19 June 2019

Penistaan Agama

Soal Kasus Ahok, Yusril: Hakim Bisa Vonis Ahok Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama (Ahok) satu tahun penjara dua tahun percobaan dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya.

Meski begitu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai hakim bisa menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya itu biasa terjadi dalam praktek hukum.

"Jadi bisa saja hakim memberi keputusan lebih daripada yang dituntut jaksa. Dalam praktek, itu sering terjadi," ujarnya kepada iNews beberapa waktu lalu.

Yusril menambahkan, putusan lebih berat dari tuntutan sudah sering terjadi. Ia mencontohkan, dalam kasus korupsi sering terjadi hal seperti itu.

"Dalam kasus korupsi misalnya, itu seringkali terjadi. Jaksa menuntut tiga tahun, tapi hakim menjatuhkan lima tahun," ucapnya.

Ahok Dinilai Konsisten Hina Umat Islam

KONFRONTASI-Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang beranggapan Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menistakan agama. Hal tersebut dinilai aneh oleh anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i.

Menurut dia, pandangan seperti adalah sesuatu yang keliru. “Dia memang penista agama Islam,” kata Syafi’i di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/4).

Ahok Dituntut Rendah, Jaksa Agung Dicurigai 'Cawe-cawe'

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan rendah terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu memantik kecurigaan Pemuda Muhammadiyah akan adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo.

Hal itu terlihat dari rendahnya tuntutan JPU kepada Ahok dalam kasus penistaan agama. Ahok hanya dituntut hukuman pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Artinya, Ahok tidak dipenjara. Ia akan dipenjara bilamana dalam masa percobaan dua tahun itu melakukan tindak pidana lain.

Hukuman Ringan Ahok Bisa Picu 'Public Distrust'

KONFRONTASI-Para hakim yang menangani kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menimbang masak-masak vonis hukuman yang akan dibacakan pada 9 Mei nanti.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).

Menurutnya, kasus yang menimpa Ahok ini bukan kasus yang kecil, melainkan kasus besar yang telah menguras tenaga masyarakat Indonesia selama ini.

Jawaban Klise Jaksa Agung atas Tuntutan Ringan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hanya memberikan  jawaban klise menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Ahok.

Prasetyo pun menanggapi bila jaksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

JPU Kasus Ahok Dianggap 'Serobot' Kewenangan Hakim

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai ada keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama.

Karena itu, mereka bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4). Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung H M. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

”Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,” tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP.

Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156. ”Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,” terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ”Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan.

Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

”Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,” tuturnya.

Walah, Pengacara Ahok Minta Perkara Dibebankan ke Buni Yani

KONFRONTASI-Kuasa hukum terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, I Wayan Sidarta, menilai kegaduhan perkara 'Al Maidah 51' dipicu oleh postingan Buni Yani. Buni Yani mengunggah penggalan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan disertai tulisan provokatif.

Beberapa orang menuduh Ahok telah menodai agama setelah melihat postingan Buni Yani. Karena itu, pengacara Ahok minta Buni Yani bertanggung jawab atas kegaduhan ini.

Vonis Ahok akan Dibacakan 9 Mei 2017

KONFRONTASI-Penasehat hukum meminta mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama.

Permintaan itu disampaikan saat membaca pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Ahok dan penasehat hukum menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah menistakan agama.

Setelah pembacaaan pledoi, mejelis hakim menanyakan jaksa penuntut umum (JPU) apakah akan menyusun replik.

Inilah Isi Nota Pembelaan Ahok

KONFRONTASI-Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjalani sidang lanjutan yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementrian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (25/4). Agenda sidang kali ini adalah Ahok, membacakan nota pembelaan setelah sebelumnya pada Kamis (20/4) jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya.

Diketahui, Ahok menyusun sendiri pledoi, karena dalam sidang pledoi, penasihat hukum dan Ahok membacakan pledoi secara terpisah. Judul nota pembelaan Ahok yang dibacakan di depan majelis hakim adalah Tetap Melayani Walau Difitnah.

Berikut ini, nota pembelaan yang dibacakan mantan bupati Belitung Timur itu di depan majelis hakim.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

Setelah mengikuti jalannya persidangan, memerhatikan realitas yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta serta mendengar dan membaca tuntutan penuntut umum yang ternyata mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini, dan karenanya terbukti saya bukan penista atau penoda agama. Saya mau tegaskan, selain saya bukan penista atau penoda agama, saya juga tidak menghina suatu golongan apa pun.

Majelis hakim yang saya muliakan.

Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buni Yani dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa saat di Kepulauan Seribu. banyak media massa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungan saya. Bahkan disiarkan secara langsung yang menjadi materi pembicaraan di Kepulauan Seribu, tidak ada satu pun mempersoalkan, keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut.

Bahkan termasuk pada saat saya diwawancara setelah dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Namun, baru menjadi masalah sembilan hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Oktober 2016 setelah Buni Yani memposting potongan video pidato saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif.

Barulah terjadi pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa sangat terhina padahal mereka tidak pernah mendengar langsung. Bahkan, tidak pernah menonton sambutan saya secara utuh.

Adapun salah satu tulisan yang menyatakan saya korban fitnah adalah tulisan Gunawan Muhammad. Stigma itu bermula dari fitnah, Ahok tidak menghina agama Islam tapi tuduhan itu tiap hari dilakukan berulang-ulang seperti kata ahli propaganda Nazi Jerman. Dusta yang terus menerus diulang akan menjadi kebenaran. Kita dengarnya di masjid-masjid, medsos, percakapan sehari-hari sangkaan itu sudah bukan menjadi sangkaan tapi menjadi kepastian.

Ahok pun harus diusut oleh pengadilan, UU Penistaan Agama yang diproduksi rezim Orde Baru sebuah UU yang batas pelanggarannya tidak jelas. Tidak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinistakan itu. Alhasil Ahok dilakukan tidak adil dalam tiga hal.

Pertama, difitnah, dua dinyatakan bersalah sebelum pengadilan, dan ketiga diadili dengan hukum meragukan. Adanya ketidakadilan dalam kasus ini, tapi bertepuk tangan untuk kekalahan politik Ahok yang tidak bisa diubah sebuah ketidakjujuran.

Majelis hakim yang saya muliakan.

Ketika saya memilih mengabdi melayani bangsa tercinta ini, saya masuk ke pemerintahan dengan kesadaran penuh untuk mensejahterakan rakyat otak, perut dan dompet. Untuk itu ketika saya memberikan sambutan di Pulau Pramuka, saya memulai dengan kata: "Saya mau cerita biar bapak ibu semangat".

Dari sambutan saya, jelas sekali saya hanya punya satu niat, keluarga tebal kantongnya mau ambil program yang sangat menguntungkan ini. Terbukti penuntut umum mengakui tidak memiliki niat sedikit pun untuk menista atau menoda agama. Dan saya tegaskan, saya tidak punya niat sedikit pun untuk menghina golongan tertentu‎.

Bicara melayani orang lain, mengingatkan saya ketika ada anak-anak TK yang menemui saya di Balai Kota, saat itu ada anak TK melakukan tanya jawab, mungkin sama dengan majelis hakim tanya, anak TK juga punya persepsi yang sama.

Anak TK bertanya, saya ingin tanya sama bapak kenapa bapak melawan semua orang, melawan arus, ribut sama semua orang. Ini pertanyaan anak TK sebetulnya. Saya waktu itu bingung menjawab anak TK untuk pertanyaan begitu. Kemudian saya nonton di TV, saya bingung karena banyak pertanyaan akhir.

Ahok Jadikan Tuntutan Ringan Jaksa Sebagai 'Senjata'

KONFRONTASI-Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadikan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai 'senjata' demi membantah dugaan penodaan agama.

Menurut Ahok, tuntutan jaksa yang menganggapnya telah melanggar Pasal 156 KUHP merupakan fakta bahwasanya jaksa tidak mampu membuktikan dugaan penodaan agama yang ditujukan kepadanya.

“Saya yakin majelis hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang muncul. Dimana, JPU buktikan saya tidak menistakan agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskan dipaksakan saya menghina golongan,” kata dia saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/4).

Tak hanya soal tuntutan pelanggaran Pasal 156 KUHP, Ahok pun mengutip pendapat tim JPU yang menyatakan bahwa Buni Yani adalah pihak yang mengakibatkan dugaan penodaan agama menjadi sorotan publik.

Artinya, pandangan Ahok, jika tidak ada tindakan Buni Yani, yakni mengunggah video pidato di Pulau Pramuka, dugaan penodaan agama yang melilinya tak akan besar atau bahkan masuk ‘ke meja hijau’.

“Namun menjadi masalah pada 6 Oktober 2016 setelah Buni Yani mengunggah video pidato”

Pages