21 September 2019

Nazaruddin

Wow, Penjahat Politik Nazaruddin, Setya Novanto Pesta Remisi Lebaran 2019 di Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI -  Bekas bendahara umum Partai Demokrat yang menjadi narapidana kasus korupsi, M Nazaruddin mendapatkan remisi 2 bulan saat Lebaran 2019.

"Untuk yang terkenal ,kalau kasus korupsi, Nazaruddin saja. Dia juga sebelumnya sudah mendapatkan, jadi ini cuma mengikuti," kata Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu 5 Juni 2019.

Nazarudin Rekayasa Kasus Anas Urbaningrum

KONFRONTASI - Mantan anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ditunjuk sebagai Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang mengaku kalau semua kesaksiannya yang memberatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai rekasaya belaka.

Nazaruddin Dipersilakan Melapor Jika Memang Miliki Bukti Korupsi Fahri Hamzah

KONFRONTASI-Terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, dipersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan jika memiliki bukti korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, pada prinsipnya pihaknya terbuka untuk menerima aduan pihak manapun jika bukti korupsi tersebut terkait kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

"Saya belum tahu ya tentang itu apakah ada atau tidak ada kalau memang ada informasi terkait dengan penyelenggara negara silahkan disampaikan saja kepada KPK," ujar Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018).

Nantinya setelah mendapatkan informasi tersebut, KPK akan melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti korupsi. Dirinya mengungkapkan bahwa setiap aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPK.

"Ini sama seperti laporan masyarakat yang lain pada prinsipnya kita mempertangung jawabkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," kata Febri.

Soal Asimilasi, Nazaruddin: Saya Percayakan Saja Sama Allah

KONFRONTASI-Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku pasrah soal permohonan asimilasi yang diajukannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kalau masalah usulan asimilasi bebas bersyarat itu, kita ini kan negara hukum. Kita ini negara aturan, saya minta kepada semua aparaturnya, ikuti lah aturan. Kalau saya melawan aturan kan, ini saya kena masalah hukum, saya dipenjara kan karena ikuti aturan," katanya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Nazaruddin mengungkakan hal itu seusai menjadi saksi untuk Setya Novanto, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tipikor pengadan kartu tanda penduduk berbasis database secara elektronik (KTP-el) dengan potensi merugikan keuangan negara total senilai Rp2,3 triliun.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat, mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

Asimiliasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan dalam kehidupan masyarakat.

"Saya minta siapa pun itu, baik itu siapa pun di negeri ini, saya minta ikuti aturan. Kita harus percaya pada aturan dan harus menjalankan aturan yang disepakati. Jangan orang yang mengorbankan semuanya untuk membangun KPK janganlah sampai dilangar aturan," ujar Nazaruddin.

Keterangan Nazaruddin Jangan Ditelan Mentah-mentah

KONFRONTASI-Ada abnyak kejanggalan dalam keterangan dan kesaksian mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang harus dicek ulang kembali kebenarannya, terutama soal waktu dan tempat.

Misalnya saja keterangan Nazaruddin yang menyatakan ada pembagian uang di ruang kerja Mustokoweni. Bahkan, dia mengklaim melihat langsung pemberian uang dari Mustokoweni ke Ganjar Pranowo pada September-Oktober 2010. Padahal, Mustokoweni sudah meninggal dunia pada 18 Juni 2010 atau tiga bulan sebelumnya.

Mantan Mendagri Gamawan Siap Dikutuk jika Terima Uang e-KTP, Ini Kata Nazaruddin Demokrat

KONFRONTASI- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin meyakini betul bahwa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ikut menerima aliran dana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Hal itu dikatakan Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Awalnya, majelis hakim mengonfirmasi keterangan Nazaruddin soal pembagian uang yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya terkait penerimaan oleh Gamawan.

Angelina Sondakh Seret Ibas Terkait Korupsi Nazaruddin, Ini Reaksi Demokrat

KONFRONTASI - Partai Demokrat di DPR menyesalkan pernyataan mantan Anggota DPR Demokrat Angelina Sondakh yang menyebut Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono terkait dalam kasus mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menyatakan sebenarnya sudah biasa nama Ibas saaan akrab Edi Baskoro selalu dijadikan tameng dalam berbuat kejahatan.

Sandiaga Uno Bantah Nazaruddin

KONFRONTASI - Sandiaga Salahudin Uno mengaku lebih mengenal bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dibandingkan M. Nazaruddin. Menurut Mantan Komisaris PT Duta Graha Indah (DGI) ini, kedekatannya dengan Anas sudah berlangsung lama saat bergabung di organisasi kepemudaan. Saat itu, Anas juga menjadi anggota DPR RI.

Remisi untuk Nazaruddin, KPK: Dia Kasih Banyak Info

Konfrontasi - Terpidana korupsi proyek Hambalang M Nazaruddin mendapatkan remisi 5 bulan. KPK mengonfirmasi keputusan itu sudah melalui persetujuan KPK.

"Karena yang bersangkutan kooperatif dan membuka sejumlah informasi terkait keterlibatan pihak lain, maka KPK mengirimkan surat keterangan tersebut ke Kalapas Sukamiskin," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Jumat (18/8/2017).

Dituding Istimewakan Nazaruddin, Ini Respon KPK

KONFRONTASI-Mantan anak buah Muhammad Nazaruddin di PT Permai Group, Yulianis, menyebut banyak kasus mangkrak di KPK khususnya yang melibatkan perusahaan milik mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. Pernyataan tersebut diungkap Yulianis saat menghadiri rapat dengar umum pendapat dengan panitia khusus hak angket KPK.

Pages