20 November 2018

Pak Presiden

Kami Dibiarkan Buta Pak Presiden

KONFRONTASI -  Dua sepeda itu masih terpakir di atas marmer berwarna putih. Selain berdebu, ada sedikit perbedaan ketika pertama kali kendaraan roda dua itu pertama kali terpakir di gedung merah putih ini.

Jika dahulu masih diletakan diatas sebuah dengan karpet berwarna hitam, kini bersentuhan langsung dengan marmer. Jika dahulu bersanding dengan banner bertuliskan “16 bulan Gelap Gulita”, kini terdapat baner baru bertuliskan “Kami Dibiarkan Buta, Presiden Kemana?

Memang sejak pertama kali sayembara ini dibuat, belum ada satu pun yang berhasil menjawab siapa pelaku penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Slogan “Tuan Presiden Janjinya mana” pun hanya sekedar slogan, karena pertanyaan itu belum juga terjawab sebab kini tuan Presiden sibuk kampanye.

Kini 500 hari sudah sejak subuh kelabu itu merenggut salah satu bola mata milik Novel. Sejak 11 April 2017 itu pula janji-janji akan untuk mengusut tuntas diucapkan. Namun selama 500 hari itu pula, belum terungkap siapa orang yang melakukan penyiraman air keras itu.

Ampun Pak Presiden, Tolong Batalkan Kenaikan Tarif Listrik Pak!

KONFRONTASI - 

Dalam beberapa hari ini warga terkejut membayar listrik. Rekening listrik yang harus dibayar membengkak, karena tarifnya naik gila-gilaan. Apalagi minim sosialiasi dari PLN.

“Saya 900 VA. Biasanya per bulan itu antara Rp130 atau   Rp150 ribu, sekarang menjadi Rp260 ribu. Edan, gila nih naiknya. Kalau terus naik, saya menderita juga semain miskin. Ampuun pak Jokowi, jangan naik lagi, dan tolong kenaikan dibatalkan,” teriak Aspura warga Depok.

Pak Presiden, DPRD Saja Ogah Rapat dengan Terdakwa Penista Agama

KONFRONTASI - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mengaku kaget mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berstatus terdakwa penodaan agama. Menurut Aboe, hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

Bayangkan saja, ketika sebagian pihak di DPRD DKI Jakarta memilih tidak mau rapat dengan gubernur yang berstatus terdakwa, presiden malah mengambil sikap yang berbeda.