24 May 2017

Parpol

Semua Parpol di Sampang Gagal Usung Cabup-Cawabup di Pilkada 2018

KONFRONTASI - Tidak satupun Parpol pemilik kursi di DPRD Kabupaten Sampang yang bisa mengusung paket calon bupati-calon wakil bupati pada Pilkada 2018 ini. Pasalnya, tak satupun parpol yang memenuhi syarat ambang batas 20 persen dari 45 kursi atau setara 9 kursi. Jumlah perolehan kursi bervariasi dalam kisaran 8 kursi - 2 kursi.

Rizal Ramli: Korupsi E-KTP Libatkan Infrastruktur Politik, Tokoh Partai, Pejabat dan Pedagang

KONFRONTASI- Korupsi E-KTP sangatlah kotor, busuk. Tokoh nasional yang juga  Mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini menduga, semua tangan masuk beramai-ramai, nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Sungguh korupsi masif, berjamaah dan tamak.

"Begitu banyak yang diduga terlibat, melibatkan infrastuktur politik, tokoh partai, pedagang dan pejabat pemerintah. Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal.

Rizal Ramli tentang Korupsi, Demokrasi Kriminal dan Reformasi Pembiayaan Parpol

KONFRONTASI - Adalah tokoh nasional dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian serta mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menganjurkan pembiayaan partai politik oleh Negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem politik untuk membangun budaya antikorupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  pun mendukung usulan partai politik (parpol) dibiayai oleh negara.

Parpol Penerima Suap Proyek E-KTP Bisa Dibubarkan MK

Oleh: Yusril Ihza Mahendra*

Ahok Minta Partai Pendukung dan Relawan Tetap Solid

KONFRONTASI - Ahok sapaan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada seluruh pendukung, partai politik dan relawan agar terus solid dalam mengikuti proses Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami ingin partai politik, pendukung maupun relawan semuanya bekerja dengan solid untuk terus berjuang dalam pilkada ini," kata Ahok dalam konferensi pers yang digelar di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Ambang Batas (PT) Pencalonan Capres Suburkan Oligarki dan Politik Pemerasan

KONFRONTASI- Ambang batas pengajuan calon presiden oleh partai politik, atau presidential threshold, membuat praktek politik  pemerasan, dan transaksional  terus berlanjut. "Pembatasan presidential threshold hanya membuat  parpol jadi pemeras para pengusaha  dan membuat kader-kader bangsa terbaik semakin sulit mendapat kesempatan dipilih sebagai capres di masa depan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 10/7).  Parpol-parpol memeras pengusaha dan konglomerat dengan ambangbatas yang mereka tentukan.

Publik Ingin Semua Parpol Diberi Kesempatan Usung Calon Presiden

KONFRONTASI-  Publik ingin semua partai politik baik yang baru disahkan maupun sudah lebih dulu ikut pemilu harus diberi kesempatan untuk mengusung pasangan capres-cawapres masing-masing.

Agar Adil, Semua Parpol Berhak Ajukan Capres

JAKARTA- Pembahasan sejumlah pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR berjalan alot. Salah satu poin perdebatan adalah pemberlakuan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold . Rancangan yang diserahkan pemerintah ke DPR mengatur bahwa partai politik (parpol) yang akan mengajukan calon presiden (capres) harus memenuhi presidential threshold. Dengan begitu, yang bisa mengajukan capres hanya parpol yang saat ini memiliki perwakilan di DPR.

Perludem : Parpol belum mandiri dan masih terbelenggu elit pemodal besar

KONFRONTASI-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai partai politik di Tanah Air hingga sekarang belum mandiri atau masih terbelenggu pada elite bermodal besar.

“Besarnya sumbangan membuat partai tidak mandiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, di sisi lain, mereka membutuhkan uang banyak untuk kegiatan operasional dan kampanye pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Senin (17/10).

Survei LSI: Parpol Didanai APBN Tak Kurangi Korupsi

KONFRONTASI-Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 216 pakar di enam daerah di Indonesia mengungkap tanggapan pakar terhadap dana Partai Politik (Parpol) dari pemerintah untuk kegiatan politik.

Tags: 

Pages