24 February 2020

OJK

Menyoal Wacana Pembubaran OJK

Oleh: Frans Aba*

Tanggal 22 November 2011 adalah waktu yang bersejarah bagi negara Indonesia, karena di tanggal itulah Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan. OJK akhirnya lahir setelah ditunggu cukup lama karena terombang-ambing berbagai kepentingan politik.

Pelaku Industri Keuangan Masih Butuh Peran OJK

KONFRONTASI-Pengamat Asuransi Kepler Marpaung berpendapat peran pengawasan dan pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih dibutuhkan para pelaku industri jasa keuangan.

Namun, menurut Kepler di Jakarta, Rabu, perlu ada reformasi di tubuh OJK agar pengawasan dan pengaturan dapat lebih efektif.

Reformasi itu dapat berupa pendirian Badan Pengawas agar terdapat supervisi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Komisioner OJK, serta peningkatan efektivitas dari satuan kerja terutama bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Kasus Asabri dan Jiwasraya, Faisal Basri Kritik OJK dan Kementerian Keuangan

KONFRONTASI -   Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Faisal menilai pemerintah abai dalam mengantisipasi kedua permasalahan sehingga bisa terjadi

 

OJK Terancam Dibubarkan, Ini Respon Wimboh Santoso

KONFRONTASI-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ​​​​​​mengatakan pihaknya sudah bekerja profesional dan independen dalam mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan selama masa kepemimpinannya.

Wimboh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, mengatakan perlu dicermati bahwa masalah di industri jasa keuangan yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat, telah terjadi jauh-jauh hari sejak era sebelum dia memimpin.

Kasus Jiwasraya Membuncah, Peran dan Fungsi OJK Dipertanyakan

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kasus yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Heri Gunawan saat mempertanyakan peran dari OJK sehingga kerugian negara di Jiwasraya bisa terjadi.

“Tentunya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi OJK tidak optimal dalam melakukan fungsi dan perannya,” ujar Heri kapada awak media, Selasa, (21/1/2020).

Ombudsman akan Interogasi OJK Terkait Pengawasan Asuransi

KONFRONTASI-Ombudsman RI siap memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan depan untuk mengevaluasi pengawasan yang dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya. Ombudsman menilai pengawasan OJK terhadap tata kelola Asuransi Jiwasraya masih memiliki kelemahan.

"Tidak ada tuduhan OJK terlibat. Hanya mempertanyakan sebagai lembaga pengawas bagaimana fungsi pengawasan OJK. Karena itu kami dan tim akan meminta klarifikasi ke OJK," ujar Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Soal Skandal Jiwasraya, Rizal Ramli: ‘’ Jaksa Agung itu Benar, OJK Memble dan Tidak Kompeten !

KONFRONTASI- Kata Kejagung: Jika Pengawasan OJK Benar, Kasus Jiwasraya tak ada!  Menurut tokoh nasional Rizal Ramli, pendapat Jaksa Agung itu benar sekali, OJK  memble dan tidak kompeten !
‘’ Jaksa Agung itu benar sekali, OJK  memble dan tidak kompeten !,’’ tegas RR, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur.
Rizal sering mengkritik kinerja OJK yang buruk, namun malah fokus membangun Menara OJK, sementara sejumlah lembaga asuransi dan reksa dana bermasalah serius. 

OJK Serahkan Kasus Jiwasraya Kepada Penegak Hukum

KONFRONTASI -   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan penyelesaian soal gagal bayar hingga rekayasa laporan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya kepada aparat penegak hukum.

"Biarlah proses hukum yang berjalan, kan sedang ditangani Kejaksaan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Kasus yang mendera BUMN asuransi itu kini ditangani Kejaksaan Agung.

Jiwasrayagate Meletup, Bukti Pengawasan OJK Lemah

KONFRONTASI-Persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kian membengkak, dari Rp 802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp 12,4 triliun pada akhir 2019, dinilai disebabkan oleh salah satu faktor, yakni 'kecolongan' pengawasan.

Itu artinya, sistem pengawasan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya bisa dikatakan bobrok.

Pasalnya Jiwasraya, gagal bayar Rp 12,4 triliun polis asuransi JS Saving Plan periode Oktober-Desember 2019, milik nasabah dalam dan luar negeri.

Menkeu Sri Mulyani Pilih WImboh Ketua OJK, ternyata Keduanya punya Jejak Hitam. Ketua OJK Pernah Diperiksa KPK Terkait Skandal Century

Pages