20 June 2019

Natalius Pigai

Kubu Jokowi Maruf Hina Wibawa & Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan Peradilan

Oleh: Natalius Pigai

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). 

Catatan Natalius Pigai untuk Jokowi: People Power, State In Emergency

Oleh: Natalius Pigai

Kata Natalius Pigai: PKB Dan Golkar Berpotensi Merapat Ke Prabowo-Sandi

KONFRONTASI  -      Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar merupakan dua partai yang berpotensi akan merapat kepada pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo-Sandi jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden 2019.

Hal itu diungkapkan Eks Komnas HAM Natalius Pigai kepada wartawan di Kawasan Tendean Jakarta Selatan, Sabtu (23/3).

Pigai Ingatkan Kubu 02 Jangan Larut Dalam Isu 'People Power'

KONFRONTASI-Kubu 02 diingatkan untuk tidak hanya larut dalam isu "people power" jika mereka dicurangi dalam Pemilu.

People Power Yang Digaungkan Amien Rais Berpotensi Memecah Belah Bangsa

Pasalnya bukan tidak mungkin Joko Widodo selaku presiden akan mengeluarkan maklumat negara dalam keadaan darurat atau state in emergency bila melihat gelagat kalah di Pilpres dan menunjuk seseorang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini, atau penggantinya tanpa melalui proses Pemilu.

Kebijakan Jokowi dan Dampak Keamanan Integratif

Seluruh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus pahami bahwa Presiden Joko Widodo yang justru memperlemah dan mengamputasi kewenangan Polisi, bahkan menabrak konstitusi dengan mengeluarkan kebijakan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015: Keamanan Integratif yaitu memutus sebagian kewenangan Kepolisian misalnya bidang Keamanan Laut, Penanganan Narkotika, termasuk hal-hal yang bersifat keamanan insani (inhuman security) lainnya. Akibatnya reformasi di Kepolisian tidak bisa berjalan dengan baik.

Pigai: Jangan-jangan Ada Petinggi Polri yang Bergerak di Luar Perintah

KONFRONTASI-Perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melalui surat Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, memerintahkan agar anggota kepolisian menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2019.

Namun berbeda pada kenyataan di lapangan. Sebagaimana pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, atasannya, untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Soal Pemberantasan Korupsi, KPK yang Layak Dipuji, Bukan Jokowi

Aktivis HAM Natalius Pigai Tuding Jokowi Rusak Warisan Gus Dur

KONFRONTASI   -   Aktivis HAM dan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak warisan Gus Dur yang dirusak dan dibenamkan. 

Warisan-warisan tersebut berupa hak asasi manusia, demokrasi, kedigdayaan masyarakat sipil, dan independensi NU.

Joko Widodo Comot Atribut NU dan Benamkan Legasi Gus Dur

Oleh: Natalius Pigai

Aneh bin Ajaib! Itulah kalimat yang tentu saja dapat terlontar dari pikiran dan perasaan setiap ilmuan politik  dan intelektual  sosial yang memahami histriografi, sosiologis dan peta politik Indonesia sepanjang 73 tahun Indonesia Merdeka. Bahkan sesungguhnya tidak ada DNA secara sigifikan antara Joko Widodo yang berasal dari Kaum Abangan memiliki pengaruh terhadap kekuatan Politik Santri (khususnya kalangan NU). 

Demi Kemanusiaan, Presiden Diminta Tarik Pasukan dari Papua

KONFRONTASI-Demi pertimbangan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo diminta untuk menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dari Papua. Pemerintah diharapkan melakukan langkah-langkah dialog dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Mantan komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai, menganggap keberadaan pasukan di Papua meunjukkan Jokowi belum memahami  kondisi bangsa yang sesunguhnya. Ia juga menilai Jokowi telah melakukan kebijakan yang destruktif dan mengancam eksistensi bangsa.

Pages