22 November 2017

Presidential Threshold

Presidential Threshold Bukti Jokowi Tak 'Pede' Hadapi Pilpres 2019

KONFRONTASI- Penetapan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Pemilu diduga sengaja diciptakan untuk memuluskan laju Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Padahal, perhelatan Pilpres diadakan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada dua tahun mendatang.

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari pun menyebut ketentuan tersebut sebagai indikasi ketidakpedean Jokowi dalam menghadapi Pilpres yang akan datang.

Refly Harun: Presidential Threshold 20 Persen Tidak Logis dan Diskriminatif

KONFRONTASI-Ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden diniliai Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan ketentuan yang tidak logis.
Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.

Refly Harun: Presidential Threshold Timbulkan Diskriminasi Peserta Pemilu/Pilpres dan Langgar Konstitusi

KONFRONTASI- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan, ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden merupakan ketentuan yang tidak logis.

Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.

Effendi Ghazali Kembali Ajukan Uji Materi Soal "Presidential Threshold"

KONFRONTASI - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali tidak setuju dengan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Menurut dia, ketentuan tersebut bisa merugikan hak politik masyarakat.

"Kan jelas ada kerugian nyata yang sudah terjadi. Ada kerugian potensial, kerugian potensial kan misalnya ada calon pilihan kita jadi terbatas," kata Effendi saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Samakan Presidential Threshold 20 % seperti Pemilu 2009 dan 2014, Jokowi Terlihat Ngawur

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat ngawur dan tidak mengetahui pokok persoalan dengan menyamakan Presidential Threshold (PT) 20 persen seperti Pemilu 2009 dan 2014.

Presidential Threshold 20% Langgar Konstitusi, Sebut Refly Harun

Presidential Threshold Pastikan 'Satu Kaki' Jokowi Sudah di Periode Kedua Pilpres 2019

Konfrontasi - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni merespons ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono untuk memboikot pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Sya'roni mengatakan, hendaknya partai pimpinan Prabowo Subianto itu tidak hanya mengeluarkan seruan.  "Tetapi harus memeloporinya dengan melakukan demonstrasi secara besar-besaran sebagaimana yang lazim dilakukan parpol-partai oposisi di luar negeri," kata Sya'roni, Sabtu (22/7/2017).

Sekjen Golkar Hormati Sikap PAN Tolak Presidential Threshold 20-25 Persen

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menghormati sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak presidential threshold tetap 20-25 persen. Menurutnya, itu merupakan keputusan independen partai dan telah melalui pertimbangan matang.

"Kami harus saling menghargai, karena masing-masing partai punya sikap. Itu mandiri dan independen, jadi kita hargai sebagai suatu proses," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Fahri Hamzah Yakin 100% MK Bakal Hapus Presidential Threshold

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini uji materi ketentuan presidential threshold (PT) dalam Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang baru disetujui DPR akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya punya perasaan bahwa itu bisa menang karena konsep PT ini bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wapres secara langsung," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Fahri, PT bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, lanjutnya, PT bisa menciptakan instabilitas politik.

Demokrat Tegaskan Tolak 'Presidential Threshold'

KONFRONTASI-Presidential threshold 20 persen kursi di DPR dan 25 persen perolehan suara sah dinilai sudah tidak ada relevansinya untuk diatur dalam Undang-undang Pemilu.

Karenanya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menegaskan, Partai Demokrat tegas menolak ambang batas pencalonan presiden itu di UU Pemilu.

"Kami tidak sekadar menolak. Ada alasan-alasannya," tegas Benny menyampaikan pandangan fraksi dalam paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu, Kamis (20/7).

Pages