20 January 2020

Partai Golkar

Selamatkan Partai, Idrus Marham akan Temui Pimpinan DPD I Golkar

Konfrontasi - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sudah menggelar pleno pada Selasa, 21 November 2017. Beberapa keputusan diambil dalam pleno tersebut yang salah satunya menetapkan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Idrus akan mensosialisasikan hasil pleno pada para pimpinan DPD I Golkar. Selain sosialisasi, Idrus juga akan mendengarkan apirasi dari DPD I.

"Nanti akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau usulan-usulan dari para Ketua DPD tingkat I. Dan saya kira apa yang menjadi usulan dari para ketua DPD I harus menjadi pertimbangan oleh DPP partai Golkar di dalam mengambil langkah-langkah politik ke depan," kata Ace di Jakarta, Sabtu, 25 November 2017.

Ace mengatakan, aspirasi yang disampaikan DPD I Golkar harus mendapat perhatian. Hal ini lantaran mewakili suasana batin konstituen Golkar di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu saya kira DPP partai Golkar harus mempertimbangkan dengan seksama usulan-usulan dari DPD tingkat I karena kita ketahui partai Golkar sangat mengutamakan semangat demokrasi," lanjut Ace.

Namun, keputusan pleno harus dipahami semua kader sebagai solusi terbaik untuk saat ini. Keputusan pleno harus diketahui dan diamalkan oleh seluruh komponen partai Golkar di semua tingkatan.

"Toh, hasil rapat pleno ini adalah hasil kompromi terbaik di antara berbagai macam kepentingan di partai Golkar," kata anggota Komisi II DPR tersebut.

Dengar Aspirasi Masyarakat Bisa Bantu Golkar Hadapi Masalah

Konfrontasi - Saat ini Partai Golkar tengah diterpa cobaan karena Setya Novanto sebagai ketua umum berhadapan dengan kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, tantangan saat ini sebenarnya masih biasa saja.

"Tantangan yang dihadapi saat ini enggak begitu berat, biasa saja," kata Dedi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 25 November 2017.

Nasdem dan PAN Sepakat Desak Golkar Pecat Setnov

Konfrontasi - Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate berharap Fraksi Partai Golkar segera menarik Setya Novanto dan mengganti ketua DPR dengan figur baru yang terpercaya.

Jika Fraksi Partai Golkar mengambil langkah cepat, maka tidak dibutuhkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menangani masalah tersebut.

Dia menekankan bahwa masalah Setnov adalah perkara hukum atas tindakan pribadi yang dia lakukan. Jangan menggiring masalah tersebut ke ranah politik di DPR.

Partai Golkar Akan Tetap Tunggu Praperadilan Setya Novanto

Konfrontasi - Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memastikan bawa keputusan yang telah diambil oleh partai sebelum Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP adalah keputusan lembaga dan tetap akan berlaku meski ada perubahan kepengurusan.

PAN Nilai Pergantian Novanto Pulihkan Kredibilitas DPR

Konfrontasi - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Pergantian Novanto dinilai bisa memperbaiki citra parlemen yang buruk di mata masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno, berharap jika kelak Novanto diganti harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek seperti integritas serta paradigma baru terkait penataan parlemen.

Ini Poin-poin Hasil Rapat Pleno Partai Golkar di Jakarta Kemaren

KONFRONTASI -  Partai Golkar memastikan tidak akan mengutak-atik posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat karena menghormati proses praperadilan yang diajukan orang nomor satu di partai itu.

"Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan," kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid saat membacakan kesimpulan rapat pleno di Jakarta, Selasa (21/11/2017) malam.

Poempida Hidayatulloh:Ketum Partai Golkar Kini Tengah Nikmati Sanksi Sosial

KONFRONTASI -  Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) tersangka kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kini tengah menjadi perbincangan bernilai negatif  dari masyakarat. Fakta ini didapat dari banyaknya kritikan negatif yang berseliweran di dunia maya yang tentu saja ditujukan kepada Setnov.

Penilaian ini seperti disampaikan oleh Mantan Fungsionaris Partai Golkar Poempida Hidayatulloh.

PAN Berikan Dua Saran Bagi Setya Novanto Terkait Korupsi KTP el

Konfrontasi - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto menyarankan Setya Novanto legowo melepaskan jabatannya sebagai ketua DPR.

Pertimbangannya tidak lain karena status terkini Setnov -sapaan Setya Novanto- sebagai tersangka korupsi e-KTP dan tahanan KPK.

Selain itu, dia juga terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan.

Yandri menyebutkan, yang paling memegang peranan dalam hal memberhentikan atau tidak Setnov sebagai ketua DPR adalah Golkar dan Setnov sendiri, karena dia juga ketua umum partai berlambang beringin hitam.

"Tentu PAN serahkan penuh pada Golkar. Tapi kalau mau dilihat dari perkembangan kekinian, karena itu menyangkut kelembagaan, saya kira mungkin Golkar ataupun MKD perlu memikirkan jalan terbaik untuk minta kelegowoan Pak Novanto (mundur). Ini lebih pada citra lembaga," kata Yandri dilansir jpnn.com lewat sambungan telepon, Minggu (19/11/2017).

Begini Komentar PDIP soal Setya Novanto

Konfrontasi - Beda dengan sikap Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang menyarankan Setya Novanto legawa melepaskan jabatan ketua DPR, respons PDI Perjuangan singkat saja.

"Suruh nanggapi Golkar aja," jawab Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima dilansir jpnn.com, Minggu (19/11), terkait status tersangka Novanto dikaitkan dengan citra DPR.

Wapres JK Bisa Jadi Pesaing Jokowi di Pilpres 2019, Ini Caranya

Konfrontasi - Jusuf Kalla dinilai bisa menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 jika mampu menjadi ketua umum Partai Golkar.

Saat ini, kursi ketum Golkar memanas setelah ketuanya, Setya Novanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika JK (sapaan karib Jusuf Kalla) menjadi ketua umum, Golkar besar kemungkinan akan menjadikan JK sebagai calon presiden," ujar pengamat politik Ziyad Falahi kepada JPNN, Sabtu (18/11/2017).

Pages