16 September 2019

paloh

Pakar Hukum: Partai Nasdem Melanggar Aturan!

KONFRONTASI- Sidang gugatan masa jabatan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/3). Sidang kali ini menghadirkan ahli hukum tata usaha negara Asep Marwan Yusuf.

Dalam persidangan, Asep menjelaskan partai politik secara demokratis harus menyelenggarakan kongres lima tahun sekali sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Sebab AD/ART merupakan aturan yang mengikat partai politik.

Saksi: Surya Paloh Lakukan Abuse Of Power

KONFRONTASI- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah melanggar konstitusi dan tidak lagi punya legalitas.

Tak Gelar Kongres, Partai Nasdem Melanggar Konstitusi

KONFRONTASI- Sidang lanjutan gugatan Partai Nasdem, Kisman Latumakulita atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, yang digelar oleh Dewan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, Kamis (21/3).

Dalam persidangan itu, Kisman selaku penggugat menghadirkan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun sebagai saksi ahli. Ubedillah nilai, maka Partai Nasdem telah memenangkan konstitusinya.

Ada Waktu 60 Hari, Hakim Diminta Segera Proses Gugatan Keabsahan Surya Paloh Sebagai Ketum Nasdem

KONFRONTASI- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang permulaan atas gugatan kader Partai NasDem, Kisman Latumakulita, atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (21/2/2019).

Pada persidangan ini, ketua majelis hakim memeriksa identitas dan legal standing dari pihak penggugat, Kisman Latumakulita, tergugat, pihak Surya Paloh, dan tergugat 1, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Gugatan atas Surya Paloh Nasdem : Peluang Damai Selalu Ada, Tapi Tidak Mudah

KONFRONTASI- Sidang perdana gugatan perdana kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada Ketua Umum Partai Nasdem digelar Perdana Negeri (PN) Jakarta Pusat. Namun demikian, sidang kemudian ditunda karena masalah administrasi.

Ketua Majelis Hakim Agustinus SW meminta kepada semua pihak untuk melengkapi legal standing hingga Senin (25/2) mendatang. Hingga tenggat waktu tersebut, Ketua Majelis Hakim juga menyarankan ada upaya damai dari pihak-pihak yang bersengketa.

Walah, ‘SIM’ Surya Paloh Kadaluarsa, Jangan Lagi ‘Kendarai’ Nasdem

JAKARTA- Ketua Umum Partai Nasdem menghadapi koreksi dan kontrol demokratis kadernya sendiri. Sidang perdana gugatan kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dimulai Kamis (21/2/2019).

Sidang permulaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agustinus SW SH. MH, dengan hakim anggota Dr. Titik Tejaningsih SH. HM dan Duta Baskara SH. MH. Sedangkan Panitra Pengganti adalah H. Mufid Talib SH.

Politikus Partai NasDem Ini Gugat Surya Paloh ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

KONFRONTASI- Kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita, didampingi tim penasihat hukum mendaftarkan gugatan kepada Surya Paloh yang tidak lagi sah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem sejak tanggal 6 Maret 2018.

Upaya pendaftaran gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu (6/2/2019).

Kisman menjelaskan, upaya pengajuan gugatan itu dilayangkan setelah pihaknya menyampaikan laporan kepada Mahkamah Partai Nasdem.

Ke Pengadilan Negeri Jakpus, Kisman Tempuh Jalur Hukum karena Mahkamah Partai Nasdem tidak Keluarkan Putusan Apapun

KONFRONTASI- Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kisman Latumakulita menggugat Surya Paloh terakit masa jabatan Ketua Umum Partai Nasdem ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kisman menjelaskan, dia menempuh jalur hukum karena Mahkamah Partai Nasdem tidak mengeluarkan putusan apapun.

"Ini untuk melanjutkan proses yang sudah saya tempuh selama 60 hari di Mahkamah Partai," kata Kisman di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakarta, Rabu (6/2).

Surya Paloh Tidak Menegakkan UU Pers, kata Rizal Ramli

KONFRONTASI- Ekonom senior, Rizal Ramli mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional seharusnya memahami jika ada perbedaan pendapat atau interpretasi yang disampaikan melalui saluran media, maka mahkamah yang harus ditempuh adalah Dewan Pers bukan pidana ke polisi.

Karena itu, salah kaprah kalau Surya Paloh/Nasdem melakukan somasi ke Bareskrim Polri.

 Padahal Rizal Ramli tidak pernah mengatakan Surya Paloh itu  brengsek.

Ini Alasan Rizal Ramli Minta Polisi Panggil Surya Paloh

KONFRONTASI- Rizal Ramli telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor terkait kasus pencemaran nama baik yang menyeret Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang dilaporkannya, (26/11/2018).

Usai diperiksa, Rizal Ramli dan kuasa hukumnya meminta pihak kepolisian ikut memanggil Surya Paloh.

Pages