Maruf Amin

KONFRONTASI-Wapres terpilih Ma'ruf Amin berharap PKB bisa ikut mendorong diloloskannya Undang-Undang Pesantren. Dia berharap, dengan diketuknya UU ini, pesantren bisa mendapatkan dana APBN.

"UU Pesantren nanti, saya harap PKB paling depan untuk meloloskan UU Pesantren sehingga nanti pesantren ada APBN-nya setiap tahun," kata Ma'ruf Amin di Penutupan Muktamar VI PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

KONFRONTASI-Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024, KH Ma'aruf Amin menghadiri puncak perayaan ulang tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-44. Dalam sambutannya, ia mengaku bersyukur bisa hadir di acara ini bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini sempat berseloroh jika ia hanyalah pengganti posisi Jusuf Kalla sebagai pendamping presiden.

KONFRONTASI - KH Maruf Amin belum mau menanggalkan jabatan sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia baru akan melepas posisi itu setelah resmi dilantik sebagai wakil presiden.

"Kalau sudah dilantik, saya mundur (dari Ketua MUI)," tegasnya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Maruf memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, saat ini dia belum rangkap jabatan, sebab belum resmi menjadi wapres. Posisi wapres masih dijabat oleh Jusuf Kalla. 

Ahli hukum Refly Harun berkicau usai dimintai komentar terkait klaim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait jabatan Maruf Amin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Refly Harun mengaku dihubungi wartawan mengenai klaim BPN yang menyebut Maruf Amin menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan peluang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi memenangkan gugatan sengketa Pengitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) relative kecil.

Alasan Refly tidak ada hal yang signifikan dari keterangan para saksi fakta dan saksi ahli untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dari pemohon, dalam hal ini tim hukum Prabowo-Sandi. Meski demikian, Refly masih melihat ada kesempatan pihak pemohon agar gugatan mereka dapat dikabulkan majelis hakim MK.

JAKARTA -Tak Mau Dilepas, sebagai cawapres Jokowi, ini 9 Jabatan Ma'ruf Amin dengan Gaji Tinggi yang dipersoalkan publik karena tidak etis, tidak pantas dan melanggar peraturan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal kesaksian Said Didu di sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.

Diketahui sebelumnya, ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KONFRONTASI- Kembali terjadi debat publik terhadap status pimpinan BUMN saat status Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres namun masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Oleh Muhammad Said Didu.

KONFRONTASI - Sosok Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin menjadi salah satu yang dipersoalkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.Yang menjadi soal yakni jabatanMaruf di dua perbankan BUMN, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Merespon hal itu, KH Maruf mengamini bahwa memiliki jabatan di dua perbankan. Namun ia menegaskan bahwa statusnya bukan karyawan.

Kiai Ma’ruf Diajak Hindari Dosa Lebih Besar, Beredar Surat Terbuka MUI Kota Sorong

23 April 2019    

SURABAYA | duta.co – Pilpres 2019 yang dinilai penuh kecurangan dan intimidasi ini, ternyata, ikut membuat gelisah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MU) Kota Sorong. Karena dalam kontestasi Pilpres kali ini, ada nama KH Ma’ruf Amin, yang notabene Ketua Umum (nonaktif) MUI sebagai Cawapres Jokowi.

Sampai Selasa (23/4/2019) pagi, masih beredar luas surat terbuka MUI Kota Sorong yang ditujukan kepada Prof Dr KH Ma’ruf Amin.

KONFRONTASI- Prabowo-Sandi kompeten/profesional dan mahir Bahasa Inggris. Sebaliknya Jokowi-Maruf Amin tidak Mahir dan tidak Kompeten/tak profesional untuk mengatasi masalah dan tantangan global, kata para jurnalis dan analis. ''Karena memang Jokowi dan Maruf masih tidak fasih untuk berbahasa Inggris. Dan itu fakta yang harus kita maklumi dan sadari.