Maruf Amin

KONFRONTASI-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai aturan larangan memamerkan kemewahan bagi anggota Polri sudah sangat tepat. Ia ingin peraturan serupa dapat dibuat oleh instansi lainnya.

"Ya itu bagus sekali, supaya tidak menimbulkan kecemburuan kemudian juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Saya kira anjuran itu bagus sekali," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Kalau perlu ditiru oleh instansi dan lembaga-lembaga lain. Itu bagus sekali, kesederhanaan," sambung dia.

KONFRONTASI - Bakal dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang sebagai Wakil Presiden, Maruf Amin masih tercatat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski sudah menjadi Wapres, Maruf menegaskan dirinya akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI dengan status nonaktif.

"Sepakat tetap (Ketua MUI) karena tugas-tugas saya sebagai wakil presiden maka saya ketua umum nonaktif dulu," ujar Maruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (15/10).

KONFRONTASI-Wapres terpilih Ma'ruf Amin berharap PKB bisa ikut mendorong diloloskannya Undang-Undang Pesantren. Dia berharap, dengan diketuknya UU ini, pesantren bisa mendapatkan dana APBN.

"UU Pesantren nanti, saya harap PKB paling depan untuk meloloskan UU Pesantren sehingga nanti pesantren ada APBN-nya setiap tahun," kata Ma'ruf Amin di Penutupan Muktamar VI PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

KONFRONTASI-Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024, KH Ma'aruf Amin menghadiri puncak perayaan ulang tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-44. Dalam sambutannya, ia mengaku bersyukur bisa hadir di acara ini bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini sempat berseloroh jika ia hanyalah pengganti posisi Jusuf Kalla sebagai pendamping presiden.

KONFRONTASI - KH Maruf Amin belum mau menanggalkan jabatan sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia baru akan melepas posisi itu setelah resmi dilantik sebagai wakil presiden.

"Kalau sudah dilantik, saya mundur (dari Ketua MUI)," tegasnya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Maruf memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, saat ini dia belum rangkap jabatan, sebab belum resmi menjadi wapres. Posisi wapres masih dijabat oleh Jusuf Kalla. 

Ahli hukum Refly Harun berkicau usai dimintai komentar terkait klaim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait jabatan Maruf Amin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Refly Harun mengaku dihubungi wartawan mengenai klaim BPN yang menyebut Maruf Amin menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan peluang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi memenangkan gugatan sengketa Pengitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) relative kecil.

Alasan Refly tidak ada hal yang signifikan dari keterangan para saksi fakta dan saksi ahli untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dari pemohon, dalam hal ini tim hukum Prabowo-Sandi. Meski demikian, Refly masih melihat ada kesempatan pihak pemohon agar gugatan mereka dapat dikabulkan majelis hakim MK.

JAKARTA -Tak Mau Dilepas, sebagai cawapres Jokowi, ini 9 Jabatan Ma'ruf Amin dengan Gaji Tinggi yang dipersoalkan publik karena tidak etis, tidak pantas dan melanggar peraturan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal kesaksian Said Didu di sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.

Diketahui sebelumnya, ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KONFRONTASI- Kembali terjadi debat publik terhadap status pimpinan BUMN saat status Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres namun masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Oleh Muhammad Said Didu.

KONFRONTASI - Sosok Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin menjadi salah satu yang dipersoalkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.Yang menjadi soal yakni jabatanMaruf di dua perbankan BUMN, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Merespon hal itu, KH Maruf mengamini bahwa memiliki jabatan di dua perbankan. Namun ia menegaskan bahwa statusnya bukan karyawan.