29 February 2020

Menkumham

Menkum HAM Akan Lelang Jabatan Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Imigrasi

Konfrontasi - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berbicara mengenai Sri Puguh Budi Utami yang dirotasi dari jabatan Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS). Menurut Yasonna, rotasi jabatan bukan hal luar biasa.

"Kok dicopot? Kan dipindah. Penyegaran. Biasa, kan sudah 3 tahun. Biasalah itu. Perputaran itu kan biasa. Dulu juga begitu," kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).

Menkumham Yasonna Minta Anaknya Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

KONFRONTASI -   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku meminta anaknya Yamitema Tirtajaya Laoly untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/11/2019) ini. Yasonna menyebut, surat panggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diterima langsung oleh anaknya. Yamitema hanya mendapatkan foto surat pemanggilan itu dari Pemerintah Kota Medan. Sementara saat ini Yamitema sedang berada di Jakarta.

Kirim Surat ke Jokowi, Menkumham Yasonna Laoly Resmi Mundur

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut tertanggal 27 September 2019.

Wasekjen PDIP Arif Wibowo membenarkan pengunduran Yasonna tersebut. Dia menjelaskan, Yasonna akan dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2019 mendatang. Sehingga harus mundur dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pimpinan KPK Dibohongi Menkumham Terkait Revisi UU?

KONFRONTASI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly telah ingkar janji terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Laode mengatakan, Yasonna sebelumnya berjanji akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU KPK itu. "Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif lewat pesan singkatnya, Rabu (18/9) dikutip dari Antara.

Pemindahan Tahanan Mako Brimob atas Arahan Menkumham

KONFRONTASI -   Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkapkan alasan dilakukannya pemindahan ratusan tahanan dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok,Jabar menuju Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (10/5/2018).

Ia mengatakan pemindahan narapidana ke lapas yang ada di kawasan Cilacap, Jawa Tengah itu merupakan arahan dari Menkumham Yasonna Laoly.

"Sekarang, kewenangan terkait tahanan itu ada di Kemenkumham," ujar Syafruddin di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018).

Pandangan Menkumham Soal Pemberian Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Konfrontasi - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa sudah saatnya semua pengguna narkoba yang tertangkap pihak berwajib diberikan hak yang sama.

Menurut Yasonna, selama ini ada perlakuan berbeda terhadap para pengguna narkoba yang berstatus sebagai tokoh publik, orang berduit dengan masyarakat biasa.

Biasanya, jika tokoh publik seperti artis akan dengan mudah untuk direhabilitasi. Namun sebaliknya, jika masyarakat biasa, maka akan dengan mudah pula dijebloskan ke penjara.

Menkumham Tunggu Hasil Rekonsiliasi Soal SK Kepengurusan Partai Hanura

Konfrontasi - Menkumham Yasonna Laoly mengatakan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Hanura akan merujuk ke hasil rekonsiliasi internal partai. Ini disampaikan mengingat Hanura sempat mengalami konflik dualisme di internal yang memecah partai menjadi dua kubu.

"Dari hasil rekonsiliasi," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Jumat (26/1/2018). Ia menyatakan ini saat ditanya apakah akan mengeluarkan SK kepengurusan baru Partai Hanura.

Pemerintah Minta Dua Hanura Duduk Bersama

Konfrontasi - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta meminta dua kubu dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  duduk bersama mencari solusi menyusuol mosi tidak percaya sejumlah DPD Hanura kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

"Mengenai Hanura kan sudah ada SK kemudian dari kelompok Ambhara datang ke saya menyerahkan hasil Munas. Saya hanya meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama. Ini sekarang tahap verifikasi partai politik," kata Yasonna pada Festival Keimigrasian di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (21/1/2018).

KPK Dipenuhi Demonstran: Ikut Korupsi E-KTP, Tangkap Menkumham Yasona Laoly

KONFRONTASI -  Ratusan massa dari Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) melakukan aksi didepan gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/11/2017). Dalam aksinya Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) mendesak KPK untuk menangkap Menkumham Yasona Laoly, dan segera menuntuskan Gamawan Fauzi, Ganjar Pranowo, Melchias Markus Mekeng, Bendung PDIP Olly Dondokambey karena diduga menerima dana korupsi E- KTP. (KONF/AKTUAL)

Yasonna: Indonesia Masih Tutup Pintu bagi Advokat Asing

Konfrontasi - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah hingga kini masih menutup pintu bagi advokat asing untuk membuka kantor dan beracara secara langsung di Indonesia.

Pages