakan Gerindra itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan oleh ‎Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (16/1/2017).

"Soal Presidential Threshold, Gerindra mengusulkan itu kembali ke putusan MK dimana nol persen. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat," ujarnya.

Presidential Threshold Nol Persen, KPU: Tak Masalah, Banyak Capres Justeru Untungkan Pemilih

KONFRONTASI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempersoalkan jika syarat ambang batas mengusung calon presiden (presidential Threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) nol persen pada Pemilu 2019.

Bahkan, KPU siap ‎melaksanakannya kalau memang seluruh pihak menyepakati hal tersebut.

"Kalau melaksanakannya kami siap, ‎sistem apapun, tidak ada masalah (0%)," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam diskusi bertajuk Revisi UU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2017).

Yusril Ihza dan Margarito: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan

JAKARTA - Pemberlakuan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mendapat banyak kritik.

Penghapusan presidential threshold ini juga dilontarkan oleh banyak pakar hukum tata negara, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, dan Margarito Kamis.