17 June 2019

Polri

Polri: Surat Penyadapan Densus 88 Mau Tangkap Perwira TNI Aktif Hoaks

Konfrontasi - Beredar foto surat yang menyebut ada rencana Densus 88 menyadap dan menangkap perwira TNI aktif.

Surat itu mengatasnamakan Wakadensus Brigjen Pol Martinus Hukom, SIK, M.H pada Kadensus. Mabes Polri menegaskan surat tersebut hoaks dan dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab.

Divisi Humas Mabes Polri menjelaskan ada beberapa kesalahan dalam surat hoaks tersebut.

Polri Sebut Bomber Kertasuro Belajar Merakit Bom dari Internet

Konfrontasi - Markas Besar (Mabes) Polri mengungkapkan, pelaku bom bunuh diri di Pospam Kertasura, RA (22), sempat mengajak orang tuanya untuk ikut berbaiat dengan jaringan ISIS. Namun demikian orang tua pelaku menolaknya.

"Orang tuanya sempat diajak dibaiat ikut kepada jaringan ISIS. Orang tuanya juga diajak untuk mendukung melakukan suicide bomber tapi menolak," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).

Presiden Dunia Mr Djuyoto Suntani Minta Polri Tidak Tangkapi Para Tokoh Indonesia

“Saya minta Polri saat ini juga untuk menghentikan penangkapan dan penahanan para tokoh Nasional yang berseberangan, mereka asset Bangsa Indonesia,”

 

 

KONFRONTASI -  Tokoh paling berpengaruh dan paling dihormati di planet bumi yang menjabat President the World Peace Committee 202 Negara Mr Djuyoto Suntani yang lahir di Jepara, Indonesia, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berhenti menangkap para tokoh Indonesia yang berseberangan dengan Pemerintah.

Kakorlantas Polri Jamin Pemudik yang Melewati Tol Bakauheni Lampung Tak Perlu Takut Begal

Konfrontasi - Salah satu kekhawatiran pemudik ketika melewati Tol Bakauheni, Lampung adalah marak aksi begal. Apalagi, kawasan Lampung cukup terkenal dengan begal yang sadis.

Namun, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri meminta masyarakat tak perlu khawatir saat melalui tol yang menghubungkan Lampung dengan Sumatera Selatan itu.

KPK Seleksi 28 Penyidik-Jaksa dari Polri dan Kejaksaan

Konfrontasi - KPK sedang melakukan seleksi terhadap penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU). Penyidik dan penuntut umum yang diseleksi itu berasal dari Kejaksaan dan Polri.

"KPK juga sedang melakukan proses seleksi untuk penyidik dan penuntut umum untuk mengisi posisi Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK. Mereka berasal dari Kejaksaan dan Polri," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (3/5/2019).

Jumhur Hidayat : Terimakasih POLRI-TNI

Kita menyaksikan baratus-ratus atau mungkin beribu-ribu anggota Brimob telah didatangkan ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan ribuan anggota Brimob dan kesatuan kepolisian lainnya yang mungkin jumlahnya bisa mendekati seratusan ribu anggota. Pengkonsentrasian anggota kepolisian ini diketahui khalayak sebagai antisipasi atas adanya rencana people power untuk memprotes atau melawan Pemilu curang 2019.

Besok Masa Tenang, Polri Siaga Satu Nasional

Konfrontasi - Hari kampanye terakhir Pemilu 2019 pada hari ini, Sabtu (13/4), aparat penegak hukum menggolongkan tingkat keamanan nasional sudah masuk pada siaga satu.

Kendati demikian, Polri memberikan jaminan Pemilu serentak tahun ini berlangsung aman.

“Kalau statusnya siaga satu lah, semua dalam kondisi siap siaga. Karena besok masuk masa tenang,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo dalam diskusi “Pemilu Asyik Jangan Golput” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Gerakan People Power Tidak akan Terjadi Kalau Aparat Negara Netral

KONFRONTASI- Gerakan people power (kekuatan rakyat) digelorakan pada Pemilu 2019 hanya bisa dicegah dengan aparat negara yang berlaku netral baik itu TNI-POLRI-BIN-ASN-KPU dan Bawaslu. Para penyelenggara negara harus bersikap amanah dalam melaksanakan pemilu/pilpres 2019.

Peneliti senior/dosen senior Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad mengatakan, people power muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap netralitas aparat itu sendiri.

Pilpres 2019: TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu Harus Amanah dan Netral

KONFRONTASI- Netralitas TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu menjadi dambaan rakyat danmasyarakat sudah terbelah, pecah ke dalam dua kubu yakni kubu status quo dan kubu perubahan. Kalau TNI-POLRI-BIN-ASN dan KPU-Bawaslu tidak netral, maka aksi people power bisa terjadi. Jangan sampai  penyelenggara negara tidak amanah karena Pople Power bisa terjadi.

Chat Grup WA Polisi Soal Pilpres Bocor, Isinya Polisi Harus Dukung Jokowi-Amin

Konfrontasi - Chat grup WA polisi bocor ke publik. Grup WhatsApp (WA) tersebut bernama Pilpres 2019. Diduga, semua anggota grup WA itu adalah anggota Polri dari jabatan kapolsek hingga kapolres di salah satu daerah.

Grup WA tersebut memiliki 43 anggota di daerah Bima. Percakapan di grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan dari grup tersebut.

Pages