22 August 2019

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Wow, Ternyata Bank Indonesia Telah Keluarkan Fatwa Main Game Online Merugikan Negara

Konfrontasi - Bulan depan, rencananya Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa haram untuk game bernama Player Unknown’s Battleground (PUBG) karena dinilai memicu terjadinya kekerasan. Namun tahukah kamu kalau Bank Indonesia (BI) ternyata sudah menerbitkan fatwa lebih dulu, bahwa game online buatan developer asing terbukti merugikan negara?

Hah! Kok bisa? Jadi begini ceritanya seperti dikutip CekAja, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Fatwa tersebut bukan diungkapkan oleh pegawai bank sentral level rendahan loh. Tapi langsung dari mulut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara saat menjadi pembicara Seminar Nasional: Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan pada Rabu 27 Maret 2019.

Menurut Mirza, kegemaran masyarakat Indonesia bermain game online buatan developer asing secara tidak langsung membebani Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Waduh, apa pula itu NPI?

Mengutip laman BI, NPI adalah statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial.

Nah, Mirza menjelaskan setiap orang Indonesia yang melakukan transaksi untuk dapat bermain game online, maka transaksi yang umumnya berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) itu sedikit demi sedikit dapat menjadi beban bagi NPI.

Sebut saja contohnya uang yang kamu keluarkan untuk mengunduh game online yang tidak gratisan. Atau kalau kamu pemain aktif game Mobile Legends, tentu pernah sesekali atau bahkan sering membeli ‘skins‘ yang dapat meningkatkan kemampuan tempur karakter jagoan yang sering kamu gunakan.

“Mungkin nilainya hanya setengah dolar, tapi kalau yang main dua juta orang? Keluar semua itu uang dari Indonesia untuk games itu yang akan kelihatan di NPI,” ujar Mirza.

Transaksi yang kamu lakukan saat bermain game online, tidak ada bedanya dengan jual-beli barang skala besar dengan perusahaan asing atau lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor. Pasalnya, ada uang yang dibayarkan untuk dapat membeli barang/jasa dari perusahaan penyedianya di luar negeri.

Pro Kontra Fatwa Haram PUBG, MUI: Hal Wajar

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan pro-kontra terkait permainan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sebagai hal yang wajar.

"Pasti ada, semua pasti punya pendapat, mana yang lebih maslahat, boleh apa enggak," kata Anwar di sela acara Sidang Tahunan Ekonomi Keumatan di Jakarta,  Selasa, 26 Maret 2019.

Soal kapan keluarnya fatwa MUI terkait permainan PUBG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memperkirakan bulan depan.

AMD Nilai Fatwa Haram PUBG Konyol

Konfrontasi - Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji fatwa haram untuk game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Channel Manager AMD Indonesia Anes Budiman turut mengomentari perihal tersebut. Dia menyatakan dengan tegas menolak wacana tersebut.

"Kajian itu sebenarnya sorry to say bisa dibilang konyol karena secara kesadaran kita game itu tidak salah juga karena sudah jelas rating gamenya 18 tahun ke atas," ujar Anes, saat ditemui, Minggu (24/3/2019).

Dibatasi Hanya 6 Jam Sehari, Gamers PUBG Terkejut

Konfrontasi - Game PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG sedang menjadi perhatian. Tak hanya di Indonesia saja yang mana Majelis Ulama Indonesia mewacanakan fatwa haram game terbitan Tencent tersebut, game tersebut juga sedang menjadi perhatian di India.

Pengguna game PUBG di Negeri Bollywood itu terkejut karena mendapat pembatasan waktu main. Beberapa pengguma PUBG Mobile di India, kaget dibatasi waktu main game tersebut cuma maksimal 6 jam selama sehari.