25 August 2019

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kasus UAS, Ahok: Beda Masalahnya

Konfrontasi - Nama Ustaz Abdul Somad kembali ramai dibicarakan. Ia dilaporkan ke Polda NTT, oleh Organisasi massa Brigade Meo Nusa Tenggara Timur.

Hal ini berawal, dari video ceramah UAS yang diunggah lewat akun twitter @P3nj3l4j4h. Dalam sebuah ceramah, UAS mengungkit soal salib, setelah mendapat pertanyaan dari catatan di selembar kertas.

MUI: Peternakan Ayam Lokal Masih Minim Halal

Konfrontasi - Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluhkan minimnya kesadaran halal di sektor peternakan ayam mandiri. Selain minimnya halal di rumah potong hewan (RPH) ayam, standar halal di sektor peternakan jauh dari kata layak.

MUI Apresisasi Kebijakan Tes Narkoba Sebelum Menikah

Konfrontasi - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Zainut Tauhid Sa'adi mendukung tes narkoba terhadap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

"Tes narkoba bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan deteksi dini terhadap para calon mempelai yang positif narkoba," kata Kiai Zainut, Jumat (19/7/2019).

Ke Kantor MUI Pusat, Andre Taulany Minta Maaf dan Akui Khilaf

Konfrontasi - Komedian sekaligus presenter Andre Taulany mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019). Kedatangannya terkait masalah dugaan dirinya dianggap menghina nabi dalam sebuah sacara televisi.

Andre Taulany bertemu dengan Ketua Komisi Dakwah, Muhammad Cholil Nafis saat datang ke MUI. Dalam pernyataannya, dia menyampaikan permintaan maaf atas kekhilafannya.

Wow, Ternyata Bank Indonesia Telah Keluarkan Fatwa Main Game Online Merugikan Negara

Konfrontasi - Bulan depan, rencananya Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa haram untuk game bernama Player Unknown’s Battleground (PUBG) karena dinilai memicu terjadinya kekerasan. Namun tahukah kamu kalau Bank Indonesia (BI) ternyata sudah menerbitkan fatwa lebih dulu, bahwa game online buatan developer asing terbukti merugikan negara?

Hah! Kok bisa? Jadi begini ceritanya seperti dikutip CekAja, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Fatwa tersebut bukan diungkapkan oleh pegawai bank sentral level rendahan loh. Tapi langsung dari mulut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara saat menjadi pembicara Seminar Nasional: Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan pada Rabu 27 Maret 2019.

Menurut Mirza, kegemaran masyarakat Indonesia bermain game online buatan developer asing secara tidak langsung membebani Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Waduh, apa pula itu NPI?

Mengutip laman BI, NPI adalah statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial.

Nah, Mirza menjelaskan setiap orang Indonesia yang melakukan transaksi untuk dapat bermain game online, maka transaksi yang umumnya berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) itu sedikit demi sedikit dapat menjadi beban bagi NPI.

Sebut saja contohnya uang yang kamu keluarkan untuk mengunduh game online yang tidak gratisan. Atau kalau kamu pemain aktif game Mobile Legends, tentu pernah sesekali atau bahkan sering membeli ‘skins‘ yang dapat meningkatkan kemampuan tempur karakter jagoan yang sering kamu gunakan.

“Mungkin nilainya hanya setengah dolar, tapi kalau yang main dua juta orang? Keluar semua itu uang dari Indonesia untuk games itu yang akan kelihatan di NPI,” ujar Mirza.

Transaksi yang kamu lakukan saat bermain game online, tidak ada bedanya dengan jual-beli barang skala besar dengan perusahaan asing atau lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor. Pasalnya, ada uang yang dibayarkan untuk dapat membeli barang/jasa dari perusahaan penyedianya di luar negeri.

Pro Kontra Fatwa Haram PUBG, MUI: Hal Wajar

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan pro-kontra terkait permainan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sebagai hal yang wajar.

"Pasti ada, semua pasti punya pendapat, mana yang lebih maslahat, boleh apa enggak," kata Anwar di sela acara Sidang Tahunan Ekonomi Keumatan di Jakarta,  Selasa, 26 Maret 2019.

Soal kapan keluarnya fatwa MUI terkait permainan PUBG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memperkirakan bulan depan.

AMD Nilai Fatwa Haram PUBG Konyol

Konfrontasi - Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji fatwa haram untuk game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Channel Manager AMD Indonesia Anes Budiman turut mengomentari perihal tersebut. Dia menyatakan dengan tegas menolak wacana tersebut.

"Kajian itu sebenarnya sorry to say bisa dibilang konyol karena secara kesadaran kita game itu tidak salah juga karena sudah jelas rating gamenya 18 tahun ke atas," ujar Anes, saat ditemui, Minggu (24/3/2019).

Din Syamsuddin: Pemakaian Istilah Kafir Memang Harus dengan Bijak

Konfrontasi - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyampaikan pemikirannya mengenai hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) Organisasi Islam Nahdlatul Ulama terkait penggunaan istilah kafir yang menjadi perdebatan di masyarakat.

Menurutnya, di masyarakat majemuk seperti Indonesia pemakaian istilah kafir untuk menyebut non-muslim harus dengan bijak dan hati-hati. Tapi juga tidak dengan 'gebyah uyah' kata kafir dihilangkan.

RSUD Kota Tangerang Kandidat Pertama RSUD Syariah di Luar Aceh

Konfrontasi - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang menjadi kandidat RSUD Syariah pertama di Provinsi Banten. Tim Surveyor Visitasi Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Rikza Maulan, label syariah itu merupakan yang pertama diterapkan di luar Provinsi Aceh.

MUI Nilai Perubahan UU Perkawinan Bisa Timbulkan Polemik

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak bisa menimbulkan polemik.

"Putusan ini berpotensi menimbulkan polemik karena menyangkut hal yang sangat sensitif," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Jumat 14 Desember 2018.

Pages