18 February 2018

Parpol

Mencoba Menarik Kembali Dukungan, Parpol Bisa Terkena Sanksi Ini

KONFRONTASI -  Partai politik tidak bisa menarik dukungan terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Hal ini ditegaskan Komisioner KPU Hasyim Asyári menanggapi status Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae yang terjaring operasi tangkap tangan dan telah berstaus tersangka kasus dugaan suap di KPK.

Sekolah Parpol Bukan Jaminan Kader Partai Bebas Korupsi

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah di Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai, sekolah partai yang digelar DPP PDI Perjuangan tidak menjamin kader-kadernya yang kelak menjadi kepala daerah bebas dari virus korupsi saat memerintah.

"Tidak ada jaminan, karena korupsi bukan hanya masalah personal tetapi sudah berkaitan dengan sistem," kata Atang, di Kupang, Rabu.

PPP, Nasdem, PKS, PAN, dan Hanura.Terancam Tak Punya Kursi DPR Lagi, ungkap Survei LSI

KONFRONTASI- Lima partai politik lama yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini terancam tak lolos kembali ke parlemen pada periode selanjutnya. Hal ini diketahui berdasarkan Survei Lingkaran Survei Indonesia Januari 2018.

Pengamat: Jangan Pilih Parpol Pro Miras dan yang Menolak Perluasan Pidana Zina

KONFRONTASI -  Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui minuman beralkohol atau minuman keras dijual di warung-warung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (LMB).

Tidak hanya itu, perluasan makna zina termasuk kepada hubungan intim sesama jenis juga terancam tidak diakomodir dalam pemidanaan di RUU KUHP.

Sipol Jadi Kambing Hitam Penghambat Parpol Jadi Peserta Pemilu, Hadar Nafis: Ini Aneh

Konfrontasi - Mantan Komisioner KPU‎ Hadar Nafis Gumay mengangap aneh jika Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dijadikan alasan partai politik sebagai penghambat menjadi peserta Pemilu.

"Dari 27 partai yang masuk, 14 berhasil lengkap, jadi sebetulnya ada yang berhasil," ujar Hadar di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Melihat ada partai politik yang berhasil menggunakan Sipol, maka Hadar menyakini sistem tersebut sudah berhasil dan kurang tepat jika dijadikan alasan sebagai penghambat.

Berkas Tidak Lengkap, Pendaftaran 13 Parpol Ditolak KPU

KONFRONTASI-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengatakan ada 13 parpol yang tidak melengkapi dokumen pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 hingga batas perpanjangan penyerahan berkas berakhir pada Selasa (17/10). Ketigabelas parpol tersebut tidak diterima pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2019.

"Yang namanya mendaftar berarti dokumennya harus lengkap. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 13 parpol ini tidak menyampaikan dokumen secara lengkap," ujar Hasyim kepada wartawan, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Dia melanjutkan, berdasarkan pasal 173 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 parpol yang menjadi peserta pemilu harus lolos verifikasi. Pada ayat 2 pasal 173 menyebut persyaratan yang verifikasi. Selanjutnya, pada ayat 3 mengatur partai politik yang sudah lulus verifikasi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Namun, dalam pasal 176 ditentukan bahwa parpol yang hendak menjadi peserta pemilu 2019, wajib mendaftar ke KPU.

"Dalam UU menyatakan mendaftar artinya menyerahkan surat pendaftaran dan disertai dokumen persyaratan secara lengkap. Di UU ditentukan secara lengkap. Selain itu, dalam pasal 177 diatur bahwa dokumen yang pendaftaran harus lengkap. Denganbegitu, partai yang akan diikutkan dalam penelitian administrasi adalah parpol yang dokumennya lengkap," jelas Hasyim.

Tags: 

ICMI: Belum Saatnya Pemerintah Naikkan Dana Parpol

KONFRONTASI-Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak, Roji Santani mengatakan pemerintah sebaiknya menunda dulu rencana kenaikan dana partai politik (Parpol) mengingat kinerja legislatif belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami melihat dana pembinaan parpol juga tunjangan wakil rakyat itu belum saatnya dinaikkan karena anggaran sebelumnya juga mencukupi," kata Roji Santani saat dihubungi di Lebak, Banten, Sabtu.

Tags: 

Tidak Etis Parpol Beri Ruang Politik Praktis ke Militer

KONFRONTASI-Partai politik seharusnya tidak menginginkan dan memberikan ruang untuk para tokoh militer agar tidak terlibat di wilayah selain tugas pokoknya, kata Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono.

Edy mengatakan di Jakarta, Rabu, terdapat partai politik yang menginginkan tokoh-tokoh dalam TNI untuk turut berlaga dalam kontestasi politik dan menurut dia, hal tersebut tidak etis.

Ternyata, Presidential Threshold 20% jadi Alat Parpol untuk Memeras dan Menyandera Jokowi

Semua Parpol di Sampang Gagal Usung Cabup-Cawabup di Pilkada 2018

KONFRONTASI - Tidak satupun Parpol pemilik kursi di DPRD Kabupaten Sampang yang bisa mengusung paket calon bupati-calon wakil bupati pada Pilkada 2018 ini. Pasalnya, tak satupun parpol yang memenuhi syarat ambang batas 20 persen dari 45 kursi atau setara 9 kursi. Jumlah perolehan kursi bervariasi dalam kisaran 8 kursi - 2 kursi.

Pages