22 April 2018

PAN

Sekjen Golkar Hormati Sikap PAN Tolak Presidential Threshold 20-25 Persen

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menghormati sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak presidential threshold tetap 20-25 persen. Menurutnya, itu merupakan keputusan independen partai dan telah melalui pertimbangan matang.

"Kami harus saling menghargai, karena masing-masing partai punya sikap. Itu mandiri dan independen, jadi kita hargai sebagai suatu proses," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

PAN Bukan Lagi Pendukung Pemerintah, Sebut PDIP

KONFRONTASI - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Partai Amanat Nasional (PAN) sudah bukan lagi pendukung pemerintah.

Sikap itu ditunjukan PDIP menyikap sikap PAN yang tidak mendukung keputusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% perolehan kursi DPR dan 25% perolehan suara yang diusulkan pemerintah dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. (Baca juga: Gerindra Cs Walk Out, DPR Putuskan Presidential Threshold 20%-25%)

Paripurna RUU Pemilu: PAN Tawarkan Paket Semua Senang, Seperti Apa?

KONFRONTASI-Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan opsi paket 'semua senang' dalam pembahasan RUU Pemilu, yang saat ini belum diketok dalam rapat paripurna.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais, opsi paket tersebut merupakan jalan tengah dari opsi lima paket yang sudah ada.

"Kita ingin ada jalan tengah, intinya semua everybody happy. Nanti caranya pakai konsesus, dengan kesepakatan semua fraksi-fraksi," kata Hanafi di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Gerindra Jajaki PKB & PAN Dorong Ambang Batas Capres Nol Persen

KONFRONTASI -     Partai Gerindra ngotot ingin presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus. Saat ini, fraksi-fraksi partai politik tengah melakukan lobi sebelum RUU Pemilu diketok pada 20 Juli nanti.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ahmad Sufmi Dasco mengatakan, pihaknya tetap ingin presidential threshold dihapuskan. Dari rapat fraksi Gerindra di DPR terakhir, keputusan itu sudah bulat dan akan diperjuangkan.

"Kita tetap lakukan lobi-lobi," kata Dasco saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7).

Tolak Perppu, PDIP Ancam Keluarkan Kader PAN Dari Kabinet

KONFRONTASI  -   Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Perppu2/2017. Partai berlogo matahari ini menilai alasan penerbitan Perppu Ormas kurang kuat. Karena, tidak ada situasi genting yang memaksa Presiden untuk menerbitkannya.

“Kalau keadaan genting baru Perppu itu diteribtkan. Siapa sih yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat,” kata Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan seusai acara halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jakarta.

PAN Kosongkan Kursi di Sidang HUT Kota Mojokerto

KONFRONTASI - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Mojokerto memastikan tak mengisi kursi wakil ketua di sidang paripurna istimewa (paris) Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mojokerto, Senin (19/6/2017). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPD PAN Kota Mojokerto Yuli Feronica Maskur. "Tiga hari ini, kami sudah konsolidasi dengan DPD dan DPW. Yang dibahas pertama ya agenda paris hari ini," ungkapnya.

Ini Jawaban Anang Soal Elektabilitas di Pilgub Jatim

KONFRONTASI - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan politisi PAN Anang Hermansyah berada di peringkat enam besar elektabilitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Apa komentarnya?

Survei Indikator Politik Indonesia  yang dirilis Minggu (11/6/2017) menempatkan politisi PAN Anang Hermansyah masuk enam besar sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur yang dipilih oleh masyarakat Jawa Timur. Secara berturut-turut Syaifullah Yusuf, Tri Rismaharini, Khofifah Indarparawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Abdullah Azwar Anas serta Anang Hermansyah.

Ambang Batas Nol Persen Adalah Perintah Konstitusi, Sebut PAN

KONFRONTASI -  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI tegas mempertahankan usul ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 0 persen. "Kami tetap nol persen karena kami sudah analisa landasan hukumnya" ungkap Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (6/6).

Yandri menegaskan, ambang batas nol persen adalah perintah yang lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019.

PAN Musti Waspadai Isu Dugaan Korupsi, Elektabilitas Terganggu

KONFRONTASI- isu dugaan korupsi masih mengganggu PAN. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan PAN harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan yang menimpa Amien Rais di kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

"Sebab jika keliru melakukan pembelaan bisa berakibat fatal bagi PAN. Bahkan bisa saja berujung pada reshufle kabinet dan menteri dari PAN tersingkir dari kabinet saat ini," ungkap Ubed saat dihubungi inilah.com Minggu (4/6/2017).

Soetrisno Bachir Tegaskan Dana Ke Amien Rais Itu Bantuan dari Dirinya

Konfrontasi - Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir, memberi klarifikasi terkait dugaan aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang mengalir ke rekening Amien Rais. Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, aliran dana alkes itu melalui Soetrisno Bachir Foundation (SBF).

Soetrisno menjelaskan, bahwa yayasan SBF itu diketuai oleh Nuki dan sekretarisnya bernama Yuri. Semua uang sumbangan ke pihak tertentu, melalui yayasan SBF itu. Sehingga uang keluar itu, jelas Soetrisno, melalui Nuki atau Yuri.

Pages