19 July 2019

Pansus

Bobby Adhityo Rizaldi: Pansus UU Antiterorisme Harap TNI Dilibatkan dalam Penangkapan

KONFRONTASI -  UU Antiterorisme yang baru saja disahkan mengatur keterlibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme. Namun, bentuk dan teknis pelibatan itu diatur oleh pemerintah lewat penerbitan peraturan presiden (perpres).

"Tergantung will pemerintah, mau dilibatkan hanya di fase penindakan dengan status diperbantukan saja oleh Polri, atau memiliki lingkup operasional langsung tanpa status perbantuan," kata anggota Pansus RUU Antiterorisme Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Sabtu (26/5/2018) malam.

Data Facebook Indonesia Bocor, DPR Pikir-pikir Bentuk Pansus

Konfrontasi - Dugaan bobolnya data satu juta pengguna Facebook di Indonesia dianggap merupakan masalah yang oleh Komisi I DPR. Karena itu, Facebook Indonesia pada pekan depan akan dipanggil ke DPR untuk menjelaskan mengenai hal ini. 

"Minggu depan kita akan panggil dan kita sudah jadwalkan, dan tapi belum tahu konfirmasi mereka. Tapi kita rencanakan memanggil hari Rabu perwakilan dari FB," kata Anggota DPR Komisi I, Meutya Hafid, di Jakarta, Jumat 6 April 2018.

Bobby Adhityo Rizaldi: PTPT Diharapkan Rampung dalam Masa Sidang Ini

KONFRONTASI -  Anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi meyakini, pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) bisa rampung dalam masa sidang ini. Bobby menilai cepat lambatnya penyelesaian revisi UU Terorisme tergantung sikap pemerintah atas usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris.

"Untuk RUU ini bisa diselesaikan segera, dan bolanya ada di pemerintah," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Pansus Mengerahkan 3 Tim Guna Melihat Aset Sitaan KPK

KONFRONTASI -

Pansus Diminta Panggil Paksa Ketua KPK

KONFRONTASI - Ketua Presidium Jaringan Islam Nusantara (JIN) Razikin Juraid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9), mengatakan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menuding Pansus KPK menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice makin menelanjangi siapa sosok Agus sesungguhnya.

"Statemen Agus itu sangat keliru dan kelihatannya muncul dari perpaduan antara kepanikan dan kebodohan seorang Agus Rahardjo," katanya 

Ketua KPK Agus Rahardjo Mengaku Belum Terima Laporan Pemanggilan Dirdik oleh Pansus

KONFRONTASI - 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku belum menerima laporan dari Direktur Penindakan (Dirdik) KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman akan menghadiri panggilan panitia khusus (pansus) DPR tentang KPK.

"Saya belum dapat laporan, karena kalau penyidik KPK keluar kantor KPK dipanggil siapapun pasti melaporkannya, tapi saya belum dapat laporannya," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Senin.

Soal Pakar Ragukan Keabsahan Angket KPK, Ini Jawaban Yusril

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan anggota panitia khusus angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait beragam komentar pakar keilmuan terkait keabsahan pansus angket KPK. Yusril mempersilakan argumentasi berbagai pihak tersebut. Meski ia mengingatkan bahwa argumentasi harus disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing.

Kalau Boleh Tanya: .Apa Tujuan Akhir Pansus Hak Angket KPK?

KONFRONTASI -   Panitia Khusus (pansus) hak angket KPK masih terus bekerja. Namun sampai saat ini, belum diketahui apa tujuan akhir dari pansus yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa itu.

Sebagian publik menduga bahwa ujungnya bisa saja terjadi revisi Undang-undang KPK yang salah satunya menghilangkan wewenang penyadapan, pelemahan bahkan pembubaran komisi antikorupsi yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu.

Pansus Hak Angket KPK akan Mengundang Penyusun UU KPK

KONFRONTASI - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK akan mengundang pakar hukum yang ikut menyusun Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta masukan.

"Mulai pekan depan sudah mulai pemanggilan. Ada beberapa akademisi dan profesor yang juga membidani lahirnya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Jakarta, Senin.

Tidak Baik KPK hadapkan Presiden Jokowi dan DPR, Sebut Pansus Angket

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menyarankan KPK untuk tidak meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan polemik soal angket. Menurutnya, permintaan justru seolah mengkonfrontir Presiden dengan DPR.

"Mendorong intervensi Presiden itu sama saja memperhadap-hadapkan Presiden dengan DPR. Itu tidak bagus dan lama kelamaan akan menghancurkan kekhasan sistem presidensial multipartai ala Indonesia," kata Taufiq saat dihubungi, Senin (12/6).

Pages