25 November 2017

Parpol

Sipol Jadi Kambing Hitam Penghambat Parpol Jadi Peserta Pemilu, Hadar Nafis: Ini Aneh

Konfrontasi - Mantan Komisioner KPU‎ Hadar Nafis Gumay mengangap aneh jika Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dijadikan alasan partai politik sebagai penghambat menjadi peserta Pemilu.

"Dari 27 partai yang masuk, 14 berhasil lengkap, jadi sebetulnya ada yang berhasil," ujar Hadar di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Melihat ada partai politik yang berhasil menggunakan Sipol, maka Hadar menyakini sistem tersebut sudah berhasil dan kurang tepat jika dijadikan alasan sebagai penghambat.

Berkas Tidak Lengkap, Pendaftaran 13 Parpol Ditolak KPU

KONFRONTASI-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 13 parpol yang tidak melengkapi dokumen pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 hingga batas perpanjangan penyerahan berkas berakhir pada Selasa (17/10). Ketigabelas parpol tersebut tidak diterima pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2019.

"Yang namanya mendaftar berarti dokumennya harus lengkap. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 13 parpol ini tidak menyampaikan dokumen secara lengkap," ujar Hasyim kepada wartawan, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Dia melanjutkan, berdasarkan pasal 173 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 parpol yang menjadi peserta pemilu harus lolos verifikasi. Pada ayat 2 pasal 173 menyebut persyaratan yang verifikasi. Selanjutnya, pada ayat 3 mengatur partai politik yang sudah lulus verifikasi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Namun, dalam pasal 176 ditentukan bahwa parpol yang hendak menjadi peserta pemilu 2019, wajib mendaftar ke KPU.

"Dalam UU menyatakan mendaftar artinya menyerahkan surat pendaftaran dan disertai dokumen persyaratan secara lengkap. Di UU ditentukan secara lengkap. Selain itu, dalam pasal 177 diatur bahwa dokumen yang pendaftaran harus lengkap. Denganbegitu, partai yang akan diikutkan dalam penelitian administrasi adalah parpol yang dokumennya lengkap," jelas Hasyim.

Tags: 

ICMI: Belum Saatnya Pemerintah Naikkan Dana Parpol

KONFRONTASI-Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak, Roji Santani mengatakan pemerintah sebaiknya menunda dulu rencana kenaikan dana partai politik (Parpol) mengingat kinerja legislatif belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami melihat dana pembinaan parpol juga tunjangan wakil rakyat itu belum saatnya dinaikkan karena anggaran sebelumnya juga mencukupi," kata Roji Santani saat dihubungi di Lebak, Banten, Sabtu.

Tags: 

Tidak Etis Parpol Beri Ruang Politik Praktis ke Militer

KONFRONTASI-Partai politik seharusnya tidak menginginkan dan memberikan ruang untuk para tokoh militer agar tidak terlibat di wilayah selain tugas pokoknya, kata Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono.

Edy mengatakan di Jakarta, Rabu, terdapat partai politik yang menginginkan tokoh-tokoh dalam TNI untuk turut berlaga dalam kontestasi politik dan menurut dia, hal tersebut tidak etis.

Ternyata, Presidential Threshold 20% jadi Alat Parpol untuk Memeras dan Menyandera Jokowi

Semua Parpol di Sampang Gagal Usung Cabup-Cawabup di Pilkada 2018

KONFRONTASI - Tidak satupun Parpol pemilik kursi di DPRD Kabupaten Sampang yang bisa mengusung paket calon bupati-calon wakil bupati pada Pilkada 2018 ini. Pasalnya, tak satupun parpol yang memenuhi syarat ambang batas 20 persen dari 45 kursi atau setara 9 kursi. Jumlah perolehan kursi bervariasi dalam kisaran 8 kursi - 2 kursi.

Rizal Ramli: Korupsi E-KTP Libatkan Infrastruktur Politik, Tokoh Partai, Pejabat dan Pedagang

KONFRONTASI- Korupsi E-KTP sangatlah kotor, busuk. Tokoh nasional yang juga  Mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini menduga, semua tangan masuk beramai-ramai, nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Sungguh korupsi masif, berjamaah dan tamak.

"Begitu banyak yang diduga terlibat, melibatkan infrastuktur politik, tokoh partai, pedagang dan pejabat pemerintah. Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal.

Rizal Ramli tentang Korupsi, Demokrasi Kriminal dan Reformasi Pembiayaan Parpol

KONFRONTASI - Adalah tokoh nasional dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian serta mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menganjurkan pembiayaan partai politik oleh Negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem politik untuk membangun budaya antikorupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  pun mendukung usulan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara.

Parpol Penerima Suap Proyek E-KTP Bisa Dibubarkan MK

Oleh: Yusril Ihza Mahendra*

Ahok Minta Partai Pendukung dan Relawan Tetap Solid

KONFRONTASI - Ahok sapaan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada seluruh pendukung, partai politik dan relawan agar terus solid dalam mengikuti proses Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami ingin partai politik, pendukung maupun relawan semuanya bekerja dengan solid untuk terus berjuang dalam pilkada ini," kata Ahok dalam konferensi pers yang digelar di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Pages