28 May 2017

Muhammadiyah

Rizal Ramli: Masih ada Waktu 2 Tahun Presiden Jokowi untuk Reorientasi Ekonomi

KONFRONTASI- Tokoh nasional dan ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, masih ada waktu 2 tahun untuk reorientasi dan menggenjot kinerja pemerintahan Jokow Widodo dalam membangun perekonomian. Reorientasi visi-misi dan program Jokowi sesuai Nawa Cita dan Trisakti bisa dilakukan dalam dua tahun ke depan agar masyarakat merasakan manfaat dan prestasi Kabinet Kerja dalam membangun ekonomi yang berkadilan sosial.

Begini Cara Pemuda Muhammadiyah Menyadarkan HTI

Konfrontasi - Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya menolak keras khilafah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak anggota HTI berdiskusi untuk mengembalikan penafsiran yang salah terhadap makna sistem khilafah itu sendiri.

Ketum Muhammadiyah: HTI Berhak Tempuh Jalur Hukum

KONFRONTASI-Terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berpendapat HTI berhak untuk menempuh jalur hukum. Sebab HTI sudah terdaftar di Kemenkumham sehingga berhak untuk membawa masalah pembubaran tersebut ke ranah hukum.

"HTI sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga berhak untuk membawa masalah ini keranah hukum. Pemerintah juga harus mengikuti proses hukum. Jadi nanti ada proses pengadilan seperti di kasus Pak Ahok," kata Haedar Nashir pada simposium internasional, "Genre Sosial-Budaya Muslim Tionghoa di Indonesia," di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu(10/5/2017).

Dia mengatakan Muhammadiyah menghargai langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Namun semuanya harus tetap dalam koridor hukum dan tidak dalam koridor politik. "Jika HTI merasa berkeberatan atas pembubaran tersebut juga dapat menempuh jalur hukum," katanya.

Ketum Muhammadiyah soal Pembubaran HTI

KONFRONTASI- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah mengklaim keputusan tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dengan sejumlah pertimbangan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, langkah pemerintah terhadap pembubaran HTI haruslah konstitusional berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Manurut dia, jika terdapat suatu perbedaan, maka harus menempuh jalan peradilan.

Ini Reaksi Ketum Muhammadiyah atas Pembubaran HTI

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan organisasi pengusung khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui jalur hukum.

Haedar menuturkan, Muhammadiyah punya posisi yang sangat tegas dan jelas soal NKRI. Menurutnya, negara Indonesia yang berdasar Pancasila merupakan darul ahdi wa syahadah.

“Yakni negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi dan dibangun agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa,” katanya, Senin (8/5) petang.

Muhammadiyah Jatim Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh Pada 27 Mei

KONFRONTASI-Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sudah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1438 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 27 Mei 2017.

"Sesuai sistem hisab yang sudah dilakukan Muhammadiyah, awal puasa tahun ini pada 27 Mei mendatang," kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Pemuda Muhammadiyah akan Perkarakan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Kejaksaan karena tuntutan satu tahun yang disampaikan bertolak belakang. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, apa yang dilakukan jaksa yang menuntut Ahok satu tahun penjara masa percobaan dua tahun itu justru tidak sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan.

Ahok Dituntut Ringan, Dahnil: Copot Jaksa Agung!

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mencopot Muhammad Prasetyo dari posisinya sebagai Jaksa Agung. DEsakan itu disuarakan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Dimana PP Pemuda Muhammadiyah menilai ada intervensi dari Jaksa Agung terhadap JPU dalam kasus penodaan agama jelas menodai hukum.

“Bahkan saya secara resmi kepada Pak Jokowi minta Jaksa Agung dicopot saja karena bagi kami Jaksa Agung tidak berdiri atas nama kepentingan hukum,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Minggu (23/4).

Pemuda Muhammadiyah: Produsen Kebisingan di Pilgub DKI Adalah Para Kandidat dan Timsesnya

KONFRONTASI-Dalam pertemuan kemarin di Istana, Presiden Joko Widodo meminta para tokoh agama menyampaikan imbauan dan ajakan yang menentramkan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Hal ini untuk menghindarkan kondisi inkondisifitas di Indonesia.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik.

"Terkait permintaan menyampaikan pesan-pesan yang menentramkan jelang Pilkada DKI Jakarta, saya sepakat dengan Pak Presiden," katanya.

Mengapa Begitu Sulit Bangun Sistem Negara Bersih dan Ekonomi Berkeadilan?

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengemukakan tidak mudah dan cukup sulit untuk membangun sistem negara yang bersih dan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang ada saat ini.

Pages