22 April 2018

PAN

PAN Nilai Pergantian Novanto Pulihkan Kredibilitas DPR

Konfrontasi - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Pergantian Novanto dinilai bisa memperbaiki citra parlemen yang buruk di mata masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno, berharap jika kelak Novanto diganti harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek seperti integritas serta paradigma baru terkait penataan parlemen.

Demokrat, PKS, PAN Resmi Usung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu

KONFRONTASI- Partai Demokrat, PKS dan PAN telah mencapai kesepakatan untuk mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk diusung dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018.

PAN Berikan Dua Saran Bagi Setya Novanto Terkait Korupsi KTP el

Konfrontasi - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto menyarankan Setya Novanto legowo melepaskan jabatannya sebagai ketua DPR.

Pertimbangannya tidak lain karena status terkini Setnov -sapaan Setya Novanto- sebagai tersangka korupsi e-KTP dan tahanan KPK.

Selain itu, dia juga terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan.

Yandri menyebutkan, yang paling memegang peranan dalam hal memberhentikan atau tidak Setnov sebagai ketua DPR adalah Golkar dan Setnov sendiri, karena dia juga ketua umum partai berlambang beringin hitam.

"Tentu PAN serahkan penuh pada Golkar. Tapi kalau mau dilihat dari perkembangan kekinian, karena itu menyangkut kelembagaan, saya kira mungkin Golkar ataupun MKD perlu memikirkan jalan terbaik untuk minta kelegowoan Pak Novanto (mundur). Ini lebih pada citra lembaga," kata Yandri dilansir jpnn.com lewat sambungan telepon, Minggu (19/11/2017).

Sekjen PAN Bantah Mumtaz Rais akan Berpasangan dengan JR Saragih di Pilgub Sumut

KONFRONTASI - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah kabar bahwa Mumtaz Rais akan berpasangan dengan Bupati Simalungun JR Saragih dalam Pilgub Sumatera Utara 2018 mendatang.

Pengamat: PAN Peduli Umat Terkait Perppu Ormas

KONFRONTASI - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Aswar Hasan menilai sikap PAN yang tegas menolak Perppu Ormas menunjukkan bahwa koalisi PAN dengan pemerintah bukan koalisi permanen tanpa reserve. Terutama berkaitan dengan sikap pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan umat. "Ini artinya PAN masih menunjukkan kepedulian dengan umat", kata Aswar.

Pandangan Yusril Mantapkan Sikap PAN Tolak Perppu Ormas

KONFRONTASI-Pandangan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menguatkan sikap fraksinya untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan PAN setuju dengan pandangan Yusril bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu Ormas.

"Kalau kita dari awal kan sudah menolak. Sudah kita kaji dari awal. Keterangan Pak Yusril, Dr Irman, Refli, semakin membuat mantap. Sungguh luar biasa memberikan pencerahan kepada kami," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Yandri menyebut UU Nomor 17 tahun 2013 soal Ormas sudah cukup komprehensif. Sebab, kata Yandri, Perppu Ormas memiliki dampak panjang. Menurutnya, peran pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas tetap harus ada.

"Karena kalau rezim berganti, tafsir orang mengenai Pancasila kan bisa berganti. Mendagrinya berganti kan cara pandangnya bisa berganti," ujarnya.

Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur pembubaran ormas dalam UU Ormas juga perlu dipertahankan.

"Kalau ada yang melanggar Pancasila diperingatkan tertulis, dihentikan kegiatannya, dibekukan sementara. Pengadilan mengadili, dibubarkan juga bisa, dihukum juga bisa. Jadi sudah cukup," tegasnya.

Usut Kasus Victor Laiskodat, Bareskrim Panggil Wasekjen PAN

JAKARTA-Bareskrim Polri mulai mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Ketua F-NasDem di DPR Victor Bungtilu Laiskodat. Penyidik hari ini, Rabu (13/9/2017) memanggil Wasekjend bidang Hukum dan HAM DPP PAN Surya Imam Wahyudi.

Wahyudi memenuhi panggilan Bareskrim didampingi Ketua DPW Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Thomas Warijo.

Tags: 

Konstituten PAN & Hanura Emoh Jokowi Presiden Lagi, Hasil Survey

KONFRONTASI -  Sekitar 40 persen konstituen dua partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PAN dan Hanura, tidak memilih Joko Widodo jika pemilu diselenggarakan hari ini.

Fakta itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 23-30 Agustus. Survei diikuti seribu responden dengan margin of error 3,1 persen.

Zulkifli Hasan: Islam dan Buddha Sama-sama Mengecam Pembantaian Muslim Rohingnya

KONFRONTASI - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menyeret isu agama saat membela etnis rohingya. Secara khusus, ia meminta kepada pegiat media sosial untuk menghentikan penggiringan opini bahwa membela rohingya sama dengan menyalahkan agama lain. 

Menurutnya, masalah yang dialami rohingya murni masalah kemanusiaan. Ketua MPR RI itu secara tegas mengatakan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan pembantaian etnis. 

PAN Desak Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Lipat Dibatalkan

KONFRONTASI -  PAN menanggapi sinis keputusan pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik mencapai 10 kali lipat, dari Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara. PAN ingin kenaikan dana parpol dibatalkan.

"Dana parpol itu kan bukan parpol yang minta, terutama PAN, tidak pernah mengusulkan dan saya kira sekarang kurang pas. Kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua, eh sekarang parpol yang disubsidi?" ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Pages