22 May 2018

Pemerintah

Di Tengah Isu Bom, Pemerintah Diam-Diam Impor Lagi Beras 500.000 Ton

KONFRONTASI -  Pemerintah membenarkan adanya tambahan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand.

Haedar Nasir Desak Pemerintah Lebih Obyektif dan Transparan Dalam Perpres TKA

KONFRONTASI -  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) atau Perpres TKA menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini.

Semua kalangan masyarakat, mulai dari politisi Senayan, praktisi hingga masyarakat awam pun membicarakan hal ini. Regulasi ini disorot lantaran dianggap akan mempermudah masuknya arus TKA di Indonesia.

Kali ini giliran Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir yang angkat bicara mengenai Perpres 20/2018.

Wakil Ketua DPR Tak Sepaham dengan Pemerintah soal Dosen Impor

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebutkan jika tujuan mendatangkan dosen asing untuk pertukaran ilmu dan pengetahuan, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan pemerintah.

Pemerintah harus paham betul apa yang menjadi maksud dan tujuan dari rencana mendatangkan 200 dosen asing ke Indonesia.

"Namun, kalau khusus dosen asing itu didatangkan untuk mengajar di sini, rasanya saya kurang sepaham," ujar Agus di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Refleksi Rizal Ramli Tentang kelemahan struktural dalam Makro Ekonomi Indonesia

KONFRONTASI- Menurut  teknokrat senior Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian pemerintahan Abdurrahman Wahid, ada tantangan besar di hadapan pemerintah Jokowi-JK.

Kadin: Pemerintah Dan Pengusaha Duduk Bareng Bahas Pertanian Dalam Negeri

KONFRONTASI -  Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan PISAgro dan IBCSD (Indonesia Bussines Council for Sustainable Development) menyelenggarakan Responsible Bussines Forum (RBF) On Food and Agriculture

President IBCSD, Shinta Kamdani mengungkapkan acara ini diselenggarakan sebagai forum diskusi antara semua pihak yang berkecimpung di bidang pertanian.

Demokrat: Pemerintah Harus Bertanggungjawab atas Eksekusi Alm. Zaini Misrin

KONFRONTASI - Anggota DPR, Khatibul Umam Wiranu menilai Eksekusi Pancung terhadap TKI di Arab Saudi sangat memprihatinkan kita semua. Negara memiliki mandat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para TKI kita di luar negeri. Eksekusi pancung kepada WNI atas nama Zaini Misrin di Arab Saudi tentu merupakan pukulan telak bagi kita sebagai negara atas mandat untuk melindungi warga negaranya.

Pihak Pemerintah Tak Lagi Batasi Jangka Waktu Pekerja Asing

KONFRONTASI -  Kementerian Ketenagakerjaan mengubah ketentuan jangka waktu kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dari semula hanya 1-2 tahun lalu diwajibkan melakukan perpanjangan, menjadi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja.

Selain itu, persyaratan dan perizinan bagi TKA dipastikan lebih mudah dan cepat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah izin bagi TKA sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar investasi meningkat.

Pihak Pemerintah Tak Lagi Batasi Jangka Waktu Pekerja Asing

KONFRONTASI -  Kementerian Ketenagakerjaan mengubah ketentuan jangka waktu kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dari semula hanya 1-2 tahun lalu diwajibkan melakukan perpanjangan, menjadi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja.

Selain itu, persyaratan dan perizinan bagi TKA dipastikan lebih mudah dan cepat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah izin bagi TKA sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar investasi meningkat.

Pemerintah Diminta Cabut Moratorium CPNS

KONFRONTASI - Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi meminta kebijakan penarikan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di sekolah swasta bisa dihentikan.

Menurutnya, saat di era penjajahan guru sengaja dikirim ke sekolah swasta diberikan kepada sekolah swasta. Namun seiring waktu guru tersebut ditarik ke sekolah negeri.

ICW Tuding Pemerintah Intervensi Proses Hukum di KPK

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut menolak permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto membuat kontroversi karena meminta KPK menunda proses hukum atas calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

Koordinator ICW, Ade Irawan, menegaskan bahwa permintaan Wiranto tersebut sama dengan tindakan intervensi terhadap penegakan hukum.

Pages