24 January 2018

Papua

Pemda Raja Ampat Teken Denda Rp50 Juta Bagi Pencuri Hiu

Konfrontasi - Denda Rp50 juta akan dikenakan kepada penangkap ikan hiu di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pemberlakuan itu untuk meminimalkan pencurian ikan hiu yang makin marak dan bisa memusnahkan hewan laut tersebut yang semakin langka.

Polis dan TNI Blokade Massa Simpatisan di Pilkada Jayawijaya

Konfrontasi - Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya dari Divisi Dalmas, Brimob dibantu personel TNI memblokade beberapa jalan masuk menuju Kantor KPU Jayawijaya agar massa simpatisan tidak masuk hingga terlalu dekat ke lingkungan kantor KPU sehubungan pendaftaran calon kepala daerah yang diperpanjang.

Sekitar 200 personel gabungan berpakaian hitam, cokelat dan loreng yang disiagakan ini menggunakan helm atau pelindung kepala, baju anti peluru serta dilengkapi senjata dan tameng.

Dokter Spesialis: Edukasi Kesehatan-Gizi Masyarakat Asmat Rendah

Konfrontasi - Edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan asupan gizi yang cukup pada anak di masyarakat Kabupaten Asmat, Papua, masih rendah sehingga berdampak pada timbulnya berbagai penyakit, kata dokter spesialis anak di RSUD Agats.

Dalam siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/1/2018), dokter spesialis anak RSUD Agats Dimas Dwi Saputro mengatakan bahkan para orang tua di Asmat belum memahami bagaimana cara membuat susu.

Satgas Kesehatan TNI Bantu Warga Asmat Terkena Wabah Penyakit

KONFRONTASI - Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) terdiri dari personel Pusat Kesehatan TNI, Pusat Kesehatan TNI- AD, Dinas Kesahatan TNI AL dan Dinas kesehatan TNI AU membantu Dinas Kesehatan Wilayah setempat dalam rangka mengobati warga di Wilayah Kabupaten Asmat, Timika, Provinsi Papua, Rabu (17/1/2018).

Satgas Kesehatan TNI KLB disebar ke seluruh Distrik wilayah Kabupaten Asmat menggunakan speet boat sebagai transportasi utama menuju titik-titik lokasi mendatangi rumah-rumah warga yang terkena Wabah Penyakit Campak, Difteri dan Gizi Buruk

Tags: 

Sah! Pemerintah Beri 10% Saham Freeport ke Pemda Papua

Konfrontasi - Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Inalum (Persero) tentang pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia.

Paslon Tak Terima Kekalahan Biang Kerok Konflik Pilkada Papua

Konfrontasi - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut salah satu penyebab konflik pilkada seperti yang terjadi pada pilkada serentak 2017 di 11 kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih, yakni pasangan calon dan pendukungnya tak menerima kekalahan.

Papua Sebagian Besar Dikuasa oleh Swasta Asing

Konfrontasi - Pakar Ekonomi-Politik Universitas  Bung Karno,  Salamudin Daeng, punya cerita yang cukup mengagetkan para peserta Diskusi Akhir Tahun 2017 bertema Peran Media Massa Menyorot Papua Dalam Perspektif Polkam, Sosial-Ekonomi dan Media Massa.  Daeng mulai dengan sebuah catatan yang cukup informatif mengenai asal-usul Papua yang sempat bernama Irian Jaya. Sampai ke betapa kuatnya cengkaraman kolonialisme asing seperti sepak-terjang Freeport, British Petroleum dan beberapa korporasi asing lainnya.

Simak silengkapnya presentasi Salamudin Daeng dalam Diskusi yang diprakarsai Global Future Institute (GFI) dan Lembaga Studi Strategis Indonesia (LSII). Kamis 28 Desember 2017.

Dalam website Papua.co.id disebutkan bahwa Papua adalah  sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan mur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia An -Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berar rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Pada era reformasi nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.

Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian mur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

Papua bergabung dengan Indonesia tahun 1963 setelah melalui serangkaian tekanan militer kepada Belanda (1961) dan diplomasi yang melibatkan pihak Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Papua merupakan wilayah yang kaya, sama seperti wilayah Indonesia lainnya. Papua memiliki sumber daya alam terlengkap, seperti kekayaan mineral, minyak, gas, hasil hutan dan perkebunan. Kekayaan alam Papua yang terbesar adalah pertambangan emas perak dan tembaga. Namun setiap jengkal tanah Papua ini telah habis dibagi bagikan dalam bentuk kontrak dan ijin eksploitasi kekayaan alam kepada perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan kehutanan dan perusahaan perkebunan.

Celakanya, Pulau terbesar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah dikuasai oleh perusahaan swasta dan sebagian besar adalah swasta asing.

Sekadar gambaran secara lebih rinci. Penguasaan investor atas kekayaan alam Papua sebagai berikut ;

Kontrak Karya (KK) Freeport seluas 2,6 juta hektar, Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 15 juta Hektar, Hutan Tanaman Indistri (HTI) seluas 1,5 juta hektar, ijin Perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5,4 juta hektar.

Seluruh ijin ekploitasi kekayaan alam tersebut luasnya setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum termasuk kontrak migas. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan minyak terbesar yang sekarang beroperasi di Papua adalah British Petroleum (BP) yang menguasai Gas Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat.

Pada tataran ini, saya sejalan dengan Letjen Suharto bahwa terjadinya kontras antara kekayaan alam Papua yang begitu melimpah-ruah  dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sangat miskin.

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam namun sebagian besar masyarakatnya miskisn. Memang keadaan yang sama juga dialami oleh daerah lainnya yang kaya SDA seper Kalimantan Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, Maluku, yang merupakan jejeran daerah termiskin yang kaya sumber daya alam. Hilangnya akses masyarakat terhadap kekayaan alam di sekitar mereka, tingginya eksternalitas akibat dari ekploitasi sumber daya alam termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan, serta tidak adanya industrialisasi yang membuka akses lapangan pekerjaan secara luas menyebabkan masyarakat sekitar lokasi investasi jatuh miskin. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus 2 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sangat besar. Bahkan APBNP tahun 2016 rencana akan dialokasikan sebesar Rp 7,765 triliun (sebelumnya Rp 7,0 triliun). Namun tidak menolong keadaan.

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu dibagi 70% atau Rp 5,435 triliun untuk Provinsi Papua dan 30% atau Rp2,329 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga memberikan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp3,375 triliun.

Harga Cabai Rawit di Papua Barat Turun jadi Rp 70 Ribu

Konfrontasi - Harga cabai rawit di Kabupaten Raja Ampat mulai turun. Kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang menjelang Natal harganya justru mengalami kenaikan.

Mama Syane, pedagang cabai di Pasar Waisai, Papua mengungkapkan, beberapa hari terakhir ada penurunan harga. Biasanya harga cabai di atas Rp 100 ribu per kilo. Namun, tiga hari ini turun jadi Rp 70 ribu per kilo.

"Ini sudah bagus harganya Rp 70 ribu. Mau Natal jadi begini," ujar Mama Syane dikutip dari JPNN.com, Minggu (24/12/2017).

Tokoh Papua : Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua

PAPUA- Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, harga BBM hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua.

''Jokowi Inikan Prasiden Suka Citra Lupa Duka''

Oleh: Sandri Rumanama

Saya selaku putra Maluku Berdarah Papua Barat saya ingin sampaikan kepada segenap masyarakat indonesia. Bahwa di Pupua itu sudah berperadaban sebelum Jokowi ini Lahir. 

Jadi jangan ngomong seakan akan mendikatomikan kami orang timur, bahwa hanya jokowi yang bangun papua saya bantah hal itu & saya akan tunjukan bukti dan faktanya.

Orang ngomong kesuksesan itu utamanya pada pemerataan, bukan karena satu simple di jadikan sebagai tolak ukur (acuan). 

Pages