29 February 2020

Menko Kemaritiman

Soal Rencana Menko Luhut, Said Didu: Apapun Masalahnya Serahkan ke China

Konfrontasi - Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengenai solusi menyelematkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai sorotan publik. Pasalnya, Luhut berencana menggandeng asing, dalam hal ini China.

Kritik keras pun dilayangkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia mempertanyakan sikap pemerintah yang selalu menjadikan China sebagai solusi semua masalah.

Penamaan Laut Natuna Utara bukan Cuma Wacana dan Bukan Klaim Sepihak Indonesia. Jokowi Disarankan Pertahankan Laut Natuna Utara

KONFRONTASI- Jasa mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli  (RR) relatif besar dalam penamaan Laut Natuna Utara yang terbukti berhasil menaikkan posisi tawar Indonesia di panggung regional dan global. Penggunaan nama Laut Natuna Utara era  Presiden Jokwi itu merupakan langkah yang brilian dan juga menegasakan kedaulatan Indonesia. Selain itu, penamaan tersebut memperlihatkan penghormatan kepada perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Resmi, Tiga Menteri Sepakati Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji

Konfrontasi - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi ditetapkan sebagai embarkasi pemberangkatan jemaah haji mulai tahun ini. Hal tersebut, diputuskan oleh tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Bandara Kertajati untuk Pelaksanaan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Olah Plastik Jadi Aspal, Menko Kemaritiman: Belajar dari India

Konfrontasi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia tengah belajar dari negara kain sari, India, dalam hal pembuatan aspal dengan bahan baku utama limbah plastik. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi limbah plastik yang mengapung di laut dengan mengolahnya menjadi barang reuse dan recycle.

Hapus Pajak Barang Mewah Kapal Pesiar, Pemerintah Bisa Raup Rp 6 Triliun Lebih

Konfrontasi - Pemerintah tengah mempersiapkan aturan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Yacht. Ditargetkan aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ini keluar pada kuartal I tahun ini.
 

Menko Luhut: Proyek Infrastruktur Indonesia Bakal Dipamerkan di Washington

Konfrontasi - Pemerintah akan kembali memamerkan sejumlah proyek strategi nasional Indonesia ke kancah mancanegara. Kali ini akan di lakukan di forum ekonomi dunia (World Economic Forum/WEF) yang akan menghadirkan berbagai investor dari sejumlah negara di dunia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan seusai melakukan pertemuan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantornya.

Solusi Rizal Ramli Genjot Daya Beli Masyarakat

Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli masyarakat. Pasalnya terbukti banyak toko ritel gulung tikar lantaran ditinggalkan pelanggan.

Rizal Ramli menuding ekonomi Neoliberal ala Bank Dunia yang dicerminkan dengan kebjakan super konservatif yang ditempuh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini menjadi biang keladi pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

Luhut Nilai Meikarta Bisa Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Konfrontasi - Lippo Group melakukan penutupan atas (topping off) bangunan dua tower pertama di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (29/10/2017).

Dalam kesempatan tersebut hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, ‎CEO Lippo Group James Riady, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie‎, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaiatan.

Luhut mengapresiasi langkah Lippo Group yang telah berinvestasi untuk mendirikan kota baru Meikarta.

Menko Kemaritiman Jamin Nasib Nelayan di Pulau Reklamasi, Ini Tanggapan Bu Susi

Konfrontasi - Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjamin nasib nelayan yang terdampak reklamasi Teluk Jakarta.

Lantas, bagaimana Menteri Kelautan dan Perikanan menanggapi hal ini? Mengingat, Susi pernah menyebut bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan berdampak kepada lingkungan dan nasib nelayan setempat.

Proyek Reklamasi Dilanjutkan, GIB Curigai Ada Kasta yang Lebih Tinggi dari Larangan Menteri

Konfrontasi - Proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, terutama Pulau G kabarnya tetap akan dilanjutkan. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengingatkan bahwa jika dilanjutkan ada potensi tingkat bahaya yang lebih tinggi.

Bahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Setyamurti Poerwadi sempat menyampaikan langsung ke Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan.

Pages