23 April 2019

Pers

Dunia Pers Harus Ikut Berperan dalam Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian

KONFRONTASI - Banyaknya berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui media social (medsos) tentunya menjadi tantangan terbesar bagi dunia pers dan media mainstream pada saat ini.  Sebagai sumber informasi pers menjadi tidak diminati masyarakat daripada medsos. Bahkan tidak jarang justru pers malah mengikuti arus narasi dan wacana yang berhembus dari medsos meski informasi di medsos tersebut belum terkonfirmasi kebenaran informasinya.

Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi"

Redaksi: Menarik baca lagi catatan Bang Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi" dlm buku "Banning 1994" yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) paska pembredelan majalah Tempo, tabloid Detik & majalah Editor oleh pemerintahan Orde Baru pada Juni 1994
 

Kasus Kekerasan dan Pengeroyokan Wartawan di Polsek Ciracas dalam sorotan Pers

KONFRONTASI- Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menduga pelaku pengeroyokan dua anggota TNI di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, tengah menenggak minuman keras jenis kamput.

"Pada saat kejadian para pelaku sedang meminum minuman keras di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara)," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (13/12/2018)..

Buktinya, sambung Dedi, mereka berada di bawah sadar sehingga pun memiliki nyali dengan melakukan kekerasan terhadap Kapten Komarudin yang merupakan anggota dari TNI Angkatan Laut.

Rizal Ramli: Tahun Politik, Pers Jangan Memihak Capres atau Caleg Tertentu

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus tetap konsisten dalam komitmennya untuk menjaga demokrasi. Terlebih, memasuki tahun politik di mana pers harus tetap independen, tidak berpihak pada kubu capres dan caleg mana pun. 

Hal itu dikatakan ekonom senior Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk "Membangun Asa Negeri dari Perspektif Jurnalis" di sela acara Kongres Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Cilember, Bogor, Jawa Barat, Sabtu-Minggu (8-9/12).

Rizal Ramli: Daya Kritis Pers harus lebih tajam agar Pemerintah Berbenah

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli menyerukan agar media/pers harus konsisten dan komitmen untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Daya kritis  media/pers terhadap pemerintah harus lebih tajam agar pemerintah mampu berbenah, Salah satunya, dengan tetap independen dan tidak berpihak pada kubu calon presiden dan calon anggota legislatif manapun di tahun politik.

Refleksi Rizal Ramli: Industri Pers dan Demokratisasi

KONFRONTASI- Struktur kuasi-oligopolistik dari suatu industri pers bermakna tidak adanya dorongan kompetitif untuk meningkatkan kualitas pers maupun tidak adanya keperluan bagi pers untuk melayani para pembacanya. Pemberitaan-pemberitaan yang dominan akan terus mengabdi kepada status quo, karena status quo yang sama juga lah yang menjamin keberlanjutan dominasi dan memastikan terjadinya akumulasi modal bagi industri pers. Otoritas politik sangat gembira karena proses pengendalian pers telah menjadi sangat sederhana.

Rizal Ramli: Surya Paloh Sebagai Tokoh Pers Harusnya Komit Dengan UU Pers

KONFRONTASI- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional seharusnya memahami jika ada perbedaan pendapat atau interpretasi yang disampaikan melalui saluran media, maka mahkamah yang harus ditempuh adalah Dewan Pers bukan pidana ke polisi.
Begitu disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli saat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Surya Paloh.

Kebebasan Seni, Pers Juga Punya Kebebasan dan Hak Azazi: Mengapa Jurnalisme Tak Bisa Dibungkam?

KONFRONTASI -   Sebuah foto seorang demonstran di Meksiko menjadi buah bibir. Kelly Grovier menelisik alasan mengapa upaya membungkam orang-orang yang ingin menyuarakan kebenaran, selalu gagal.

Seni tidak bisa dibungkam. Sama dengan kebenaran. Seperti apa yang pernah dialami para tiran di sepanjang sejarah, menekan kebebasan berekspresi baik ekspresi kreatif maupun jurnalistik, pada akhirnya akan membawa kemunduran bagi kuasa si tiran.

Revisi UU Antiterorisme Jangan Sampai Reduksi Kebebasan Pers

KONFRONTASI-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengingatkan agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan atau tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, terkait dengan serangan teroris berupa peledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, dan percepatan penyelesaian revisi UU Terorisme, PWI Pusat memahami keinginan revisi Undang-Undan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat segera disetujui dan disahkan.

Namun, PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga kemerdekaan pers.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.

Revisi UU itu harus tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.

Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin. Namun, tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM.

Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.

DPR RI bersama pemerintah menjadwalkan percepatan penyelesaian RUU Perubahan atas UU No. 15/2003 mulai 18 Mei mendatang dan diharapkan pada bulan ini atau selambat-lambatnya Juni sudah dapat diselesaikan dengan disetujui dan disahkan menjadi UU baru.

Refleksi HPN 2018: Pers, Tonggak Demokrasi yang Mulai Rapuh

Oleh: Moh Ilyas
Pemerhati Politik, Eks Jurnalis

PERCAYAKAH Anda jika dikatakan bahwa 100 persen pers kita berpihak pada kebenaran? Apakah Anda yakin bahwa suara-suara yang dilahirkan lewat isi berita (media content) mengandung kebenaran-kebenaran dan terbebas dari kesalahan?

Pages