29 April 2017

Megawati

Rachmawati: Megawati yang Keluarkan Inpres SKL BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Soal Kasus SKL BLBI, Rachma: Syafruddin Temenggung Cuma Pelaksana Keputusan Megawati

KONFRONTASI-Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Megawati Berpeluang Jadi Tersangka Kasus BLBI?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kini beredar isu sejumlah nama juga bakal menjadi tersangka baru. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan disebut-sebut berpeluang menjadi tersangka kasus tersebut. Pasalnya, saat menjabat Presiden, Megawati menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI ke sejumlah bank bermasalah.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mengusut semua yang terlibat kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

“Untuk bisa menetapkan tersangka baru maka Inpres No.8 tahun 2002 yang dijadikan dasar keluarnya SKL kepada sejumlah obligor yang ditandatangani Presiden Megawati  perlu ditelusuri. KPK harus memproses pembentukan dan pelaksanaan dalam SKL tersebut. Sehingga penetapan tersangka terhadap Megawati sangat terbuka peluangnya,” kata Suparji kepada Harian Terbit, Rabu (26/4/2017).

Namun, lanjutnya, penetapan tersangka itu perlu dibuktikan apakah keluarnya kebijakan ada penyimpangan. “Karena kebijakan Megawati menyebabkan dikeluarnya release and discharge atau penghapusan proses dan tuntutan hukum terhadap obligor," tegasnya.

Saat menjadi Presiden, Megawati mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya SKL BLBI ke sejumlah bank yang bermasalah. Apalagi dari kebijakan tersebut negara mengalami kerugian hingga bernilai Rp138,7 triliun. Bakal adanya tersangka baru mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga kasus BLBI bisa memberikan keadilan bagi saya semua rakyat Indonesia.

Menurut Suparji, penetapan Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka merupakan awal dari penyelesaian hukum kasus BLBI yang telah mengendap selama 20 tahun. Saat ini masyarakat menunggu langkah nyata berikutnya dari KPK untuk menuntaskan kasus BLBI.

“KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara.  Jika unsur-unsur korupsi terpenuhi maka KPK harus memproses secara hukum siapapun yang terlibat," tegasnya.

Peluang Megawati menjadi adanya tersangka baru dalam kasus BLBI diakui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Karena jika kebijakan Megawati menandatangani SKL BLBI ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.  

"Kebijakan itu tidaklah menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4/2017).

Ahok Keok, PDIP Tertohok

Kalau saja Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP dikelilingi oleh penasehat-penasehat cerdas dan punya sikap negarawan, PDIP tidak sepatutnya mencalonkan Ahok Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkda 2017.

Karena Ahok selain bukan kader PDIP, prilaku pribadinya tidak sesuai dengan karakter partai berlambang banteng itu sendiri.   

Memang tidak ada rumusan tentang apa dan bagaimana karakter kader PDIP. Tetapi paling tidak kader itu - apalagi yang mau menjadi pemimpin di ibukota negara, bukanlah orang yang kata orang Betawi, manakala berbicara, mulutnya seperti "mulut comberan". Atau dalam perumpamaan lainnya, seperti orang yang siang lebih banyak bercengkerama dengan warga Ragunan yang tinggal di kompleks Taman Marga Satwa.

Kekeliruan PDIP mencalonkan Ahok semakin dirasakan sebagai sebuah kekeliruan fatal, karena tidak menimbang semua pernyataan Ahok tentang partai politik maupun PDIP.

Ahok sejak awal sebetulnya sudah meremehkan peran dan kredibilitas  parta-partai politik, termasuk PDIP. Sampai-sampai dia menyatakan hanya akan maju dalam Pilkada melalui jalur perorangan. Diajuga menyatakan, kalaupun dicalonkan partai, tapi dia tidak akan tunduk pada perintah partai.

Kini keputusan blunder PDIP itu, sudah berbuah yang buruk. Ahok kalah. Kekalahan tersebut tidak perlu disesali. Tapi justru harus disyukuri sebab pada akhirnya partai bisa membaca apa yang menjadi keinginan sesungguhnya oleh rakyat.

Rakyat ibukota sudah semakin cerdas. Sehingga dari kecerdasan rakyat ini partai harus sadar jika mau merekrut politisi atau calon anggota, ingatlah akan "Pengalaman Ahok".

Mayoritas rakyat Jakarta tidak memilih Ahok, justru perlu dilihat sebagai sebuah kecenderungan dan keniscayaan di masyarakat. Bahwa PDIP sebagai partai kader, hendaknya perlu melakukan evaluasi dan introspeksi tentang sistem rekrutmen yang selama ini diterapkan oleh partai.

Kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta tidak bisa disimpulkan sebagai akibat dari strategi Anies-Sandiaga yang menggunakan isu SARA. Kalau boleh bersikap kritis, tanpa isu SARA pun, Ahok-Djarot secara matematika tidak mungkin menang. Karena dari hasil penghitungan suara di Putaran Pertama, selisih Ahok dan Aniesa relative tipis. Haya sekitar dua persen.
 
Nah perhitungan di atas kertas, pemilih pasangan Agus-Silvi di Putaran Pertama yang berjumlah 17 persen, itulah yang harus diperebutkan oleh Ahok dan Anies.  Sementara diyakini, tidak mungkin pemilih Agus-Silvi akan mengalihkan suara mereka semuanya ke Ahok. Mereka justru diperhitungkan akan lari ke Anies-Sandi.

Ahok Keok, Megawati Bungkam

KONFRONTASI-  Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Ahok Bakal Diselamatkan?

Oleh: Arief Gunawan*

Beredar Kabar Megawati Minta Ahok-Djarot Siapkan Pidato Kekalahan

KONFRONTASI-Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, menilai isu intoleran, anti Pancasila dan segala hasutan untuk menyudutkan umat Islam yang gencar disebarkan oleh kubu Ahok-Djarot semakin tidak efektif dan kontraproduktif.

Justru propoganda primitif tersebut membuat umat Islam solid dan lebih agresif mendukung seruan ulama untuk memilih gubernur muslim di Pilgub DKI Jakarta.

Menurutnya, perilaku politik Ahok yang arogan dan gemar melecehkan ulama, telah memicu ketegangan dan saling prangsaka antar umat beragama.

Viral, Video Megawati Mohon Bantuan

JAKARTA-Video Megawati Soekarnoputri yang bicara soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jadi viral. Dalam video tersebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan bahwa Pilkada DKI Jakarta sama dengan Pilkada lain pada umumnya. Karena itu, ia ingin masyarakat tidak menggunakan isu-isu SARA.

Mega Ingin Ahok Wapres?

SIAPA pemegang kekuasaan tertinggi di PDIP kalau Mega pensiun dari partai? Sebenarnya critical point-nya bukan soal siapa figur yang akan menggantikannya. Yang terpenting adalah PDIP harus mengubah model nasionalismenya lebih dulu, dari yang selama ini hanya sekedar model nasionalisme panggung, nasionalisme poster dan nasionalisme yang menjual jargon-jargon Sukarnoisme belaka.

Megawati: Pak Ahok, Sudahlah Jangan Cerewet!

KONFRONTASI-Megawati Soekarnoputri menceritakan bahwa dirinya sempat menasehati calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menasihati Ahok agar tidak terlalu banyak bicara. Mengingat kondisi politik yang tengah tidak stabil.

Pages

Berita Terkait