23 January 2018

Pemilu

MK Kembalikan Kekhususan Pemilu Aceh

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kekhususan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Provinsi Aceh yang sempat ‘dikebiri’ oleh UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelenggaraan pemilu di Bumi Serambi Mekkah meliputi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Kedua lembaga tersebut dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Media Sosial Wadah Masyarakat Awasi Pilkada-Pemilu Dari Kecurangan

KONFRONTASI --  Media sosial dapat menjadi wadah masyarakat untuk mengawasi dan menyampaikan berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam sosialisasi pengawasan Pemilu yang digelar Panwaslu Kota Medan di Medan, Sabtu (23/12), mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Turunan Gulo mengatakan, untuk mendapatkan hasil pemilu dan pilkada yang berkualitas, masyarakat harus terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan dan perkembangan di lapangan.

Siswono: Rakyat Perlu Dirasionalkan Gunakan Hak Pilih

KONFRONTASI-Rakyat dalam kegiatan pesta demokrasi lima tahunan baik itu Pilkada, Pemilu Legislatif ataupun Pemilihan Presiden perlu dirasionalkan dalam menggunakan hak pilihnya dan bertanggungjawab pada pilihannya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Rabu.

Pak Joko Ingin Suasana Tetap Tenang Saat Pilkada dan Pemilu

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo menginginkan suasana tetap tenang selama perhelatan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung dua tahun ke depan.

"Sebentar lagi akan ada Pilkada, Pilpres, dan Pilleg. Kita ingin suasana di negara ini harus tetap tenang," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara pembukaan Rakernas IV dan Perayaan HUT keenam Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu malam.

Menunggu Putusan Bawaslu “Dilema Antara Mekanisme Administrasi dan Modernisasi Partai Politik”

KONFRONTASI-    Implementasi administrasi pemilu mendapatkan tantangan paska pengajuan gugatan10 partai atas dugaan pelanggaran administrasiyang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tags: 

JAWA BARAT & PEMILU

OLEH AENDRA MEDITA *)

Jawa Barat atawa Jabar adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di Bandung.  Bahasanya adalah Sunda. Nah judul tulisan saya Jawa Barat dan Pemilu apa maksudnya?

Sebenarnya tak punya maksud apa-apa cuma sekadar mengelitik saja. Ada sebuah kawalan ketat dalam Pemilu di Jabar khusus Pilkada dan jelang Pilpres 2019. Ini mata batin saya melihat bahwa Jabar adalah seksi dalam soal penentuan pemilu.

Mendagri Usul Peserta Pemilu yang Gunakan Hoaks Didiskualifikasi

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai kampanye jelang pemilihan umum yang dilakukan dengan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian bisa merusak mekanisme demokrasi.

Tjahjo pun mengusulkan adanya aturan yang memberi sanksi terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks.

Jokowi Tak Bisa Bedakan Pemilu 2014 dan 2019

ADA yang aneh, ketika Presiden Jokowi menyoal keberatan SBY (Demokrat) dan Prabowo (Gerindra) terhadap pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (minimal 20% dari perolehan kursi di parlemen).

Kata Presiden Jokowi, “Kenapa dulu tidak ramai? Dulu, ingat, dulu (mereka) meminta dan mengikuti (presidential threshold 20-25%), kok sekarang jadi berbeda?”

Refly Harun: PT 20 Persen Langgar Konstitusi

KONFRONTASI-DPR memutuskan PT sebesar 20 persen, keputusan ini disebut melanggar putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pemilu serentak 2019. Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun mempertanyakan dasar hukum jika ambang batas pemilu presiden 20 persen.

Pemerintah Anggarkan Rp10 Triliun untuk Pemilu 2019

KONFRONTASI-Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) secara serentak tahun 2019 sebesar Rp 10 triliun.

Biaya tersebut untuk keperluan tahapan pemilu (pileg-pilpres) lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan biaya politik memang mahal. Pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tags: 

Pages