7 December 2019

politik uang

Belasan Orang di Tapanuli Kena OTT Politik Uang

KONFRONTASI-Tim Satgas Politik Uang Polres Tapanuli Selatan menangkap 14 orang tersangka yang diduga terlibat politik uang jelang Pemilu 2019.

"Dilakukan penangkapan atau OTT 'money politic' yang hendak memenangkan salah satu caleg DPRD Kabupaten Paluta, Sumut, inisial MS," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Wahai Emak-emak, Jangan Mau Disogok dengan Politik Uang

KONFRONTASI-Kaum Perempuan harus bisa menolak money politik di Pileg dam Pilpres 2019. Selain itu, mereka juga harus bisa mengawasi di lapangan, jangan hanya duduk di rumah, diam dan tak peduli.

Terlebih, menurut Komisioner Bawaslu Kota Serang Liah Culiah, pemilih perempuan di Kota Serang pada Pemilu 2019 ini hampir mencapai 45 persen dan bukan angka yang sedikit.

PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang: Caleg Beri Asuransi Kecelakaan

Konfrontasi - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan praktik baru politik uang yang dilakukan salah satu caleg yang terdaftar dalam Pemilu 2019. Politik uang yang dimaksud itu tidak menyerahkan uang tunai, melainkan memberikannya dalam bentuk jaminan asuransi kecelakaan. 

"Jadi dia memberikan tidak lagi dalam bentuk cash. Ada juga yang kasih jaminan asuransi," ujar Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Firman Shantyabudi di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Charta Politika: Hampir 50% Masyarakat Maklumi Politik Uang

KONFRONTASI -   Dari 2.000 responden yang disurvei Charta Poltika, 45,6% responden memaklumi politik uang yang dilakukan dalam pemilihan umum. Namun dijelaskan sebagian besar dari mereka memilih untuk mengambil uang yang diberikan meski belum tentu memilih calon tersebut.

FUI Ingin Tak Ada Iwan Bopeng dan Politik Uang di TPS

Iwan Bopeng adalah "tokoh masyarakat" yang marah di tempat pemungutan suara nomor 27, Palmeriam, Jakarta Timur.

 

 

 

Oleh: Adi Briantika

 

 

"Soal Politik Uang, Gus Sholah: Ambil Saja, Anggap Sedekah tapi Jangan Pilih Orangnya"

KONFRONTASI -   Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Sholahuddin Wahid alias Gus Sholah mengungkapkan pemilu terbaik dan tebeterbe sepanjang sejarah Republik Indonesia adalah pemilu pertama yang digelar tahun 1955.  ”Waktu itu, partai politik yang ikut Pemilu semua berbasiskan ideologi. Ada yang berideologi Pancasila, Islam dan komunis,” ungkap Gus Sholah pada acara Oase Bangsa Radio Suara Muslim bertajuk Muslim Peduli Pemilu di Kunokini Cafe dan Resto Jalan Raya Prapen Surabaya, Rabu (20/2/2019) seperti dikutip dari pwmu.co. 

Banyak Laporan Politik Uang, KPK: Kewenangan Kami Terbatas

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan politik uang dalam pemilihan umum.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif usai bertemu dengan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (27/3/2019).

Laode menyatakan lembaga antirasuah menerima banyak laporan soal dugaan politik uang. Akan tetapi, KPK memiliki keterbatasan dalam hal penindakan.

Dukung Pemilu Berintegritas, Delapan Desa di Bantul Deklarasikan Anti-politik Uang

KONFRONTASI-Delapan desa di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengikuti Deklarasi Desa Anti Politik Uang yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dalam menghadapi pesta demokrasi 17 April 2019.

"Deklarasi komitmen delapan desa APU (Anti Politik Uang) ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan pemilu yang bermutu dan berintegritas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di sela Deklarasi Desa APU di Bantul, Sabtu.

Hentikan Politik Uang, Rakyat Bukan Barang!

KONFRONTASI -  Pileg dan pilpres harus menjunjung tinggi etika politik. Ini penting agar kualitas Pemilu 2019 bisa lebih baik. Terpenting, rakyat atau pemilih jangan dijadikan barang, yang bisa dibeli. Demikian politisi senior PPP, Akhmad Muqowam kepada Rakyat Merdeka.

Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP

KONFRONTASI - Komite Pemilu Bersih (KIB) berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senen 17 Desember 2018 Pukul 12.30 sesuai undangan yang di terima redaksi.

KIP mempersoalkan politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto terang-terangan bagi-bagi amplop kepada warga, kejadian ini direkam oleh warga lain yang hadir. KIP menduga Darmadi menggunakan dana CSR BUMN untuk acara itu.

Pages