21 August 2019

Polri

Polri Harus Mewaspadai Indikasi Pengkhianatan dari Dalam

KONFRONTASI -   Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau kepada Presiden Jokowi agar mendorong Polri membersihkan indikasi pengkhianat di tubuh korps kepolisian dan dugaan jenderal yang terlibat harus segera dicopot dari jabatannya.

“Indikasi pengkhianatan di korps kepolisian itu tidak sekadar hendak mendongkel kepemimpinan Tito Karnavian tapi juga bisa merontokkan citra Jokowi sebagai presiden hingga menderita kekalahan di Pilpres 2019,” kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane lewat keterangannya, Selasa (16/10).

Polri Langsung Turun Tangan Selidiki Dugaan Jual-Beli Data KK dan e-KTP

KONFRONTASI -  Direktorat Siber Bareskrim Polri langsung bergerak mengusut adanya dugaan jual beli data pribadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

"Jual beli data KK dan NIK itu sekarang tim Siber sudah ke lapangan. Kemarin kan analisa kemudian sudah dalami siapa pemilik akun tersebut sekarang sudah turun ke lapangan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Rombongan Bus Dinas Polri Hantam Truk, 1 Bhayangkari Meninggal

Konfrontasi - Kecelakaan antara bus dinas Polri dengan truk terjadi di Jalan Tol Nganjuk-Madiun, masuk Kabupaten Nganjuk. Insiden ini menyebabkan satu orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka.

"Kecelakaannya antara mobil dinas Polri dengan truk," kata Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) AKBP Bambang S Wibowo, Sabtu (27/7/2019).

Gagal Tuntaskan Kasus Rekening Gendut, Anggota Polri Tak Pantas Pimpin KPK

KONFRONTASI– Polisi tidak pantas mempimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya hal itu diyakini Muslim Arbi, Penggiat Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi dalam keterangan yang diterima Redaksi, Sabtu (20/7/2019).

“Alasan saya menyakini itu adalah, polisi tidak bisa tuntaskan kasus rekening gendut Pati Polri,” tegas dia.

Alasan lainnya, imbuh dia, polisi tidak bisa usut tuntas kasus Novel Baswedan

Tito Minta Senior Tak Umbar Kritik untuk Polri ke Publik

KONFRONTASI - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menghadiri acara Prosesi Wisuda Purna Wira Perwira Tinggi (Pati) di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Tito yang menyampaikan sambutan dalam acara tersebut, berpesan agar purnawirawan tak menyampaikan kritik yang ditujukan kepada Polri di luar. 

Polri, kata Tito, tak alegri atau anti terhadap kritik. Namun demikian, lanjut mantan Kapolda Papua itu, kritik disampaikan ke internal agar tak menjadi isu yang bisa menciptakan polemik.  

Anggota TNI Gagal Seleksi Capim KPK, Kok Bisa?

KONFRONTASI - Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih menjelaskan sebanyak 13 anggota Kepolisian RI (Polri) lolos dalam seleksi administrasi calon pimpinan (capim) KPK. 

"Anggota Polri, pendaftar 13 orang, lolos 13 orang," ujar Yenti di Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

Quo Vadis, Polri?

Oleh: Radhar Tribaskoro

Bahas Perkembangan Kericuhan 22 Mei, AII Temui Petinggi Polri

KONFRONTASI -    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid berencana akan menemui petinggi Polri untuk membahas perkembangan penanganan kasus kericuhan 21-22 Mei 2019, pada Senin (8/7).

"Kami berencana ke Mabes Polri terkait insiden 21-23 Mei. Kami ingin menanyakan perkembangan dan kemajuan lebih jauh dari hasil investigasi kepolisian," kata Usman, melalui siaran pers, Minggu (7/7).

ICW: Polri Tak Perlu Berbondong-bondong Kirim Wakilnya ke KPK

KONFRONTASI-Sembilan Pejabat Tinggi (Pati) Polri didaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut memastikan bahwa kesembilan pati Polri itu bebas dari masalah dan memiliki integritas yang baik.

Polri Imbau Jangan Ada Pengerahan Massa Saat Sidang Putusan PHPU

KETUA Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu saat mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.*/ANTARA

 

Pages