18 January 2020

PBB

Ketum PBB: Umat Islam Harus Miliki Kekuatan Politik yang Nyata Untuk Membangun dan Mempertahankan NKRI

Jakarta, Telegram - Ketua Umum PBB yang seorang cendekiawan Muslim, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Umat Islam Indonesia harus membangun kekuatan politik untuk membela bangsa dan negara dari setiap upaya infiltrasi untuk melemahkannya. Negara berdasar Pancasila, menurutnya adalah negara yang sejalan dengan ajaran2 Islam sehingga umat Islam harus berada di barisan terdepan dalam membela dan membangun bangsa.

PBB Serukan Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam

KONFRONTASI  - Anggota Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Sutrisno meminta pemerintah dan umat Islam menjadikan Tahun Baru 1439 Hijriah sebagai momentum untuk memberdayakan ekonomi. Dia juga menyerukan agar pemerintah dan umat Islam melakukan refleksi apakah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah sudah dilaksanakan secara maksimal. 

Pemerintah Didesak untuk Menggalang Kekuatan ASEAN dan PBB Tekan Myanmar

KONFRONTASI - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk menggalang kekuatan bersama negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap warga muslim Rohingya.

Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengatakan, Pemerintah harus menggalang negara ASEAN dan melalui forum internasional terutama PBB untuk bersama-sama menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Akhirnya Dewan Keamanan PBB Bersepakat Jatuhkan Sanksi untuk Korut

KONFRONTASI -  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui sanksi untuk Korea Utara menyusul uji coba rudal dan nuklir terbaru setelah AS menolak permintaan utama untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China.

15 anggota DK PBB mengeluarkan resolusi tersebut dengan suara bulat pada Senin (11/9/2017) setelah perundingan dimulai pekan lalu ketika rezim Kim Jong Un menguji bom nuklirnya yang paling kuat.

Filipina Resmi Hentikan Hubungan Dagang dengan Korea Utara

Konfrontasi - Filipina menghentikan hubungan dagang dengan Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB atas uji peluru kendali Korut yang terus berulang dilakukan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina pada Jumat (8/9/2017).

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi baru yang keras terhadap Korea Utara. Ini setelah Pyongyang melakukan uji coba terkini pada minggu lalu, yang mereka sebut sedang mengembangkan bom hidrogen.

TNI Tunggu Lampu Hijau dari PBB 'Serbu' Myanmar

Konfrontasi - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku siap mengirimkan pasukan ke wilayah konflik etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Hanya saja, bantuan militer itu bergantung dengan permintaan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). "Kami siap, sehingga setiap saat PBB minta kapan pun kami siap," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jumat 8 September 2017.

Wabah Kolera Menyebar Cepat di Tenda Pengungsian Nigeria

KONFRONTASI - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan wabah kolera menyebar dengan cepat di tenda pengungsian, tempat sejumlah orang berlindung dari serangan petempur Boko Haram di Borno, Nigeria.

Sebagian besar kematian tercatat di pengungsian Muna Garage, di pinggiran ibukota negara bagian Maiduguri, pusat pemberontakan kelompok Boko Haram yang juga mengganggu stabilitas keamanan negara tetanggannya, Kamerun, Chad dan Niger.

Rizal Ramli di Belanda: Wilayah Laut RI Telah Diakui oleh Dunia Internasional: PBB dan UNCLOS. Dan Potensi Tangkap Lestari Ikan hingga 9,9 juta ton.

AMSTERDAM- Penelitian yang dilakukan Komite Kajian Stok Ikan Nasional (Kasjiskan) membuahkan kajian bahwa tahun ini Indonesia akan memiliki potensi tangkap lestari  ikan hingga 9,9 juta ton.

Panglima TNI: Misi Perdamaian PBB Berpengaruh Terhadap Kredibilitas Indonesia

KONFRONTASI - Penugasan Misi Perdamaian PBB bagi TNI, tidak hanya sekedar berdimensi operasi militer melainkan juga berdimensi politik dan diplomatis yang memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
 

Menteri Susi Desak PBB Terbitkan Hukum Kelautan Karena Maraknya Pencurian Ikan

KONFRONTASI -  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menerbitkan “Rights of Ocean” atau aturan hukum yang melindungi potensi kelautan negara-negara di dunia.

“Karena ilegal ‘fishing’ sudah menjadi musuh global, tak cuma musuh kita saja,” ujarnya saat menyampaikan orasi bertema Pembangunan Ekonomi Maritim dalam rangkaian peringatan Dies Natalis ke- 56 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya, Jumat (11/8).

Pages