26 June 2019

Pilpres 2019

Tim Hukum BPN 'Pede' MK akan Batalkan Hasil Pemilu

KONFRONTASI-Kubu Prabowo-Sandiaga Uno optimistis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan seluruh gugatan dalam sidang sengketa pilpres. Mereka bahkan yakin pemilu yang telah digelar 17 April 2019 lalu diprediksi akan dibatalkan. Sesuai rencana, putusan ini akan dibacakan hakim MK pada Kamis, 27 Juni 2019.

 Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, yakin permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tak beres bisa jadi dasar pembatalan pemilu. Ia menyebut, timnya mendapatkan data sekira 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019.

Said Aqil: Pak Prabowo Sudah Sangat Gentle

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj memuji sikap Prabowo yang meminta pendukungnya untuk tidak melakukan demonstrasi terkait sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Said menyebut Prabowo pemimpin yang bertanggungjawab.

Prof Eddy Akui Salah Sebut Nama Le Duc Tho

KONFRONTASI-Ahli yang dihadirkan tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy, memberikan klarifikasi. Prof Eddy mengaku keceplosan menyebut nama 'Le Duc Tho'.

MK Persilakan Aksi Demo 26 Juni, Asal Tertib

KONFRONTASI-Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan pihaknya tak mempersoalkan rencana demo mengawal sidang putusan gugatan Pilpres. Tapi MK meminta agar demonstrasi digelar tertib.

Legowo, Prabowo akan Terima Apa pun Hasil Keputusan MK

KONFRONTASI-Calon Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menerima apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diputuskan pada Jumat (28/6/2019) mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya Prabowo siap menghormati apapun hasil putusan MK dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.

Soal Jabatan BUMN, Maruf Amien Harusnya Contoh Rizal Ramli

KONFRONTASI– Harusnya cawapres Ma’ruf Amin mencontoh sikap begawan ekonomi Rizal Ramli. Sebab, setiap menjadi pejabat negara, ia pasti mundur dari jabatan di BUMN.

Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Preskom Semen Gresik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Preskom Bank BNI 46 di era Presiden Jokowi. Namun semua ditanggalkan saat menjadi menteri.

Eks Menko Maritim ini pun mengkritik Ma’ruf Amin yang masih mempertahankan jabatannya di sejumlah bank syariah anak perusahaan BUMN. Menurut Rizal, Ma’ruf jelas melanggar UU Pemilu.

Catatan atas Lemahnya Sistem Situng KPU

Kisruh salah input Situng KPU, sudah tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah teknik. Kekacauan ini, sudah menjadi problem sistemik yang mengancam kredibilitas dan penyelenggara pemilu. Pasalnya, kekeliruan input bukan hanya terjadi sekali, tapi ratusan bahkan 73 ribu kali sudah dilaporkan ke Bawaslu. 

Oleh: Hermansyah, Pakar  informatika ITB

MK Austria Pernah Batalkan Hasil Pilpres Hanya Karena Cacat Prosedural

Oleh: Radhar Tribaskoro

Austria adalah salah satu negara anggota Uni Eropa dan NATO. Demokrasi di Austria telah berlangsung sejak berdirinya Republik Pertama tahun 1918. Namun tidak berapa lama jatuh ke tangan Nazi dan menjadi negara fasis. Demokrasi baru dipulihkan ketika Nazi dikalahkan Mei 1945. Jadi secara umum demokrasi Austria berlangsung bersamaan dengan demokrasi kita. Di negara seperti Austria apakah Mahkamah Konstitusinya mengurusi hasil pilpres?

Duo Arief yang Kurang Arif

Oleh: M Rizal Fadillah*

Tak Datangkan Saksi, KPU Hanya Hadirkan 2 Ahli

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya memutuskan untuk tidak mengeluarkan saksi dalam persidangan Sengketa Pilpres 2019 sebagaimana yang diberi jatah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 15 orang.

KPU tidak mengeluarkan saksi karena menurut mereka saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandi tidak ada yang perlu di bantah. Bukan berarti menerima melainkan apa yang disampaikan para saksi dianggap tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan seperti yang didalilkan.

Pages