21 September 2019

Pramono Anung

Jokowi-Prabowo Akan Kembali Gelar Pertemuan

KONFRONTASI - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung  memastikan tak ada syarat apapun yang lendasari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) lalu. “Pertemuan hari ini betul-betul engga ada syarat apapun, termasuk syarat memulangkan siapa saja engga ada,” kata Pramono saat mengomentari rekonsiliasi keduanya yang dilakukan di Stasiun MRT dan di FX Sudirman., Minggu (14/7).

Ini Dia 4 Orang Dalang Dibalik Pertemuan Jokowi-Prabowo

Konfrontasi - Pertemuan Presiden terpilih Jokowi dengan Prabowo Subianto, Senin (13/7/3019), tak lepas dari peran penting sejumlah tokoh. Setidaknya, ada empat tokoh yang kini terungkap menjadi sosok yang dibalik pertemuan keduanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG), Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Edhy Prabowo adalah sosok yang menjembatani pertemuan Jokowi dan Prabowo. Budi menyebut ketiganya saling kenal dan bersahabat.

Pramono Yakin Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi

KONFRONTASI-Kubu Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 meyakini elektabilitas calon yang diusungnya masih tinggi di berbagai provinsi di Tanah Air.

"Jadi terus terang kita mempunyai data yang sangat detail yang dilakukan per minggu dan tidak dipublikasikan sehingga kita tahu bahwa secara keseluruhan elektabilitasnya itu menjadi lebih kuat," kata Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pramono Anung Beberkan Pengganti Yudi Latif sebagai Kepala BPIP

KONFRONTASI - Yudi Latif telah mengundurkan diri dari jabatan Kepala BPIP pada 7 Juni 2018. Presiden Joko Widodo pun menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Yudi selama ini mulai dari UKP-PIP yang kemudian berubah menjadi BPIP.

Adapun alasan pengunduran diri Yudi lantaran ada urusan keluarga yang harus menjadi perhatiannya.

"Dalam surat juga disampaikan karena ada urusan pribadi, urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian, beliau mengundurkan diri," kata Jokowi.

Setya Novanto: Pramono Anung dan Puan Maharani terima USD 500 ribu

KONFRONTASI -   Terdakwa korupsi proyek e-KTP, 

Untuk Apa Seskab Pramono Kumpulkan 9 Sekjen Parpol di Kantornya?

KONFRONTASI - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumpulkan sembilan orang sekretaris jenderal partai politik di kantornya, Senin (7/5/2018) siang.

Pramono ingin mengkonsolidasikan para sekjen agar partai politik menjadi salah satu agen sosialisasi yang menyampaikan informasi tentang pencapaian pemerintahan Joko Widdo-Jusuf Kalla kepada masyarakat.

Korupsi KTP-el: KPK Diminta Terbitkan Sprindik untuk Puan Maharani dan Pramono Anung

KONFRONTASI - Soal pengakuan Setya Novanto terkait aliran dana ke mantan Ketua Fraksi PDP Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengatakan untuk menguatkan pernyataan Novanto, KPK bisa mengkonfirmasi ulang kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irvanto Hendra Pambudi.

Keduanya merupakan kaki tangan Novanto untuk merealisasikan proyek KTP-el di DPR.

Disebut Terima USD500 Ribu, Pramono Anung Siap Dikonfrontasi

KONFRONTASI-Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis tudingan Setya Novanto yang menyebut dirinya menerima uang USD500 ribu terkait kasus korupsi e-KTP. Pramono menyatakan siap dikonfrontasi terkait tudingan tersebut.

"Karena menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karier politik, saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo-monggo saja," ujar Pramono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Politikus PDIP Ini Yakin Puan dan Pram Tak Terciprat Duit e-KTP

KONFRONTASI-Politikus muda PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa dua elite partainya, Puan Maharani dan Pramono Anung merupakan sosok berintegritas. Legislator PDIP di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu pun meyakini Puan ataupun Pramono tak mungkin menerima uang suap masing-masing USD 500 ribu terkait proyek e-KTP.

Ara -panggilan Maruarar- menuturkan, dirinya sudah lama bekerja bareng Puan dan Pramono baik di DPR ataupun di partai. Puan dan Ara memang pernah sama-sama menjadi ketua di DPP PDIP.

Kasus e-KTP: KPK Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menindaklanjuti pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan dana e-KTP.

“Kami mendesak KPK segera bertindak untuk segera menyelidiki kasus tersebut,” ucap Analis Politik & HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (22/3).

Menurut Andi, Setyanto Novanto sebaiknya segera melaporkan hal tersebut kepada KPK agar KPK segera bertindak untuk memulai penyelidikan dengan memanggil kedua orang dekat Presiden Jokowi tersebut.

“Kami berpendapat bahwa KPK sebagai institusi negara harus beracuan atas teori penegakkan hukum Lawrence Friedman,” bebernya.

Friedman, kata dia, mengatakan bahwa penegakkan hukum harus memperhatikan 3 hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

“KPK sebagian bagian dari struktur hukum sebagai perangkat hukum dalam pemberantasan korupsi harus all out dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Substansi hukum lewat undang-undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001 telah tersedia,” lanjutnya.

“Tinggal sekarang bagaimana kebaranian KPK untuk mengungkap keterangan Setyanto Novanto tersebut,” katanya.

Dikatakan Andy, dalam era transparan dan demokrasi saat ini, eksistensi KPK lagi dinanti masyarakat. Penderitaan masyarakat cukup panjang karena kasus E KTP ini.

“Jutaan masyarakat sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik. Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara lewat hak sipol-nya telah tersandera karena mega korupsi e-KTP ini,” pungkas Andy.

Pages