15 October 2019

mobil dinas

Pengakuan Pelaku Pencurian Mobil Dinas Pemprov Jabar, Polisi: Disuruh Orang Dalam

Konfrontasi - Polisi menangkap pencuri mobil operasional milik Pemprov Jabar. Pelaku berinisial HMA (23) mengaku diperintah orang dalam untuk mencuri mobil pejabat tersebut.

"Jadi pengakuannya dia disuruh ngambil mobil itu dengan pura-pura menjadi ASN (aparatur sipil negara)," ucap Kapolsek Bandung Wetan Kompol Budi Triyono saat dihubungi, Sabtu (7/9/2019).

Mobil Dinas Jokowi Mogok, Fadli Zon: Ganti Pakai Esemka

Konfrontasi - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti mobil dinasnya dengan Esemka. Fadli mengatakan ini terkait mogoknya mobil dinas Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan Barat, Kamis kemarin.

“Ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu spiritnya akan bagus, kan sudah diproduksi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 6 September 2019.

Tolak Camry, Bupati Pidie Ingin Mobil Dinas Seperti Angkot

KONFRONTASI-Bupati Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Roni Ahmad, meminta mobil dinas yang memiliki banyak tempat duduk. Dia menolak menggunakan mobil mewah jenis Toyota Camry peninggalan bupati sebelumnya

Abusyik sapaan akrap Roni Ahmad menjelaskan, mobil yang hendak dipilih seperti angkutan umum L300 atau sejenisnya. Ini untuk menyesuaikan dengan mobil angkutan yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat umum.

"Bupati rakyat, jadi apa yang masyarakat naik itu yang saya pakai," kata Abusyik beberapa waktu lalu.

Rencana Beli Mobil Jeep Seharga Rp 3 miliar, Pemko Tanjungbalai Dinilai Sakiti Hati Masyarakat

KONFRONTASI - Rencana Kerja Pemerintah (RKPB) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai tahun 2017 tengah menjadi perhatian masyarakat. Hal itu disebabkan dalam RKPB tersebut, Pemko Tanjungbalai akan membeli mobil Jeep sebagai mobil dinas Wali Kota. Harganya cukup fantastis. Pemko Tanjungbalai mengalokasikan sebesar Rp 3,7 miliar untuk membeli mobil itu.

Pekan Depan Jalur Busway Khusus Evakuasi dan Tiga Mobil Ini

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan jalur bus Transjakarta (busway) dapat dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi sehingga tidak boleh ada kendaraan pribadi yang melintas. Senin pekan depan Ahok akan tegas menerapkan kebijakan ini, termasuk mobil-mobil pejabat dan kedutaan.

"Jadi, sebetulnya busway itu bukan hanya untuk bus Transjakarta saja, tapi bisa juga dijadikan sebagai jalur evakuasi. Makanya, jangan sampai ada kendaraan lain yang masuk," kata Basuki di Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Polsek Jagakarsa Buru Pelaku Penembakan Mobil Kapolsek Teluknaga

Konfrontasi - Kapolsek Jagakarsa Kompol Sri Bhayakari mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus penembakan mobil Kapolsek Teluknaga AKP Supriyanto yang terjadi pada pagi tadi di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Kami sedang melaksanakan lidik dan sidik. Mohon pengertiannya ya," ujar Sri Bhayakari saat dihubungi, Sabtu (21/5/2016).

Mubazir, Puluhan Mobil Layanan Internet Pemerintah Terbengkalai di Kalimantan Barat

Konfrontasi - Puluhan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tak terurus ditemukan di Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

Kesaksian warga, puluhan mobil ini sudah telantar selama dua bulan dan sudah tertutup semak. "Totalnya 75 buah. Ada 13 ditarik keluar. Katanya ke Jakarta," kata Yanto, warga Desa Sungai Rengas, Jumat (20/5/2016).

Jika Performance Anggota Dewan Buruk, Tak Perlu Mobil Mewah!

Konfrontasi - Rencana pengadaan 95 unit Toyota Fortuner untuk dijadikan kendaraan dinas anggota DPRD Jawa Barat terus mencuat. Hal itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan di internal DPRD.

Para anggota dewan sendiri saat ini sudah memiliki mobil dinas berupa Toyota Innova dan Rush dengan sistem pinjam-pakai. Lalu apa sesungguhnya fungsi dari mobil dinas bagi para wakil rakyat?

Pemkab Karawang Persilakan PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik. Kok Gitu?

KONFRONTASI-Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mempersilakan para pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung atau mudik lebaran.

Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, Selasa, mengatakan, para pegawai negeri sipil tidak seluruhnya memiliki kendaraan pribadi. Banyak pula pegawai negeri sipil yang berasal dari luar Karawang.

Atas hal tersebut, pihaknya membolehkan penggunaan mobil dinas untuk digunakan mudik oleh para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karawang.

Mudik, PNS Jangan Gunakan Mobil Dinas

KONFRONTASI-Penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS) diimbau tidak menggunakan mobil dinas untuk perjalanan mudik.

“Berkaitan dengan Ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri, KPK menyiapkan surat edaran termasuk larangan menerima gratifikasi bagi penyelenggara negara, dan pengawai negeri dan pada tahun ini juga akan disampaikan himbauan dalam surat tersebut, berkaitan dengan penggunaan mobil dinas untuk perjalanan mudik atau pulang kampung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (1/7).

Pages