29 April 2017

Presidential Threshold

Dampak Presidential Threshold yang Tidak Terpikirkan

Menjadi Calon Presiden Republik Indonesia itu tidak mudah. Selain harus memenuhi rentetan persyaratan individu, dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden pun hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kesulitan untuk menjadi capres pun bertambah dengan adanya presidential threshold (PT) atau ambang batas minimal.

Pertahankan PT dan PresT, Partai-partai Besar Ingin Langgengkan Sistem Oligarki

KONFRONTASI-Direktur Lingkar Mardani (Lima) Ray Rangkuti menilai mandeknya regenerasi calon legislatif di pemilu salah satunya karena ambang batas parlemen yang terlalu tinggi.

Menurutnya, ambang batas yang tinggi dalam pemilihan legislatif maupun presiden membuat calon yang hadirkan oleh partai politik terbatas.

Presidential Threshold: Cara Oligarkhi Lemahkan Presiden

Dalam tenggat waktu yang pendek, pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut atas keputusan MK yang mengamanatkan Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Namun, dalam tenggat waktu RUU Pemilu 2019 harus diputuskan di April 2017 ini, oleh sebagian besar suara parpol di DPR malah dipakai untuk berkutat pada besaran Presidential Threshold yang tak lebih dari kepentingan sempit elit pimpinan parpol yang terus mengalami kehilangan legitimasi di tengah rakyat.

Presidential Threshold Jelas Pengingkaran dan Pengkhianatan terhadap Hak Rakyat

Oleh Edy Mulyadi

 “Siapakah pemilik sejatinya Indonesia?” sungguh, ini adalah pertanyaan yang teramat sederhana dan mudah jawabnya. Tentu saja, *pemilik sah Indonesia adalah rakyat*. Hampir bisa dipastikan, setiap orang waras akan sepakat dengan jawaban itu.

Presidential Treshold, Pemilu ’55 dan Samenbundeling

Oleh: Arief Gunawan, Wartawan Senior Rakyat Merdeka

MEMORY kita tentang Pemilu 1955 sekarang jadi seperti romantika sejarah belaka. 

Apalagi dalam situasi seperti saat ini partai-partai yang ada sekarang bukan pembangun peradaban demokrasi yang sehat, melainkan oligarki dan penghambat bagi munculnya figur terbaik bangsa, yang mereka buktikan dengan masih ingin mempertahankan Presidential Treshold untuk Pilpres 2019.

Selamatkan Demokrasi Indonesia dari Tipu-tipu Politik: Tolak Pembatasan Capres dan Hapuskan Presidential Threshold

KONFRONTASI - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi dan bahkan sudah menggelar aksi di depan Gedung DPR agar pembahasan RUU Pemilu tidak hanya mengakomodir kepentingan politik segelintir orang saja.

Pembahasan revisi undang undang pemilihan umum (RUU Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus diawasi dengan ketat. Kepentingan politik sangat kental dalam pembahasan dan perubahan UU yang sedang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan itu.

Culas, Presidential Threshold Hanya demi Perkuat Dinasti Politik

JAKARTA-Ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) disebut berdampak pada menguatnya dinasti dan oligarki politik. Hal itu dikatakan pengamat politik Ray Rangkuti.

Pengamat: Presidential Threshold Bertentangan dengan Kemajemukan Bangsa

KONFRONTASI-Pengamat politik Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Pasalnya, semua warga negara berhak berpartisipasi di pemilu presiden.
 
"Presidential threshold bertentangan dengan kemajemukan. Ini bukan menang atau kalah, tapi sistem harus membuka kemungkinan semua masyarakat terfasilitasi," katanya di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
 

Mahfud: Pileg dan Pilpres Serentak, Presidential Threshold Tak Diperlukan Lagi

KONFRONTASI-Pembahasan presidential threshold tidak diperlukan pasalnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden akan diselenggarakan secara bersamaan. Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

”Alternatif utama dalam pemilihan presiden tidak usah ada threshold, ini bukan keharusan,” jelas Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Soal RUU Pemilu: Presidential Threshold Dinilai Inkonstitusional

KONFRONTASI-Keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah dinilai inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak.

Pages