14 December 2019

Menag

Ahmad Baidowi: Menag Harus Mampu Jelaskan Korelasi Cadar dengan Radikalisme

KONFRONTASI -   Wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang hendak mengkaji pelarangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintah dipertanyakan Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi Menteri Agama perlu menjelaskan serinci mungkin mengenai kaitan antara cara berpakaian dengan pemahaman yang dianut seseorang.

Menag Bantah 50 Persen Pegawai Terpapar Paham Radikalisme

KONFRONTASI - Menteri Agama (menag), Fachrul Razi membantah beredarnya isu sekira 50 persen pegawai Kemenag yang terpapar paham radikalisme. Meski demikian, Fachrul tak membantah adanya pegawai yang terpapar paham itu.

"Itu isu yang tidak betul. Kalau dibilang ada, mungkin ada ya. Tapi kalau 50 persen kebangetan, kalian membuat data seenaknya. Tidak begitu lah ya," kata Fachrul di Kemenag, Jalan MH Thamrin, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Menag bukan NU, Komandan Densus 99 Banser: Ansor & Banser tak Mau Urus Lagi Radikalisme

KONFRONTASI -   Ansor dan Banser tidak akan mengurus radikalisme karena beberapa menteri termasuk menteri agama sudah mengurus radikalisme

“Ansor, Banser akan kembali ke barak melakukan konsolidasi internal penguatan kaderisasi, nah urusan radikalisme kita serahkan ke negara dan tidak akan ikut-ikut lagi urusan itu,” kata Panglima Densus 99 Mohammad Nuruzzaman, Rabu (23/10/2019) dikutip dari okezone.

Ia tidak mau mempersoalkan menteri agama bukan dari NU. Menurutnya pemilihan menteri merupakan hak presiden.

Di Praperadilan Rommy, KPK Beberkan, Menag Terima Rp10 Juta

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta terkait dengan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

KPK Jelaskan Soal Uang Honor di Ruang Kerja Menag

KONFRONTASI -  

Lukman Hakim Saifuddin Sebut Uang Honor, Sekjen PPP: Bisa Benar, Bisa Salah

KONFRONTASI -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan informasi dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa uang temuan KPK di ruangannya adalah uang honor. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut, informasi bahwa uang itu adalah uang honor bisa benar, tapi dapat juga salah.

"Saya membayangkan sekali lagi bisa jadi benar bisa jadi salah ya," kats Arsul ditemui di Gedung DPP PPP, Rabu (20/3).

Menag Pecat Dosen UIN Jakarta Pengkritik Jokowi. Pakar Hukum: Memalukan! ASN Itu Abdi Rakyat, Bukan Abdi Pemerintah

KONFRONTASI-  “Diberhentikan karena kritik @jokowi dan Menag, itu kebahagiaan sendiri”. Sebaris kalimat itu terpampang di lini massa akun @eae18, milik wartawan senior Edy A Effendi. Pengkritik Joko Widodo itu diberhentikan dengan hormat dari jabatan pengajar di UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta..

Netizen pun menaruh simpati kepada pakar komunikasi yang juga dikenal sebagai pemikir Islam itu. Tak ketinggalan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan akan terus “memperhatikan”  kasus pemecatan sepihak itu.

Menag Tetap Ingin Keluarkan Kartu Nikah, Cak Imin: Kurang Kerjaan

KONFRONTASI -   -Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin bersikeras tetap akan mengeluarkan kartu nikah bagi masyarakat yang ingin menikah meski diprotes sebagian kalangan. Sikap politikus PPP itu ditentang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Lewat akun twitternya, Cak Imin melontarkan pernyataan ketidaksetujuannya atas sikap Menteri Lukman.

"Kurang kerjaan," cuit Cak Imin dalam akunnya, @cakimiNOW, Kamis (22/11/2018).

Miris,Menag Usulkan Dana Umat Untuk Biayai Utang BPJS

KONFRONTASI -   Pada Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) ke-14, di Jakarta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga selaku pembicara menawarkan sejumlah alternatif untuk melakukan pembiayaan pengelolaan rumah sakit karena utang-utang BPJS yang kian tak kunjung terlunasi.(Kamis 18/10).

PPP ke Menag: Berembug Dulu Sebelum Mengeluarkan Kebijakan

KONFRONTASI - Polemik soal daftar 200 mubalig harus dapat kita petik hikmah secara bersama-sama. Permintaan maaf Menag menunjukkan sikap legawa atas kebijakan yang telah menimbulkan kegaduhan di bulan ramadan ini.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (23/5)

Ia mengatakan jika secara jernih memerhatikan kebijakan tersebut, pada dasarnya memilki iktikad baik.

Pages