26 August 2019

Pers

Jangan Biarkan Pers Kembali ke Zaman Kegelapan

KONFRONTASI-Pers di Indonesia bisa masuk ke dalam zaman kegelapan apabila terjadi upaya-upaya pelemahan terhadap independensi pers. Demikian dikatakan Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atau akrab disapa Stanley dalam diskusi terbatas bertajuk "Penilaian Pers Yang Dianggap Kebablasan dan Keinginan Untuk Kembali Mengontrol Kebebasan Pers", di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

"Kalau dilakukan revisi UU Pers, dan di dalamnya diatur bahwa Dewan Pers harus melalui 'fit and proper test' di DPR maka pers akan masuk zaman kegelapan," ujar Stanley

Haruskah Wartawan Charlie Hebdo Belajar Kerukunan ke Indonesia?

Bisa jadi para wartawan Charlie Hebdo akan sulit diajak berdialog tentang kebebasan pers, apalagi diajak perlunya melakukan pembatasan dalam berekspresi menyampaikan pendapat.

Jelas, mereka akan menolak karena di benaknya sudah tertanam paham kebebasan tanpa perlu ada yang membatasi dirinya. Apalagi dari sisi keyakinan beragama, apa yang sudah dimuliakan oleh agama harus dihormati apa adanya.

Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah: Demikian Mahfud MD

Capres Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %).

SBY: Kebebasan Pers Jangan Disalahgunakan

KONFRONTASI - Kebebasan berdemokrasi di Indonesia sedang diuji, khususnya menyangkut penggunaan kekuasaan dan kebebasan pasca-reformasi 1998, kata Presiden SBY

Menurut SBY, saat bangsa ini berada pada era kebebasan (open society) yang dijalankan berdasarkan hukum, nilai, dan norma-norma reformasi, setiap elemen bangsa dituntut agar makin pandai dan arif menggunakan kekuasaan dan kebebesan yang diraih dengan susah payah itu.

JK Ultimatum Polri Terkait Obor Rakyat

KONFRONTASI - Untuk menghasilakan Pemilu yang baik dan demokratis, calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, serta TNI dan Polri, menjaga netralitasnya.

"Kalau ada yang tidak netral, maka sudah melanggar konstitusi," kata JK kepada pers di Bandung, Kamis.

Seraya mengutip amanat konstitusi, JK mengatakan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara pemilu harus netral dengan berdiri di atas semua kepentingan.

Pages