23 January 2020

Polri

Komisi III Akan Audiensi dengan Polri terkait Kasus Lutfi Alfiandi

KONFRONTASI -   Komisi III DPR RI berencana untuk mengadakan audiensi dengan Polri menanggapi pernyataan Lutfi Alfiandi, pemuda yang viral karena membawa bendera Merah-Putih di tengah aksi demo menolak RKUHP dan RUU KPK di komplek Parlemen di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (20/1) kemarin.

Besok, Polri Panggil Novel Baswedan Terkait Kasus Penyiraman Air Keras

Konfrontasi - Polri berencana memanggil penyidik senior KPK Novel Baswedan terkait kasus penyiraman air keras pada Senin (6/1/2020) besok. Novel akan dimintai keterangan sebagai saksi.

"Besok pemeriksaan Novel," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (5/1/2020). 

Tim teknis Bareskrim Polri sebelumnya menangkap dua pelaku penyerangan terhadap Novel, RM dan RB. Motif kedua polisi aktif itu melakukan penyerangan masih didalami.

Polri Perlu Perjelas Aturan Hidup Sederhana Bagi Anggotanya

KONFRONTASI-Pengamat hukum Koswara Purwasasmita mengingatkan Polri perlu memperjelas peraturan anggota kepolisian agar bersikap hidup sederhana dan tidak memamerkan kemewahan.

"Kami menilai peraturan edaran Polri itu, seperti apa standar kemewahan dan bagaimana pengawasannya," kata Koswara yang juga dosen Perguruan Tinggi Latansa Mashiro Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, saat dihubungi di Lebak, Sabtu.

37 Perwira Tinggi Polri Resmi Naik Pangkat

KONFRONTASI - Kapolri Jenderal Idham Azis resmi menaikkan pangkat 37 Perwira Tinggi (Pati) Polri dalam upacara korps raport di lantai 9 aula Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (21/11).

Dari jumlah tersebut, satu Pati naik pangkat dari Irjen menjadi Komjen yakni Firli Bahuri, yang resmi diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri.

Polisi Dilarang Pamer Kekayaan, Wapres: Itu Bagus!

KONFRONTASI-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai aturan larangan memamerkan kemewahan bagi anggota Polri sudah sangat tepat. Ia ingin peraturan serupa dapat dibuat oleh instansi lainnya.

"Ya itu bagus sekali, supaya tidak menimbulkan kecemburuan kemudian juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Saya kira anjuran itu bagus sekali," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Kalau perlu ditiru oleh instansi dan lembaga-lembaga lain. Itu bagus sekali, kesederhanaan," sambung dia.

Anggota Polri Jangan Pamer Kekayaan di Medsos

KONFRONTASI-Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan semua anggota Polri dilarang pamer kekayaan di media sosial.

“Anggota Polri dilarang untuk mengunggah semua kegiatan atau tayangan dalam kaitan (pamer) kemewahan,” kata Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11).

Menurut dia, seorang polisi, apa pun pangkat dan jabatannya, harus bisa tampil sederhana, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi di media sosial.

Astagaa.., ASN, Polri dan TNI Bisa Ikut Pilkada Tanpa Mundur Sebagai Abdi Negara?

KONFRONTASI -   Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali merevisi Undang-undang No 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Walikota dan Bupati.

Menurut Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Hasan Basri Ambarala, yang turut hadir dalam rapat revisi UU tersebut, mengatakan, upaya pemerintah untuk mengizinkan ASN ikut terlibat dalam pesta demokrasi .

Dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi setiap aparatur negara.

Polri Berkomitmen Ungkap Penembak Dua Mahasiswa di Sultra

KONFRONTASI -   Tim investigasi gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara berkomitmen mengusut tuntas pelaku penembakan mahasiswa Randi (21) saat aksi unjuk rasa menolak revisi RUU KUHP dan UU KPK di gedung DPRD setempat.

"Kami dari kepolisian berkomitmen dan sesungguhnya mengharapkan pengusutan kasus kematian mahasiswa segera tuntas sehingga ada kepastian hukum," kata Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam di Kendari, Kamis (24/10).

Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah KPK, Begini Akhirnya

KONFRONTASI-Polri menyatakan kasus dugaan perusakan atau penyobekan buku merah sudah selesai. Hal itu berdasarkan, keputusan dalam proses gelar perkara di Polda Metro Jaya yang menghasilkan fakta bahwa tidak ditemukan adanya pengrusakan catatan tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa gelar perkara itu dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan.

IPW Nilai Penunjukan Idham Aziz Jadi Kapolri Cacat Administrasi

KONFRONTASI-Penunjukan Kepala Bareskrim Komjen Idham Azis menjadi Kapolri menuai sorotan. Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Idham tidak memenuhi masa dinas Kapolri minimal 2 tahun.

Ketua IPW, Neta S Pane, menilai surat penunjukan Komjen Idham Azis dari presiden ke DPR RI cacat administrasi.

"Surat presiden ke DPR RI itu cacat administrasi. Sebab sesuai ketentuan Kompolnas, masa dinas calon Kapolri itu minimal 2 tahun. Sementara masa dinas Idham Azis hanya 1 tahun lebih," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Pages