24 May 2019

pemakzulan

Kunjungan Anggota Wantimpres Yahya Staquf Ke Israel Berpotensi Pemakzulan

Oleh : Haz Pohan 

 

Tulisan saya kemarin adalah konstruksi berfikir yang hipotetis. Saya tidak bicara bahwa Presiden Jokowi akan dimakzulkan, atau saya ingin pemakzulan ini terjadi.

Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya—bahwa kunjungan Yahya Staquf yang Wantimpres itu berpotensi untuk pemakzulan. Kenapa?

Tak Mau Non Aktifkan Ahok; Pintu Pemakzulan Jokowi Terbuka

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan (impeachment) jika tidak bersikap tegas atas menjabatnya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Alasannya Ahok saat ini  berstatus terdakwa penista agama, dan sesuai pasal 83 ayat 1 UU Pemda UU No 23 tahun 2014 disebutkan seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara.

Pemakzulan Bupati Selingkuh Adalah Jalan Terakhir, Sebut DPRD

KONFRONTASI -   Posisi Bupati Katingan Ahmad Yantenglie di ujung tanduk. Kasus perselingkuhannya dengan istri seorang polisi menggelinding bak bola salju. Yantenglie diharapkan legowo mundur. Jika tidak, maka dia akan dipaksa mundur.

Ikrar: Apakah Jokowi Melanggar UUD 1945?

KONFRONTASI - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Ikrar Nusa Bakti berpaendapat upaya memakzulkan Presiden Jokowi tidak masuk akal."Apakah Jokowi melanggar UUD 1945 atau melakukan tindak pidana untuk bisa dimakzulkan? Sepertinya Pak Effendi Simbolon harus kembali membaca aturan pemakzulan," ujar Ikrar Rabu, 28 Januari 2015.

Ikrar menjelaskan, Pasal 7B UUD 1945 yang menjadi dasar pemakzulan tak menyebut kinerja sebagai syarat pemakzulan. Syarat pemakzulan, kata dia, hanyalah pelanggaran terhadap konstitusi dan melakukan tindak pidana.

Mahfud MD: Naikkan Harga BBM, Bukan Alasan untuk Makzulkan Jokowi

JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara (HTN) UII Yogyakarta Prof Dr Mahfud MD menegaskan bahwa kebijakan kenaikan BBM, TDL, kartu pintar, perombakan kabinet, dan kebijakan pemerintah lainnya bukan alasan pemakzulan.

"Kenaikan BBM, TDL, perombakan kabinet, kartu pintar itu tidak bisa menjadi alasan impeachment (pemakzulan), kecuali ada yang dikorupsi," katanya dalam semiloka refleksi akhir tahun dan musda Asosiasi Pengajar HTN dan hukum administrasi negara (HAN) di Surabaya, Selasa.

Pemakzulan atas Jokowi Makin Terbuka, kata PDIP

JAKARTA-Selain hak interpelasi, peluang pemakzulan Presiden Joko Widodo oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR cukup terbuka. Hal itu jika kebijakan pemerintahan Jokowi tidak selaras dengan KMP (Koalisi Merah Putih) yang beroposisi.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya, akan ada beberapa lagi hak interpelasi (bertanya) atau hak angket (menyelidiki) lainnya yang akan digulirkan KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.

Rizal Ramli di Kampus UNRI: Naikkan Harga BBM, Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

JAKARTA- Pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan, kebijakan yang tidak hati-hati dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjadi "bumerang" bagi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Pemakzulan Jokowi Terbentur MK?

KONFRONTASI - Setelah Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai Parlemen, kabar pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat. Mahkamah Konstitusi membeberkan syarat agar pemakzulan terhadap seorang Presiden itu bisa dikabulkan.

"Itu sangat-sangat normatif, sulit sekali sekarang. Jadi, kalau kita baca UUD, kalau dulu itu sangat politis, kalau sekarang tidak politis, tapi sangat yuridis," ujar Wakil Ketua MK Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Kalau Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM, Bakal di-Makzulkan (Impeach) oleh DPR

KONFRONTASI- Peneliti Gede Sandra MA lulusan ITB dan pasca sarjana FEUI dan pengamat politik Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad menegaskan, Presiden Jokowi janganlah menaikkan harga BBM sampai melewati harga keekonomian (atau mencapai harga New York). Kalau sampai kenaikan harga BBM mencapai harga keekonomian, maka bakal di-"impeach"  atau dimakzulkan DPR akibat kebijakan ini.