16 June 2019

Penistaan Agama

HTI: Vonis Ahok Jadi Pelajaran bagi Penista Agama

KONFRONTASI-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. HTI berharap vonis itu jadi pelajaran dan peringatan bagi siapa pun yang berniat menodakan agama.
 
"Kalau sampai hakim menyatakan Ahok tidak terbukti, itu musibah besar. Ini akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto di Kantor Pusat HTI, Crown Palace A25, Jalan Prof.Dr. Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2017.
 
Menurut Ismail, vonis itu sesuai harapan HTI. Vonis itu menjadi pelajaran agar tidak ada warga, apa pun agamanya, mudah menistakan agama. "Itu poin paling penting," ujarnya.
 
Ismail berharap tiap warga negara menghormati tiap agama dan ajarannya. Tidak boleh ada yang melecehkan agama maupun kitab suci.
 
Terkait hukuman dua tahun penjara yang diberikan pasa Ahok, menurut Ismail masih ringan. HTI berharap Ahok divonis maksimal.
 
"Ini jauh dari yang kita perkirakan. Dalam Pasal 156a KUHP (penjara) 5 tahun. Ya sudahlah. Setidaknya bukan 1 tahun dengan hukuman percobaan 2 tahun," ujarnya.
 

MUI: Vonis Ahok Paling Ringan Dibanding Kasus Penodaan Agama Lain

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid menilai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok termasuk paling ringan.

Menurut dia, vonis dua tahun penjara, paling ringan jika dibandingkan dengan sejumlah kasus serupa yang telah menjadi yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya.

“Kalau membandingkan dengan beberapa kasus penodaan agama yang sudah pernah diputus memang ini yang paling ringan,” ujar Zainut saat dikonfirmasi, Selasa (9/5).

Jelang Vonis Ahok, HNW: Berikan Efek Jera!

KONFRONTASI-Besok, Selasa (9/5), Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan vonis untuk terdakwa penista agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan pengadilan.

"Jadi para hakim besok betul-betul berada dalam posisi apakah di Indonesia memang betul-betul keadilan hukum masih ada, atau keadilan hukum masih tereduksi sangat-sangat jauh," kata Hidayat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Dia mencontohkan, dalam peristiwa-peristiwa seseorang yang mengibarkan bendera dengan tulisan Laillahaillaallah ditangkap polisi, sekalipun kemudian dilepaskan.

Namun di sisi lain, kata dia, ada yang membawa bendera merah putih tulisan Bismillahirrahmannirrahim meminta bebaskan Ahok malah tidak diapa-apakan sama polisi. "Kan tidak adil," tegasnya.

Karenanya Hidayat mengatakan, besok keadilan betul-betul diuji di persidangan. Menurut dia, semua orang Indonesia tahu banyak kasus penistaan agama yang pelakunya sudah dihukum.

Apapun Hasil Sidang Ahok, GNPF-MUI Minta Peserta Aksi 55 Berlapang Dada

KONFRONTASI- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengajak peserta Aksi Simpatik 5 Mei (55) berlapang dada dengan apa pun hasil persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Siap menerima apapun keputusannya?," kata Bachtiar bertanya kepada peserta Aksi 55 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan sudah seharusnya peserta aksi menerima apa pun keputusan peradilan.

Apapun Vonis Hakim Terhadap Ahok, GNPF MUI Minta Masyarakat Tidak Anarkis

KONFRONTASI-Apapun vonis yang diberikan majelis hakim  terhadap Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Mei mendatang, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir meminta masyarakat agar menerima dan tidak kecewa apalagi bertindak anarkis.

Jika merasa tidak mendapat keadilan atas putusan majelis hakim, kata Bachtiar, masyarakat tidak perlu melakukan apa pun, apalagi tindakan yang anarkis.

"Kami berprasangka baik. Apa pun yang diputuskan pasti baik juga bagi kami, dan masyarakat tidak perlu melakukan tindakan apa pun," kata Bachtiar di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (4/5)

Bachtiar lalu menjelaskan bahwa GNPF MUI memberi dukungan kepada majelis hakim agar dapat memberi putusan yang adil kepada Ahok. 

Dukungan yang dimaksud berupa doa bersama yang dilakukan GNPF MUI bersama peserta aksi 5 Mei 2017 di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Peserta Aksi 55 akan berdoa bersama agar majelis hakim penegak hukum diberi kekuatan sehingga dapat memberi vonis yang seadil-adilnya. Dia yakin kegiatan doa bersama tidak akan berakhir sia-sia.

"Kami yakin dari berjuta manusia yang datang pasti ada yang dikabulkan doanya," kata Bachtiar.

Bachtiar kemudian mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah memberi ruang kepada GNPF MUI untuk menggelar Aksi 55. 

Selain itu, dia pun mengapresiasi pihak kepolisian karena bersedia mengirim anggotanya untuk mengawasi jalannya aksi.

Tuntutan Ringan Terhadap Ahok Dianggap Upaya untuk Deligitimasi MUI

KONFRONTASI- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Bachtiar Nasir mengaku tadinya ia berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjajhaja Purnama (Ahok) memberikan tuntutan maksimal.

Namun, di luar dugaan, JPU mengatakan bahwa Ahok tak menista agama yang menuntutnya dengan Pasal 156 KUHP tentang Penodaan atas Golongan. JPU tak menjadikan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama sebagai tuntutan utama.

Kawal Kasus Ahok, 5 Juta Umat Islam akan Kembali Turun ke Jalan

KONFRONTASI  -    Sekitar lima juta  umat Islam kembali akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas tuntutan ringan penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi besar-besaran ini untuk meminta agar Ahok diganjar hukuman 5 tahun penjara seperti yang diterima terdakwa penista agama sebelumnya.
 
Aksi yang akan digelar pada Jumat (5/5/2017) mendatang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tema Aksi Simpati 55 "Menjaga Independensi Hakim."
 
Ketua tim advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera mengatakan, peserta aksi bela Islam 55 itu diperkirakan akan dihadiri oleh jutaan umat Islam yang mencari keadilan.
 
“Polisi tidak boleh melarang Aksi Simpati 55 karena aksi dilindungi oleh Pasal 18 UU No 9 Tahun 1998. Estimasi massa sekitar 5 juta orang, mereka alumni 212," ujar Kapitra di Jakarta, Senin (1/5/2017).
 
Saat ini sudah ada beberapa orang perwakilan daerah yang akan mengikuti aksi. Aksi juga akan diikuti oleh para alumni aksi sebelumnya yakni 411, 212 dan 313. Aksi akan dimulai dari Masjid Istiqlal dan long march atau jalan kaki ke Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta.
 
Kapitra mengatakan,  Aksi Simpati 55 merupakan kelanjutan dari Aksi Bela Islam yang saat ini masuk jilid III. Aksi kali ini digelar untuk menuntut Ahok,  terdakwa penista agama Basuki divonis maksimal 5 tahun. Bukan malah dituntut ringan. Sehingga melukai rasa keadilan bagi umat Islam yang agamanya telah direndahkan dan dinistakan oleh Ahok.
 
"Kami mengajak untuk aksi damai dan simpatik menjaga keadilan hukum. Oleh karena itu Ahok harus dihukum maksimal," ujar Kapitra di Jakarta, Senin (1/5/2017).

Pakar Hukum Pertanyakan Profesionalitas Jaksa Kasus Ahok

KONFRONTASI-Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, ada kejanggalan jaksa penuntut umum (JPU) ketika menuntut terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, saat pembacaan tuntutan JPU hanya menuntut berdasarkan Pasal 156 KUHP.

Menurutnya, JPU seperti mementahkan surat dakwaan yang dia sangkakan kepada calon gubernur petahana tersebut. Padahal, dari saksi ahli yang mereka hadirkan selama persidangan berlangsung telah jelas kalau Ahok itu terbukti menodai agama.

“Dia menghadirkan saksi yang memberatkan, lalu terbukti terdakwa Ahok itu menodai agama. Tetapi waktu nuntut dia bilang tidak terbukti yaitu aneh aja,” ujarnya dilansir Okezone, Sabtu (29/4/2017).

Tuntutan Rendah Terhadap Ahok Bisa Berimplikasi Terhadap Kepercayaan Internasional

KONFRONTASI-Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai terlalu ringan dianggap telah menciderai bahkan mengotori peradilan pidana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengaku menyesalkan tuntutan ringan JPU yang hanya menuntut hanya satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Istana Terkesan Pasang Badan untuk Lindungi Ahok

KONFRONTASI-Tuntutan yang disusun jaksa terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Tuntutan jaksa dinilai janggal oleh banyak kalangan. Antara Pasal yang didakwakan dengan tuntutan yang disusun jaksa sama sekali tidak nyambung.

"Dari tuntutannya JPU mau bebaskan Ahok?" kata analis hukum Muslim Arbi kepada redaksi, Jumat (28/4).

Pages