18 November 2019

Parpol

Amandemen UUD 1945 Jadi Daya Tawar Kursi Menteri

KONFRONTASI-Pengamat politik Usep S Ahyar menilai, manuver politik sejumlah ketua umum partai politik menjelang pelantikan presiden merupakan upaya meningkatkan daya tawar guna mendapatkan kursi di kabinet. Salah satu objek meningkatkan daya tawar tersebut, yakni sikap terkait amendemen UUD 1945.

Pos Penegakan Hukum Jangan Diserahkan Pada Kader Parpol

KONFRONTASI-Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kalangan profesional yang berasal dari nonpartisan atau tidak berhubungan dengan partai politik tertentu, diperlukan dalam pos-pos kementerian yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus berhati-hati untuk menempatkan calon-calon menterinya di pos kementerian yang unsur eksekutif dan yudikatifnya tidak bisa dicampuradukkan.

Praktisi: Jaksa Agung Jangan Dari Parpol

KONFRONTASI -  Praktisi hukum Yosep Parera berharap Presiden Terpilih Joko Widodo tidak mengisi posisi jaksa agung dalam pemerintahannya lima tahun ke depan dari kalangan partai politik.

"Jaksa agung jangan dari parpol serta bukan publik figur yang sering tampil di media massa," kata Yosep di Semarang, Minggu.

Menurut dia, salah satu faktor penting bidang hukum dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya, yakni memilih Kepala Kepolisian RI dan jaksa agung.

Sejatinya Parpol Pendukung Prabowo-Sandi Memilih Diluar Kekuasaan

KONFRONTASI -   Partai politik pendukung Prabowo-Sandi secara etika politik idealnya menjadi partai penyeimbang atau menjadi oposisi. Bukan malah bergabung menjadi partai pendukung pemerintah hanya karena mengincar jabatan menteri.

Begitu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda pada diskusi Empat Pilar MPR bertema “Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Jusuf Kalla: Dua Menag Dari Parpol Terlibat Korupsi Timbulkan Kecurigaan

KONFRONTASI -  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterlibatan dua menteri agama dari partai politik yang terlibat kasus korupsi memang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut.

“Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).

Cegah Demokrasi Kriminal, Sistem Pendanaan Parpol Mesti Direformasi

Data ICW (Desember 2018) 2004-2018 sebanyak 104 Kepala Daerah ditangkap KPK. Kemudian data yang lain, periode 2007-2018 sebanyak 247 anggota DPR-DPRD ditangkap KPK. Rommy menjadi anggota DPR ke 248 yang ditangkap KPK. Juga ketua umum partai ke -5 yang ditangkap karena korupsi.

Ini artinya sistem demokrasi yang kita terapkan tidak benar. Meminjam istilah Dr Rizal Ramli, model demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi kriminal. Siapapun politisinya, begitu masuk sistem demokrasi ini, akan terpaksa menjadi seorang kriminal.

Ketua KPK Setuju Ide Rizal Ramli: Parpol Dibiayai Negara untuk Berantas Korupsi Politik

KONFRONTASI- Ketua KPK, Agus Raharjo, Setuju dengan gagasan dan ide Rizal Ramli: agar ''Parpol Dibiayai Negara untuk memberantas dan menekan Korupsi Politik''.

Ketika Ketua KPK Dukung Gagasan Rizal Ramli soal Parpol Dibiayai Negara untuk Mengatasi Korupsi

KONFRONTASI- Ketua KPK, Agus Raharjo mendukung dan setuju dengan ide Rizal Ramli yaitu  Parpol dibiayai Negara. Ini penting untuk mengubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi amanah dan transparan sehingga demokrasi bekerja untuk semua rakyat, bukan hanya untuk  para elite.

Pilpres 2019, Penegakan HAM dan Demokrasi, pandangan Radhar Tribaskoro

KONFRONTASI- Penegakkan HAM dan Demokrasi: Pokok pokok pikiran Radhar Tribaskoro, Aktivis Gerakan Mahasiswa Bandung dalam diskusi Sriwijaya Centre, Kebayoran Baru Jakarta Rabu (16/1).

Fakya yang ada adalah:: 

Please, Parpol Jangan Sebar Hoax

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten, meminta partai politik tidak menyebar hoaks (berita bohong) selama masa kampanye melalui media sosial.

"Saya berharap parpol agar menciptakan kedamaian dan ketenangan selama masa kampanye yang dimulai 23 September 2018," kata Cedin Rosyad Nurdin, anggota KPU Kabupaten Lebak, Sabtu.

Selama ini, KPU Kabupaten Lebak belum menemukan adanya pemberitaan bohong melalui media sosial.

Pages