26 August 2019

Pakistan

Pakistan Minta Dunia Internasional Cegah Genosida di Kashmir

KONFRONTASI-Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta perhatian masyarakat internasional terhadap kondisi di Jammu dan Kashmir. Ia mengatakan, kondisi di wilayah yang dipersengketakan itu sebagai situasi 'brutal'.

How can Pakistan help Afghan peace?

KONFRONTASI - Pakistani troops have fired hundreds of rockets on the border points of Afghanistan since the last day of Eid in last week. The rockets that were reportedly fired from Pakistan’s Bajawar area, hit the Shultan district of Kunar province which borders Pakistani tribal regions.

The attacks come at a time that officials in Islamabad are trying to convince both Afghan government and the United States about their honest assistances with the peace process to put an end to the two-decade of war (after the collapse of Taliban government in 2001).

Kashmir Bergolak, Ribuan Orang Ditahan

KONFRONTASI-- Setidaknya 2.300 orang telah ditahan di Kashmir, yang dikuasai India dengan dalih untuk mencegah terjadinya kerusuhan setelah New Delhi mencabut hak khusus Kashmir. Angka tersebut berasal dari polisi Kashmir dan berdasar statistik penangkapan yang ditinjau Associated Press.

India Cabut Status Khusus Kashmir, Pakistan Bergolak

KONFRONTASI-Para demonstran Pakistan berkumpul di Karachi untuk memprotes dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Kashmir setelah India mengubah status khusus kawasan itu. VOA melaporkan, Senin (19/8/2019).

Keputusan pemerintah India yang mencabut status khusus Kashmir telah memicu kemarahan di wilayah tersebut dan meningkatkan ketegangan dengan Pakistan.

Lewat Telepon, Trump Minta India-Pakistan Turunkan Kurangi Ketegangan di Kashmir

Konfrontasi - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta India dan Pakistan mengurangi ketegangan di wilayah Kashmir. Hal itu dia sampaikan saat melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Jumat (16/8/2019).

“Presiden (Trump) menyampaikan pentingnya India dan Pakistan mengurangi ketegangan melalui dialog bilateral mengenai situasi di Jammu dan Kashmir,” kata wakil juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley dalam sebuah pernyataan.

Konflik Kashmir: Indonesia Berpeluang Jadi Negosiator untuk Redakan Ketegangan

KONFRONTASI-Pemerintah Indonesia berpeluang jadi negosiator untuk meredakan ketegangan di dataran tinggi Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan, kata pakar Asia Selatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Otoritas Pakistan bersumpah batalkan pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India

KONFRONTASI -   Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, bertekad membatalkan keputusan pemerintah India mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir-India, dan jika perlu dia akan membawa kasus ini ke PBB.

Khan mengatakan, keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan dia mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman.

Khan juga mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa dia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu.

Pakistan Bakal Kirim Astronot Pertama ke Luar Angkasa Pada 2022

KONFRONTASI-Pakistan pada Kamis mengatakan berniat untuk mengirim astronot pertamanya ke antariksa pada 2022 dan akan mulai menyeleksi para calonnya pada tahun depan.

Negara tetangga dan musuh bebuyutannya, India, telah mengirim angkasawan pertama ke ruang angkasa pada 1984 dalam misi bersama dipimpin Soviet. Negara itu meluncurkan roket ke antariksa pada Senin untuk usaha mendaratkan pengelananya dengan aman di bulan, sebagai misi ambisiusnya saat ini.

ICJ orders Pakistan to allow India access to 'spy' Jadhav

The International Court of Justice (ICJ) has ordered Pakistan to allow India consular access to Kulbhushan Jadhav, an Indian citizen convicted of espionage in Pakistan.

The judgment, delivered byICJ President Abdulqawi Ahmed Yusuf, to a packed court at The Hague on Wednesday, however, rejected India's demand that Jadhav's conviction by a military court be dismissed.

The court also extended a stay on the execution of Jadhav pending a Pakistani legal review and reconsideration of the conviction based on the ICJ's ruling that Jadhav's rights to consular access were violated.

Pakistan contended that Jadhav did not have a right to consular access because he had been convicted of espionage and "terrorism", but the court ruled that Article 36 of the Vienna Convention on consular relations was applicable.

The convention was applicable "regardless of the allegations that Mr Jadhav was engaged in espionage activities"."The Court therefore concludes that Pakistan has breached the obligations incumbent on it under […] the Vienna Convention, by denying consular officers of India access to Mr Jadhav, contrary to their right to visit him, to converse and correspond with him, and to arrange for his legal representation," said Yusuf.

Wednesday's ruling has been seen by both sides as a win, with Indian Prime Minister Narendra Modi congratulating the ICJ for "a verdict based on extensive study of facts"

Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi, however, claimed it was a "victory" for Pakistan while confirming that Islamabad will not be releasing Jadhav.

Later on Wednesday, Pakistan's Foreign Office released a statement saying "Indian Naval Commander Kulbhushan Jadhav entered Pakistan without a visa on authentic Indian Passport with a fake alias Hussain Mubarak Patel".

"Commander Kulbhushan Jadhav is responsible for acts of sabotage, espionage and multiple terrorist incidents in which scores of innocent Pakistani citizens were killed resulting into umpteen women being widowed and numerous children becoming orphans.

"Commander Kulbhushan Jadhav has confessed all these acts during his trial in Pakistani court in front of a Judicial Magistrate. This is a clear case of Indian state terrorism."

Several missing after boat capsizes in Pakistan , six dead

At least six persons have been killed and 

Pages