19 February 2020

PLN

PLN Boleh Impor Gas, Berapa Harga yang pantas?

JAKARTA-Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas untuk Pembangkit Listrik. Beleid ini bertujuan untuk membantu PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan gas murah sehingga biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik bisa makin efisien.

Terjerat Utang, Serikat PLN Desak Copot Direksi yang KKN dan ber-Makelar

JAKARTA- Serikat Pekerja PLN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi terhadap direksi Perusahan Listrik Negara, yang terindikasi membangun hubungan dengan makelar. Sebab akibat ‘makelarisasi’   dan KKN internal membuat keputusan bisnis PLN menjadi tidak visible dan terjerumus dalam jeratan utang.

Banyak Proyek Pembangkit Bermasalah, PLN Diminta Jokowi Lakukan Efisiensi

KONFRONTASI- Banyak pihak bertanya, mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT PLN (Persero) agar melakukan efisiensi dalam mengelola keuangan maupun dalam menjalankan proyek pembagungan pembangkit listrik? Tentu ada masalah, sebab sudah jadi rahasia umum : banyak proyek PLN itu boros, tak efisien  atau bau  korupsi-kolusi-neoptisme (KKN)

"Saya titip, PLN masalah efisiensi agar semua biaya yang ada dicek betul secara detail," ujar Presiden Jokowi saat acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).

Sudahlah, Mbok Sri Mulyani Bermanuver Apa Lagi? Menkeu Sri Neolib Dicurigai, Mau Jual PLN ke Swasta seperti Saran Bank Dunia.

KONFRONTASI- Permainan baru Menteri Keuangan  '"Simbok Sri Mulyani Indrawati (SMI) dilakukan dengan mengirim surat kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno soal utang PT Perusahan Listrik Negara (PLN). Dalam surat tersebut Sri Mulyani khawatir kondisi keuangan PLN akibat kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Sri Mulyani juga menyinggung soal PLN yang dibebani investasi dalam proyek listrik 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Gawat, Menteri Rinso Mau Tawarkan Aset PLN ke Swasta untuk Cari Dana

KONFRONTASI-Menanggapi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyoroti keuangan PLN Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menawarkan aset milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN ke swasta untuk mencari alternatif pendanaan.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinso) mengatakan saat ini tengah menimbang aset yang akan ditawarkan ke swasta tersebut. "Sebelum ada proyek 35 GW, total pembangkit yang ada 46 GW dan sebagian besar milik PLN. Ini sedang kami lihat, yang efisien, bisa ditawarkan juga ke swasta," ujar Rini.

Sri Mulyani dan Kondisi PLN yang jadi 'Korban' Surat Menkeu yang Bocor

KONFRONTASI- Kasus PLN dengan bocornya surat Menkeu Sri Mulyani {aktor utama skandal Bank Century} kian meyakinkan publik bahwa Sri Mulyani diduga  lalai, lagi bermain atau bahkan sengaja membuka dapur PLN- agar nilai BUMN itu anjlok dan pemegang bond PLN  maupun BUMN lain menarik dananya. Sri sejauh ini dinilai hanya berani mengejar pajak kelas menengah ke bawah, tak berani sentuh korporasi asing dan 200 konglomerat terkaya. Apakah Sri Mul lalai atau sengaja, itu jadi keprihatinan publik karena surat Sri bocor dan meresahkan PLN dan BUMN lannya.

Meneg BUMN Rini Tanggapi Surat Sri Mulyani yang Ganjil soal PLN bangkrut

KONFRONTASi -Menteri Keuangan, Sri Mulyani secara ganjil, meresahkan dan aneh, menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Surat tersebut berisi peringatan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang terancam gagal bayar akibat membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

2 Tahun Lalu, Rizal Ramli Sudah Ramalkan Proyek Listrik 35.000 Mw Bakal Tekan Kinerja PLN

KONFRONTASI - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti risiko keuangan PT PLN (persero). Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam surat tersebut, disebutkan risiko keuangan negara bersumber dari kondisi keuangan PT PLN (persero) dalam rangka pemenuhan target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (program 35 Gw).

Utang PLN Capai Rp 299 Triliun. Surat Sri Mulyani soal Potensi Krisis PLN Bocor

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesalkan beredarnya surat internal pemerintah dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tentang utang PT PLN (Persero).Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyurati Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno soal kondisi keuangan PT PLN (Persero).

Dirut PLN Jamin Bayar Utang Tepat Waktu

KONFRONTASI-Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir menyatakan, kondisi keuangan perusahaan tetap normal meski memiliki utang dan bisa membayarnya tepat waktu.

Sebab itu Sofyan mengatakan, ‎tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan utang PLN. Utang yang jatuh tempo telah dibayar sesuai waktunya. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN dalam melunasi utangnya.

"Jadi itu enggak ada masalah di bank. Kita setiap saat melakukan itu sama debitor kita," kata Sofyan, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (28/9/2017).

Pages