25 November 2017

Pemuda Muhammadiyah

Pemuda Muhammadiyah Desak KPK Usut Dua Penyidiknya yang Nakal

KONFRONTASI-Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak, mendesak KPK mengusut dua penyidiknya dari kepolisian, yang diduga merusak barang bukti kasus suap impor daging sapi secara hukum. Dia menilai tindakan tersebut memiliki unsur pelanggaran pidana.

"Itu harus diungkap ya, hilangkan barang bukti kan sudah jelas tindak pidana ya. Jadi harus diusut secara pidana," kata Dahnil saat dihubungi, Senin, 6 November 2017.

Viktor Tebar Kebencian, Kata Pemuda Muhammadiyah

KONFRONTASI -  Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pidato Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat memancing ujaran kebencian kepada banyak kelompok di Indonesia.

"Menurut saya, kalau merujuk dari yang tersebar pertama ungkapannya penuh kebencian. Saya pikir bukan cuma kepada satu dua golongan saja, tapi secara keseluruhan misalnya anti keberagaman," kata Dahnil kepada INILAHCOM, Kamis (10/8/2017).

Pemuda Muhammadiyah: Politik Rente Halalkan Segala Cara, Merusak Kepentingan Bersama dan Picu Intoleransi

KONFRONTASI-Perilaku para politikus yang cenderung mengutamakan politik rente dinilai sebagai faktor utama yang merusak toleransi di Indonesia. Sifat toleransi Indonesia yang berkembang ke arah intoleransi belakangan ini, dianggap tidak terlahir dari interaksi masyarakat, melainkan karena perilaku destruktif yang dilakukan politikus di tanah air.

Terkait Ahok, Pemuda Muhammadiyah Minta Jaksa Agung dan Menkumham Mundur dari Jabatannya

Konfrontasi - Penahanan terpidana kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok) di Mako Brimob benar-benar membuat hukum di Indonesia kacau.

Pemuda Muhammadiyah menegaskan, buruknya kondisi hukum di Indonesia ini tak lepas dari peran Jaksa Agung Prasetyo dan Menkum HAM Yasona Laoly. 

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengatakan, adapun kunci Ahok ditempatkan di Mako Brimob itu, tak lepas dari peranan Jaksa Agung dan Menkumham yang menentukan eksekusi putusan Ahok ini.

Apa Urgensi BIN Larang Pegawai Berjanggut dan Kenakan Celana Cingkrang?

KONFRONTASI- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Sumanjuntak mempertanyakan urgensi Badan Intelijen Negara (BIN) terkait larangan pegawai memelihara janggut, berambut panjang dan memakai celana cingkrang atau celana di atas mata kaki. Larangan itu tertulis dalam surat yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu.

"Urgensinya apa? Kalau berjanggut kenapa? Kalau pakai celana cingkrang kenapa? Itu yang harus dijawab BIN," kata Dahnil dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (18/5).

Dahnil merasa aturan BIN sebagai hal lucu yang tidak masuk akal. Ia menuturkan, setiap warga negara punya kebebasan berekspresi secara fisik dan bebas berpakaian seperti apapun selama sopan.

"Dengan aturan BIN, bagaimana kalau kemudian aturan itu dikaitkan dengan simbol agama tertentu? Saya kira tidak berdasar. Enggak masuk nalar saya kaitan jenggot dengan sikap keberagamaan atau sikap kebangsaan," kata Dahnil.

HTI Mengecam

Sementara itu juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan, larangan itu bertentangan dengan hak-hak pegawai yakni soal menjalankan keyakinan dalam beragama.

Ismail menyatakan, selama hak tersebut tidak mengganggu kewajiban atau tugas pegawai, maka surat edaran semacam itu tak perlu dimunculkan.

"Janggut itu sunnah, seharusnya tak boleh dilarang, sepanjang dia melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Ismail saat dihubungi CNNindonesia.com.

Bahkan menurutnya, bagi beberapa orang, menumbuhkan janggut dan celana cingkrang adalah kewajiban. Ismail juga menganggap larangan-larangan seperti itu semakin membuktikan bahwa pemerintah keterlaluan.

"Apakah janggut dan celana cingkrang itu kejahatan? Kan bukan," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN, Sundawan Salya membenarkan aturan tersebut. Ia heran surat untuk kepentingan internal tersebar ke publik.

Surat Edaran bernomor SE-28/V/2017 beredar di media sosial sejak kemarin. Surat bertanggal 15 Mei 2017 ditandatangani Sekretaris Utama BIN Zaelani.

"Aturan itu untuk kepentingan internal, kami sudah rutin mengatur soal ini,” kata Sundawan Salya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (18/5).

Dawan menjelaskan, selama ini pegawai BIN yang bekerja di kantor memiliki seragam berwarna putih dan hitam. Berbeda dengan petugas di lapangan yang bebas berpakaian sesuai kebutuhan pekerjaan.

"Lewat aturan ini kami ini ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian," kata dia.

Ahok Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Pemuda Muhammadiyah Curiga Ada Intervensi Kekuatan Politik

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penodaan agama menuntut terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun percobaan.

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman merasa kecewa dengan tuntutan jaksa tersebut. Ia menilai, penegakan hukum di Indonesia seperti dagelan sandiwara. Alasannya, ia menambahkan, masyarakat sangat memberikan perhatian terhadap kasus Ahok.

Jokowi Kurang Etis ajak Ahok Ikut Sambut Raja Salman

KONFRONTASI - Kehadiran Raja Salman di Indonesia menjadi kebanggan tersendiri bagi rakyat Indonesia, tak terkecuali Ummat Islam. Raja Salman adalah simbol pemimpin negara Islam. Dia adalah penjaga dua kota suci ummat Islam, Makkah dan Madinah. Kehadirannya sangat dinanti dan dibanggakan. Akan tercatat sebagai salah satu sejarah terbaik.

Namun sangat disayangkan ada pemandangan tidak baik ketika penyambutan Raja Salman mendarat di Indonesia. Presiden Jokowi ternyata juga mengajak Ahok dalam rombongan.

Pemuda Muhammadiyah Tersinggung Ucapan Ahok dan Penasehat Hukumnya

KONFRONTASI - Terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan penasehat hukumnya menolak dan menyatakan keberatan atas kehadiran Prof Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA sebagai ahli agama yang  dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang ke-12, Selasa (21/2/2017) siang.

Berikut pernyataan sikap Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dalam rilis yang diterima redaksi:

"Penolakan Pihak Ahok Terhadap Ahli Agama dari PP Muhammadiyah Membuat Kami Tersinggung"

Temui Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dinonaktifkan

KONFRONTASI - Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, tadi sekitar pukul 10.00 WIB (Senin, 20/2).

Sebanyak 12 orang pengurus Pemuda Muhammadiyah yang langsung dipimpin Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara dengan Kepala Negara selama hampir 1,5 jam.

Dalam pertemuan itu, ada dua garis besar yang disampaikan Dahnil. Yaitu, hasil Tanwir Pemuda Muhammadiyah, pada akhir November lalu, yang penutupannya dihadiri Presiden dan juga soal kebangsaan.

Pihak Ahok Tak Berdaya di Pokok Perkara, Mereka akan Selalu Cari Celah untuk Beropini

KONFRONTASI - Sidang kasus pidana Ahok Selasa besok kemungkinan agendanya masih pemeriksaan saksi saksi. Masih ada beberapa saksi pelapor yang belum diperiksa di persidangan. Setelah itu kemungkinan dilanjutkan ke saksi fakta atau saksi yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Pages