25 August 2019

Penistaan Agama

Tuntutan Rendah Terhadap Ahok Bisa Berimplikasi Terhadap Kepercayaan Internasional

KONFRONTASI-Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai terlalu ringan dianggap telah menciderai bahkan mengotori peradilan pidana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengaku menyesalkan tuntutan ringan JPU yang hanya menuntut hanya satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Istana Terkesan Pasang Badan untuk Lindungi Ahok

KONFRONTASI-Tuntutan yang disusun jaksa terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Tuntutan jaksa dinilai janggal oleh banyak kalangan. Antara Pasal yang didakwakan dengan tuntutan yang disusun jaksa sama sekali tidak nyambung.

"Dari tuntutannya JPU mau bebaskan Ahok?" kata analis hukum Muslim Arbi kepada redaksi, Jumat (28/4).

Soal Kasus Ahok, Yusril: Hakim Bisa Vonis Ahok Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama (Ahok) satu tahun penjara dua tahun percobaan dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya.

Meski begitu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai hakim bisa menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya itu biasa terjadi dalam praktek hukum.

"Jadi bisa saja hakim memberi keputusan lebih daripada yang dituntut jaksa. Dalam praktek, itu sering terjadi," ujarnya kepada iNews beberapa waktu lalu.

Yusril menambahkan, putusan lebih berat dari tuntutan sudah sering terjadi. Ia mencontohkan, dalam kasus korupsi sering terjadi hal seperti itu.

"Dalam kasus korupsi misalnya, itu seringkali terjadi. Jaksa menuntut tiga tahun, tapi hakim menjatuhkan lima tahun," ucapnya.

Ahok Dinilai Konsisten Hina Umat Islam

KONFRONTASI-Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang beranggapan Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menistakan agama. Hal tersebut dinilai aneh oleh anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i.

Menurut dia, pandangan seperti adalah sesuatu yang keliru. “Dia memang penista agama Islam,” kata Syafi’i di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/4).

Ahok Dituntut Rendah, Jaksa Agung Dicurigai 'Cawe-cawe'

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan rendah terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu memantik kecurigaan Pemuda Muhammadiyah akan adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo.

Hal itu terlihat dari rendahnya tuntutan JPU kepada Ahok dalam kasus penistaan agama. Ahok hanya dituntut hukuman pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Artinya, Ahok tidak dipenjara. Ia akan dipenjara bilamana dalam masa percobaan dua tahun itu melakukan tindak pidana lain.

Hukuman Ringan Ahok Bisa Picu 'Public Distrust'

KONFRONTASI-Para hakim yang menangani kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menimbang masak-masak vonis hukuman yang akan dibacakan pada 9 Mei nanti.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).

Menurutnya, kasus yang menimpa Ahok ini bukan kasus yang kecil, melainkan kasus besar yang telah menguras tenaga masyarakat Indonesia selama ini.

Jawaban Klise Jaksa Agung atas Tuntutan Ringan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hanya memberikan  jawaban klise menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Ahok.

Prasetyo pun menanggapi bila jaksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

JPU Kasus Ahok Dianggap 'Serobot' Kewenangan Hakim

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai ada keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama.

Karena itu, mereka bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4). Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung H M. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

”Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,” tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP.

Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156. ”Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,” terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ”Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan.

Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

”Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,” tuturnya.

Walah, Pengacara Ahok Minta Perkara Dibebankan ke Buni Yani

KONFRONTASI-Kuasa hukum terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, I Wayan Sidarta, menilai kegaduhan perkara 'Al Maidah 51' dipicu oleh postingan Buni Yani. Buni Yani mengunggah penggalan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan disertai tulisan provokatif.

Beberapa orang menuduh Ahok telah menodai agama setelah melihat postingan Buni Yani. Karena itu, pengacara Ahok minta Buni Yani bertanggung jawab atas kegaduhan ini.

Vonis Ahok akan Dibacakan 9 Mei 2017

KONFRONTASI-Penasehat hukum meminta mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama.

Permintaan itu disampaikan saat membaca pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Ahok dan penasehat hukum menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah menistakan agama.

Setelah pembacaaan pledoi, mejelis hakim menanyakan jaksa penuntut umum (JPU) apakah akan menyusun replik.

Pages